Google fragen

Sie suchten nach: ahli (Tetum - Indonesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Tetum

Indonesisch

Info

Tetum

Pendapat ahli

Indonesisch

Letzte Aktualisierung: 2020-06-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tetum

Pengertian Desentralisasi Menurut Para Ahli

Indonesisch

Pengertian Desentralisasi Menurut Para Ahli

Letzte Aktualisierung: 2019-07-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tetum

Definisi Pembangunan Menurut Para Ahli

Indonesisch

Definisi Pembangunan Menurut Para Ahli

Letzte Aktualisierung: 2015-10-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tetum

Lanjut ke konten Ridha Eka Rahayu Dakwah – Bisnis – Karya Jasa Service Handphone Jasa Bimbingan Belajar Grosir Kosmetik Contact About Me BerandaTeori-Teori Hukum Administrasi Negara Teori-Teori Hukum Administrasi Negara Maret 31, 2016 ridhaekarahayu Catatan Kuliah MAKALAH Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Kuliah Hukum Administrasi Negara yang Diampu Oleh Bubun Bunyamin, S.H, M.H Disusun Oleh: Ade Wijaya Apipuddin Ghina Gifarina Malawat Hani Nursyifa Ridha Eka Rahayu Riska Amalia AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH PERADILAN ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI B A N D U N G 2016 DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN 3 Latar Belakang 3 Report this ad BAB 2 PEMBAHASAN 4 Pengertian dan Definisi Hukum Administrasi Negara 4 Sumber Hukum Administrasi Negara 5 Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara 6 Teori-Teori Hukum Administrasi Negara 7 BAB 3 PENUTUP 11 Kesimpulan 11 DAFTAR PUSTAKA 12 BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi, yaitu pertama, hukum administrasi umum (allgemeem deel), Yakni berkenaan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi, tidak terikat pada bidang-bidang tertentu, kedua hukum administrasi khusus (bijzonder deel), yakni hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang, hukum kesehatan dan sebagainya. Sekilas Tentang Negara Hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep Negara hukum dianggap sebagai konsep universal. Secara embrionik, gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh plato. Ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi yaitu Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan –tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi bahwa konstitusi meupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Report this ad BAB 2 PEMBAHASAN Pengertian dan Definisi Hukum Administrasi Negara Beberapa definisi sebagai berikut: Oppen Hein mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.” H.P. Beltefroid mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.” Logemann mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.” De La Bascecoir Anan mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi/ bereaksi dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga Negara dengan pemerintah.” J. Van Apeldoorn mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu.” Utrecht mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus. Jadi ada tiga ciri-ciri Hukum Administarsi Negara: Menguji hubungan hukum istimewa Adanya para pejabat pemerintahah Melaksanakan tugas-tugas istimewa Prajudi Atmosudirdjo mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.” Bachsan Mustofa mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintaha dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badanbadan kehakiman. Report this ad Dari pengertian-pengertian di atas jelaslah bahwa bidang hukum administrasi Negara sangatlah luas, banyak segi dan macam ragamnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Administarsi Negara adalah Hukum mengenai Pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara. Sumber Hukum Administrasi Negara Sumber hukum, dapat dibagi atas dua yaitu: Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil. Sumber Hukum Materiil yaitu factor-faktor yang membantu isi dari hukum itu, ini dapat ditinjau dari segi sejarah, filsafat, agama, sosiologi, dll. Sedangkan Sumber Hukum Formil, yaitu sumber hukum yang dilihat dari cara terbentuknya hukum, ada beberapa bentuk hukum yaitu undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, traktat. Menurut Algra sebagaimana dikutip oleh Sudikno (1986: 63), membagi sumber hukum menjadi dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber Hukum Materiil, ialah tempat dimana hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis. Contoh: Seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulna hukum. Sedangkan bagi seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Sumber Hukum Formal, ialah tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal. 2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara Di negeri Belanda ada dua istilah mengenai hukum ini yaitu bestuurrecht dan administratief recht, dengan kata dasar ‘administratie’ dan ‘bastuur’.terhadap dua istilah ini para sarjana Indonesia berbeda pendapat dalam menerjemahkannya. Administrase ini ada yang menerjemahkan dengan tata usah, tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, tata usaha Negara, dan ada yang menerjemahkan dengan administrasi saja, sedangkan bastuur diterjemahkan secara seragam dengan pemerintahan. Perbedaan penerjemahan tersebut mengakibatkan perbedaan penamaan terhadap hukum ini, yakni seperti Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata usaha Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Hukum Administrasi Negara Indonesia, dan Hukum administrasi, tanpa atribut Negara, sebagaimana yang dianut Hadjon, dengan alasan bahwa pada kata administrasi itu sudah mengandung konotasi Negara/ pemerintahan. Sebenarnya kedua kata ini dalam penggungaanya memiliki makna sama, karena pemerintah itu sendiri merupakan terjemahan dari kata administrasi. Meski demikian ada akan dikemukakan secara terpisah mengenai istilah administrasi Negara dan istilah pemerintah/pemerintahan berdasarkan kamus dan yang berkembang dikalangan para sarjana. Administrasi merujuk pada pengertian yang ketiga, yakni kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa administrasi Negara mempunyai tiga arti, yaitu; Sebagai salah satu fungsi pemerintah; Sebagai aparatur dan aparat dari pada pemerintah; Sebagai proses pemerintah yang memerlukan kerja sama tertentu. Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas itu mencangkup semua alat kelengkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif,legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. 3. Teori-Teori Hukum Administrasi Negara Lebih lanjut Victor M. Situmorang (1989:27-37) menyebutkan ada beberapa teori dari lapangan administrasi negara, yang tentunya sangat tergantung pada perkembangan dari suatu sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan, dan ini sangat menentukan lapangan atau kekuasaan Hukum Administrasi Negara. Teori Ekapraja (Ekatantra) Teori ini ada dalam negara yang berbentuk sistem pemerintahan monarki absolut, dimana seluruh kekuasaan negara berada di tangan satu orang yaitu raja. Raja dalam sistem pemerintahan yang monarki absolut memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan (legislatif), menjalankan (eksekutif) dan mempertahankan dalam arti mengawasi (yudikatif). Dalam negara yang berbentuk monarki absolut ini Hukum Administrasi negara berbentuk instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan oleh aparat negara (sistem pemerintahan yang sentralisasi dan konsentrasi). Lapangan pekerjaan administrasi negara atau hukum administrasi negara hanya terbatas pada mempertahankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh raja, dalam arti alat administrasi negara hanya merupakan “machtsapparat” (alat kekuatan) belaka. Oleh sebab itu dalam negara yang demikian terdapat hanya satu macam kekuasaan saja yakni kekuasaan raja, sehingga pemerintahannya sering disebut pemerintahan Eka Praja (Danuredjo, 1961:25). Teori Dwipraja (Dwitantra) Seorang Sarjana dari Amerika Serikat yaitu Frank J. Goodnow membagi seluruh kekuasaan pemerintahan dalam dichotomy, yaitu: a) Policy making, yaitu penentu tugas dan haluan, dan b) Task Executing, yaitu pelaksana tugas dan haluan negara. Sementara itu A.M. Donner juga membedakan dua kekuasaan pemerintahan, yaitu: 1) kekuasaan yang menentukan tugas (taakstelling) dari alat-alat pemerintah atau kekuasaan yang menentukan politik negara, dan 2) Kekuasaan yang menyelenggarakan tugas yang telah ditentukan atau merealisasikan politik negara yang telah ditentukan sebelumnya (verwezenlijkking van de taak). Teori yang membagi fungsi pemerintahan dalam dua fungsi seperti tersebut di atas disebut dengan Teori Dwipraja. Teori Tripraja (Trias Politica) John Locke dalam bukunya “Two Treatises on Civil Government”, membagi tiga kekuasaan dalam negara yang berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain, yaitu: Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundangan Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya juga kekuasaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan, yaitu kekuasaan pengadilan (yudikatif). Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat alliansi dan sebagainya atau misalnya kekuasaan untuk mengadakan hubungan antara alat-alat negara baik intern maupun ekstern. Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin, jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi oleh tiga orang atau badan yang terpisah, sehingga diharapkan akan terwujudnya jaminan bagi kemerdekaan setiap individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Sistem pemerintahan dimana kekuasaan yang ada dalam suatu negara dipisahkan menjadi tiga kekuasaan tersebut di atas dikenal dengan teori Tripraja. Teori Catur Praja Berdasarkan teori residu dari Van Vollenhoven dalam bukunya “Omtrek Van Het Administratief Recht”, membagi kekuasaan/fungsi pemerintah menjadi empat yang dikenal dengan teori catur praja yaitu: Fungsi memerintah (bestuur) Dalam negara yang modern fungsi bestuur yaitu mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksaan undang-undang saja. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik. Fungsi polisi (politie) Merupakan fungsi untuk melaksanakan pengawasan secara preventif yaikni memaksa penduduk suatu wilayah untuk mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif), agar tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara. Fungsi mengadili (justitie) Adalah fungsi pengawasan yang represif sifatnya yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret, supaya perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya. Fungsi mengatur (regelaar) Yaitu suatu tugas perundangan untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti material. Adapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidaklah undang-undang dalam arti formil (yang dibuat oleh presiden dan DPR), melainkan undang-undang dalam arti material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian penduduk wilayah dari suatu negara. Teori Panca Praja Dr. JR. Stellinga dalam bukunya yang berjudul “Grondtreken Van Het Nederlands Administratiegerecht”, membagi fungsi pemerintahan menjadi lima fungsi yaitu: 1) Fungsi perundang-undangan (wetgeving), 2) Fungsi pemerintahan (Bestuur), 3) Fungsi Kepolisian (Politie), 4) Fungsi Peradilan (Rechtspraak), 5) Fungsi Kewarganegaraan (Burgers). Lemaire juga membagi fungsi pemerintahan menjadi lima, yaitu: 1) Bestuurszorg (kekuasaan menyelenggarakan kesejahteraan umum), 2) Bestuur (kekuasaan pemerintahan dalam arti sempit), 3) politie (Kekuasaan polisi), 4) Justitie (kekuasaan mengadili), dan 5) reglaar (kekuasaan mengatur). Teori Sad Praja Teori Sad Praja ini dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi 6 kekuasaan, yaitu: Kekuasaan Pemerintah Kekuasaan Perundangan Kekuasaan Pengadilan Kekuasaan Keuangan kekuasaan Hubungan luar negeri Kekuasaan Pertahanan dan keamanan umum BAB 3 PENUTUP Kesimpulan Indonesia adalah Negara hukum Negara yang memprioritaskan berbagai hukum yang berlaku dijaman modern guna terciptanya suatu hukum yang dapat ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat,dan diantara hukum-hukum yang ada dalam hukum administrasi Negara meliputi: Hukum Tata Negara, Hukum tata pemerintah, Hukum tata usaha pemerintah, Hukum tata usaha Negara, Hukum tata usaha pemerintah Indonesia, dan lain sebagainya. Tujuan dari Negara hukum adalah agar terciptanya keamanan, yang dapat memberikan ketentraman bagi setiap warga Negaranya. Hukum administrasi Negara merupakan bagian-bagian dari hukum publik, hukum administrasi Negara dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan dari hukum publik), yang berkenaan dengan pemerintahan umum untuk menemukan definisi yang baik mengenai istilah hukum administrasi Negara, agar dapat terlaksananya hukum harus mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga Negara atau hubungan antar organ pemerintah.Oleh karena itu, sebenarnya semua Negara modern mengenal Hukum Administrasi Negara hanya saja Hukum Administrasi Negara itu berbeda-beda antara satu Negara dengan yang lainnya, yang disebabkan oleh perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi penguasa, perbedaan sistem politik, perbedaan bentuk Negara dan bentuk pemerintahan. Pemerintah dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit, pemerintah dalam arti luas adalah mencangkup semua alat kelengkapan Negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislative, yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan dalam pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah cabang kekuasaan eksekutif. Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa bidang hukum administrasi Negara itu sangat luas sehingga tidak dapt ditentukan secara tegas ruang lingkupnya, disamping itu khusus bagi Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, terdapat pula hukum administrasi daerah, yaitu peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi daerah atau pemerintah daerah. DAFTAR PUSTAKA Ridwan HR, 2004. Hukum Administrasi Negara. Jakarta http://makalahdanskripsi.blogspot.co.id/2009/01/hukum-administrasi-negara.html https://raharjo.wordpress.com/2008/05/29/latihan-hari-ini/ http://hukum-on.blogspot.co.id/2013/01/Definisi-Hukum-Administrasi-Negara.html http://andruhk.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-hukum-administrasi-negara_15.html Iklan Laporkan iklan ini Share this: TwitterFacebook Terkait Notulen Hukum Administrasi Negara dalam "Catatan Kuliah" Politik Hukum Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Peradilan Agama dalam "Catatan Kuliah" Ilmu Hukum sebagai Ilmu Kaidah, Ilmu Kenyataan, dan Ilmu Pengertian dalam "Catatan Kuliah" Navigasi pos Bidadariku, Izinkan Aku Menjadi Suaramu Notulen Hukum Administrasi Negara Tinggalkan Balasan Kategori Kategori Kalender Maret 2016 S S R K J S M   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   « Feb   Apr » Profil Ridha ridhaekarahayu Ridha Eka Rahayu, Founder MAFAZA Store, pengelola usaha yang bergerak di bidang barang dan jasa berupa service handphone, jasa bimbingan belajar, dan grosir kosmetik. Tampilkan Profil Lengkap → My Post Perantara Kehadiran Anak September 4, 2020 Pentingnya Orang Tua Menanamkan 5 Karakter Sejak Dini September 4, 2020 Faidah Hadits 8: Sayangilah Manusia Agustus 22, 2020 Anak Tantrum? Apa yang Perlu Dilakukan? Agustus 14, 2020 Tugas Orang Tua itu Menyiapkan Anak Bisa Mandiri dan Tidak Tergantung Pada Orang Tuanya Agustus 7, 2020 Berkunjung ke Rumah Bude Agustus 2, 2020 Ajari Anak Tentang Adab Bertamu Juli 25, 2020 Perjalanan Bersama Mas Untung Juli 20, 2020 Ketika Konsistensi Orangtua dipertanyakan Anak Juli 19, 2020 Perjalanan Bersama Triana Juli 19, 2020 Alloh Sesuai Prasangka Hamba-Nya Himmahku adalah menjadi pengusaha dan penulis besar. Pada Tahun 2025, 7 dari 10 pengusaha dan penulis sukses ketika ditanya siapa gurunya, mereka akan menjawab: RIDHA EKA RAHAYU Statistik Blog 367.326 hits Iklan Laporkan iklan ini Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. Privasi & Cookie: Situs ini menggunakan cookie. Dengan melanjutkan menggunakan situs web ini, Anda setuju dengan penggunaan mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut, termasuk cara mengontrol cookie, lihat di sini: Kebijakan Cookie Ikuti Report this ad

Indonesisch

Lanjut ke konten Ridha Eka Rahayu Dakwah – Bisnis – Karya Jasa Service Handphone Jasa Bimbingan Belajar Grosir Kosmetik Contact About Me BerandaTeori-Teori Hukum Administrasi Negara Teori-Teori Hukum Administrasi Negara Maret 31, 2016 ridhaekarahayu Catatan Kuliah MAKALAH Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Kuliah Hukum Administrasi Negara yang Diampu Oleh Bubun Bunyamin, S.H, M.H Disusun Oleh: Ade Wijaya Apipuddin Ghina Gifarina Malawat Hani Nursyifa Ridha Eka Rahayu Riska Amalia AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH PERADILAN ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI B A N D U N G 2016 DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN 3 Latar Belakang 3 Report this ad BAB 2 PEMBAHASAN 4 Pengertian dan Definisi Hukum Administrasi Negara 4 Sumber Hukum Administrasi Negara 5 Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara 6 Teori-Teori Hukum Administrasi Negara 7 BAB 3 PENUTUP 11 Kesimpulan 11 DAFTAR PUSTAKA 12 BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi, yaitu pertama, hukum administrasi umum (allgemeem deel), Yakni berkenaan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi, tidak terikat pada bidang-bidang tertentu, kedua hukum administrasi khusus (bijzonder deel), yakni hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang, hukum kesehatan dan sebagainya. Sekilas Tentang Negara Hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep Negara hukum dianggap sebagai konsep universal. Secara embrionik, gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh plato. Ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi yaitu Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan –tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi bahwa konstitusi meupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Report this ad BAB 2 PEMBAHASAN Pengertian dan Definisi Hukum Administrasi Negara Beberapa definisi sebagai berikut: Oppen Hein mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.” H.P. Beltefroid mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.” Logemann mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.” De La Bascecoir Anan mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi/ bereaksi dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga Negara dengan pemerintah.” J. Van Apeldoorn mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu.” Utrecht mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus. Jadi ada tiga ciri-ciri Hukum Administarsi Negara: Menguji hubungan hukum istimewa Adanya para pejabat pemerintahah Melaksanakan tugas-tugas istimewa Prajudi Atmosudirdjo mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.” Bachsan Mustofa mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintaha dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badanbadan kehakiman. Report this ad Dari pengertian-pengertian di atas jelaslah bahwa bidang hukum administrasi Negara sangatlah luas, banyak segi dan macam ragamnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Administarsi Negara adalah Hukum mengenai Pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara. Sumber Hukum Administrasi Negara Sumber hukum, dapat dibagi atas dua yaitu: Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil. Sumber Hukum Materiil yaitu factor-faktor yang membantu isi dari hukum itu, ini dapat ditinjau dari segi sejarah, filsafat, agama, sosiologi, dll. Sedangkan Sumber Hukum Formil, yaitu sumber hukum yang dilihat dari cara terbentuknya hukum, ada beberapa bentuk hukum yaitu undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, traktat. Menurut Algra sebagaimana dikutip oleh Sudikno (1986: 63), membagi sumber hukum menjadi dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber Hukum Materiil, ialah tempat dimana hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis. Contoh: Seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulna hukum. Sedangkan bagi seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Sumber Hukum Formal, ialah tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal. 2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara Di negeri Belanda ada dua istilah mengenai hukum ini yaitu bestuurrecht dan administratief recht, dengan kata dasar ‘administratie’ dan ‘bastuur’.terhadap dua istilah ini para sarjana Indonesia berbeda pendapat dalam menerjemahkannya. Administrase ini ada yang menerjemahkan dengan tata usah, tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, tata usaha Negara, dan ada yang menerjemahkan dengan administrasi saja, sedangkan bastuur diterjemahkan secara seragam dengan pemerintahan. Perbedaan penerjemahan tersebut mengakibatkan perbedaan penamaan terhadap hukum ini, yakni seperti Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata usaha Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Hukum Administrasi Negara Indonesia, dan Hukum administrasi, tanpa atribut Negara, sebagaimana yang dianut Hadjon, dengan alasan bahwa pada kata administrasi itu sudah mengandung konotasi Negara/ pemerintahan. Sebenarnya kedua kata ini dalam penggungaanya memiliki makna sama, karena pemerintah itu sendiri merupakan terjemahan dari kata administrasi. Meski demikian ada akan dikemukakan secara terpisah mengenai istilah administrasi Negara dan istilah pemerintah/pemerintahan berdasarkan kamus dan yang berkembang dikalangan para sarjana. Administrasi merujuk pada pengertian yang ketiga, yakni kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa administrasi Negara mempunyai tiga arti, yaitu; Sebagai salah satu fungsi pemerintah; Sebagai aparatur dan aparat dari pada pemerintah; Sebagai proses pemerintah yang memerlukan kerja sama tertentu. Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas itu mencangkup semua alat kelengkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif,legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. 3. Teori-Teori Hukum Administrasi Negara Lebih lanjut Victor M. Situmorang (1989:27-37) menyebutkan ada beberapa teori dari lapangan administrasi negara, yang tentunya sangat tergantung pada perkembangan dari suatu sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan, dan ini sangat menentukan lapangan atau kekuasaan Hukum Administrasi Negara. Teori Ekapraja (Ekatantra) Teori ini ada dalam negara yang berbentuk sistem pemerintahan monarki absolut, dimana seluruh kekuasaan negara berada di tangan satu orang yaitu raja. Raja dalam sistem pemerintahan yang monarki absolut memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan (legislatif), menjalankan (eksekutif) dan mempertahankan dalam arti mengawasi (yudikatif). Dalam negara yang berbentuk monarki absolut ini Hukum Administrasi negara berbentuk instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan oleh aparat negara (sistem pemerintahan yang sentralisasi dan konsentrasi). Lapangan pekerjaan administrasi negara atau hukum administrasi negara hanya terbatas pada mempertahankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh raja, dalam arti alat administrasi negara hanya merupakan “machtsapparat” (alat kekuatan) belaka. Oleh sebab itu dalam negara yang demikian terdapat hanya satu macam kekuasaan saja yakni kekuasaan raja, sehingga pemerintahannya sering disebut pemerintahan Eka Praja (Danuredjo, 1961:25). Teori Dwipraja (Dwitantra) Seorang Sarjana dari Amerika Serikat yaitu Frank J. Goodnow membagi seluruh kekuasaan pemerintahan dalam dichotomy, yaitu: a) Policy making, yaitu penentu tugas dan haluan, dan b) Task Executing, yaitu pelaksana tugas dan haluan negara. Sementara itu A.M. Donner juga membedakan dua kekuasaan pemerintahan, yaitu: 1) kekuasaan yang menentukan tugas (taakstelling) dari alat-alat pemerintah atau kekuasaan yang menentukan politik negara, dan 2) Kekuasaan yang menyelenggarakan tugas yang telah ditentukan atau merealisasikan politik negara yang telah ditentukan sebelumnya (verwezenlijkking van de taak). Teori yang membagi fungsi pemerintahan dalam dua fungsi seperti tersebut di atas disebut dengan Teori Dwipraja. Teori Tripraja (Trias Politica) John Locke dalam bukunya “Two Treatises on Civil Government”, membagi tiga kekuasaan dalam negara yang berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain, yaitu: Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundangan Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya juga kekuasaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan, yaitu kekuasaan pengadilan (yudikatif). Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat alliansi dan sebagainya atau misalnya kekuasaan untuk mengadakan hubungan antara alat-alat negara baik intern maupun ekstern. Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin, jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi oleh tiga orang atau badan yang terpisah, sehingga diharapkan akan terwujudnya jaminan bagi kemerdekaan setiap individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Sistem pemerintahan dimana kekuasaan yang ada dalam suatu negara dipisahkan menjadi tiga kekuasaan tersebut di atas dikenal dengan teori Tripraja. Teori Catur Praja Berdasarkan teori residu dari Van Vollenhoven dalam bukunya “Omtrek Van Het Administratief Recht”, membagi kekuasaan/fungsi pemerintah menjadi empat yang dikenal dengan teori catur praja yaitu: Fungsi memerintah (bestuur) Dalam negara yang modern fungsi bestuur yaitu mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksaan undang-undang saja. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik. Fungsi polisi (politie) Merupakan fungsi untuk melaksanakan pengawasan secara preventif yaikni memaksa penduduk suatu wilayah untuk mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif), agar tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara. Fungsi mengadili (justitie) Adalah fungsi pengawasan yang represif sifatnya yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret, supaya perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya. Fungsi mengatur (regelaar) Yaitu suatu tugas perundangan untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti material. Adapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidaklah undang-undang dalam arti formil (yang dibuat oleh presiden dan DPR), melainkan undang-undang dalam arti material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian penduduk wilayah dari suatu negara. Teori Panca Praja Dr. JR. Stellinga dalam bukunya yang berjudul “Grondtreken Van Het Nederlands Administratiegerecht”, membagi fungsi pemerintahan menjadi lima fungsi yaitu: 1) Fungsi perundang-undangan (wetgeving), 2) Fungsi pemerintahan (Bestuur), 3) Fungsi Kepolisian (Politie), 4) Fungsi Peradilan (Rechtspraak), 5) Fungsi Kewarganegaraan (Burgers). Lemaire juga membagi fungsi pemerintahan menjadi lima, yaitu: 1) Bestuurszorg (kekuasaan menyelenggarakan kesejahteraan umum), 2) Bestuur (kekuasaan pemerintahan dalam arti sempit), 3) politie (Kekuasaan polisi), 4) Justitie (kekuasaan mengadili), dan 5) reglaar (kekuasaan mengatur). Teori Sad Praja Teori Sad Praja ini dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi 6 kekuasaan, yaitu: Kekuasaan Pemerintah Kekuasaan Perundangan Kekuasaan Pengadilan Kekuasaan Keuangan kekuasaan Hubungan luar negeri Kekuasaan Pertahanan dan keamanan umum BAB 3 PENUTUP Kesimpulan Indonesia adalah Negara hukum Negara yang memprioritaskan berbagai hukum yang berlaku dijaman modern guna terciptanya suatu hukum yang dapat ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat,dan diantara hukum-hukum yang ada dalam hukum administrasi Negara meliputi: Hukum Tata Negara, Hukum tata pemerintah, Hukum tata usaha pemerintah, Hukum tata usaha Negara, Hukum tata usaha pemerintah Indonesia, dan lain sebagainya. Tujuan dari Negara hukum adalah agar terciptanya keamanan, yang dapat memberikan ketentraman bagi setiap warga Negaranya. Hukum administrasi Negara merupakan bagian-bagian dari hukum publik, hukum administrasi Negara dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan dari hukum publik), yang berkenaan dengan pemerintahan umum untuk menemukan definisi yang baik mengenai istilah hukum administrasi Negara, agar dapat terlaksananya hukum harus mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga Negara atau hubungan antar organ pemerintah.Oleh karena itu, sebenarnya semua Negara modern mengenal Hukum Administrasi Negara hanya saja Hukum Administrasi Negara itu berbeda-beda antara satu Negara dengan yang lainnya, yang disebabkan oleh perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi penguasa, perbedaan sistem politik, perbedaan bentuk Negara dan bentuk pemerintahan. Pemerintah dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit, pemerintah dalam arti luas adalah mencangkup semua alat kelengkapan Negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislative, yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan dalam pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah cabang kekuasaan eksekutif. Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa bidang hukum administrasi Negara itu sangat luas sehingga tidak dapt ditentukan secara tegas ruang lingkupnya, disamping itu khusus bagi Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, terdapat pula hukum administrasi daerah, yaitu peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi daerah atau pemerintah daerah. DAFTAR PUSTAKA Ridwan HR, 2004. Hukum Administrasi Negara. Jakarta http://makalahdanskripsi.blogspot.co.id/2009/01/hukum-administrasi-negara.html https://raharjo.wordpress.com/2008/05/29/latihan-hari-ini/ http://hukum-on.blogspot.co.id/2013/01/Definisi-Hukum-Administrasi-Negara.html http://andruhk.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-hukum-administrasi-negara_15.html Iklan Laporkan iklan ini Share this: TwitterFacebook Terkait Notulen Hukum Administrasi Negara dalam "Catatan Kuliah" Politik Hukum Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Peradilan Agama dalam "Catatan Kuliah" Ilmu Hukum sebagai Ilmu Kaidah, Ilmu Kenyataan, dan Ilmu Pengertian dalam "Catatan Kuliah" Navigasi pos Bidadariku, Izinkan Aku Menjadi Suaramu Notulen Hukum Administrasi Negara Tinggalkan Balasan Kategori Kategori Kalender Maret 2016 S S R K J S M   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   « Feb   Apr » Profil Ridha ridhaekarahayu Ridha Eka Rahayu, Founder MAFAZA Store, pengelola usaha yang bergerak di bidang barang dan jasa berupa service handphone, jasa bimbingan belajar, dan grosir kosmetik. Tampilkan Profil Lengkap → My Post Perantara Kehadiran Anak September 4, 2020 Pentingnya Orang Tua Menanamkan 5 Karakter Sejak Dini September 4, 2020 Faidah Hadits 8: Sayangilah Manusia Agustus 22, 2020 Anak Tantrum? Apa yang Perlu Dilakukan? Agustus 14, 2020 Tugas Orang Tua itu Menyiapkan Anak Bisa Mandiri dan Tidak Tergantung Pada Orang Tuanya Agustus 7, 2020 Berkunjung ke Rumah Bude Agustus 2, 2020 Ajari Anak Tentang Adab Bertamu Juli 25, 2020 Perjalanan Bersama Mas Untung Juli 20, 2020 Ketika Konsistensi Orangtua dipertanyakan Anak Juli 19, 2020 Perjalanan Bersama Triana Juli 19, 2020 Alloh Sesuai Prasangka Hamba-Nya Himmahku adalah menjadi pengusaha dan penulis besar. Pada Tahun 2025, 7 dari 10 pengusaha dan penulis sukses ketika ditanya siapa gurunya, mereka akan menjawab: RIDHA EKA RAHAYU Statistik Blog 367.326 hits Iklan Laporkan iklan ini Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. Privasi & Cookie: Situs ini menggunakan cookie. Dengan melanjutkan menggunakan situs web ini, Anda setuju dengan penggunaan mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut, termasuk cara mengontrol cookie, lihat di sini: Kebijakan Cookie Ikuti Report this ad

Letzte Aktualisierung: 2020-09-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Tetum

Barang-barang tersebut kemudian diambil dari area stok dan dipindahkan ke fasilitas produksi di mana bahan-bahan baku dibuat menjadi barang jadi. Selanjutnya, barang jadi dapat dikembalikan lagi ke rak-rak terlebih dahulu atau dikirim langsung ke pelanggan. Baca juga artikel terkait: Apa Itu ERP Software dan Apa Kegunaannya bagi Bisnis Anda? Pengertian Sistem Manajemen Inventory Sistem manajemen inventory atau sistem manajemen inventaris adalah kombinasi teknologi (perangkat keras dan perangkat lunak) dan proses serta prosedur yang mengawasi pemantauan dan pemeliharaan barang-barang yang disimpan oleh suatu perusahaan. Barang-barang ini bisa merupakan aset perusahaan, bahan baku, atau produk jadi yang siap dikirim ke vendor atau konsumen akhir. Saat ini, kebanyakan sistem manajemen inventory dapat diintegrasikan dengan sistem-sistem lainnya seperti sistem akuntansi, sistem pembelian, dan bahkan menjadi salah satu bagian dari sistem ERP. Sistem manajemen inventory yang canggih memungkinkan perusahaan untuk mengelola persediaan mereka yang disimpan di banyak gudang yang tersebar di beberapa lokasi. Manfaat Utama Sistem Manajemen Inventory Inventory Management Software Terbaik Otomatiskan manajemen stok barang Anda, mulai dari pengaturan reorder point, internal transfer, inventory audit, hingga inventory forecasting! LEARN MORE! Jadi, apa yang membuat banyak perusahaan untuk memilih mengotomatiskan pengelolaan inventarisnya dengan menggunakan sistem manajemen inventory? Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa manajemen inventaris merupakan proses yang kompleks, yang menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya apabila dilakukan secara manual. Sistem manajemen inventory dapat menyederhanakan proses pengelolaan persediaan yang kompleks, seperti pengecekan inventaris, pemesanan barang dari pemasok, pengambilan dan pengepakan barang, penghitungan nilai inventaris, prediksi kebutuhan inventaris, pelacakan pengiriman pesanan, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama sistem manajemen inventory yang juga menjadi alasan bagi banyak perusahaan untuk beralih menggunakan solusi otomatis ini. Penyimpanan Data Terpusat Semakin banyak lokasi stok yang harus Anda kelola, semakin sulit Anda mengelola pesanan dan melacak ketersediaan stok yang Anda miliki. Dengan sistem manajemen inventory yang memadai, Anda akan dapat mengetahui ketersediaan barang dan menemukan lokasinya hanya dalam hitungan detik, bahkan sekalipun barang berada di gudang atau toko yang berbeda. Anda juga dapat memproses pesanan dan melacak kurir pengiriman melalui sistem yang sama. Stock Control Stock control (atau inventory control) adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyediakan stok barang yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan konsumen. Sistem manajemen inventory memungkinkan Anda untuk mengawasi ketersediaan stok Anda dan memastikannya untuk selalu berada di tingkat yang mencukupi. Sistem akan memberikan notifikasi ketika persediaan Anda sudah menipis sehingga Anda dapat segera melakukan pemesanan ulang. Peningkatan Efisiensi Dengan sistem manajemen inventory, berbagai aktivitas kompleks yang termasuk dalam penanganan stok dapat dibuat menjadi lebih sederhana. Laporan inventaris bulanan hingga tahunan dapat dihasilkan dalam hitungan detik. Ini adalah sesuatu yang mustahil jika dilakukan secara manual. Produktivitas yang Optimal Karena berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan inventaris telah diotomatiskan, maka karyawan Anda dapat lebih fokus pada tugas-tugas lain yang tidak kalah penting. Mereka tidak perlu lagi terjebak pada satu pekerjaan yang memakan waktu lama seperti pencatatan jumlah stok atau pembuatan laporan dengan spreadsheet. Penghematan Biaya Solusi manajemen inventaris menjauhkan perusahaan dari kerugian finansial akibat dari berbagai human error, penyimpanan stok yang berlebihan, pembelian barang yang tidak perlu, kompensasi untuk keterlambatan pengiriman, dan lain-lain. Dengan satu sistem yang terpusat dan terintegrasi, Anda tidak perlu menghamburkan uang untuk membeli sistem tambahan untuk mengelola persediaan Anda. Selain itu, Anda juga bisa mengurangi biaya yang semestinya Anda gunakan untuk membayar tenaga kerja profesional untuk mengelola inventaris perusahaan. Sebab, sistem ini mampu mengotomatiskan pengelolaan inventaris Anda. Sistem ini dapat dengan mudah diimplementasikan oleh siapa pun sekalipun penggunanya bukan ahli dalam inventaris. Peningkatan Kepuasan Pelanggan Perangkat lunak manajemen inventaris memastikan seluruh pesanan konsumen terpenuhi dengan baik melalui informasi real time terkait tingkat persediaan Anda. Sistem juga memungkinkan Anda untuk melacak pengiriman pesanan hingga sampai ke tangan konsumen. Sehingga pada akhirnya, sistem ini membantu meningkatkan kepuasan pelanggan pada layanan Anda. Prakiraan & Perencanaan yang Akurat Sistem manajemen inventory membantu Anda menjadi lebih proaktif ketika merencanakan dan memprediksi kebutuhan inventaris Anda. Dengan laporan inventaris yang lengkap dan akurat, Anda dapat mengetahui produk yang paling populer, produk yang jarang dipesan oleh konsumen, seberapa banyak barang yang harus Anda sediakan di waktu yang akan datang, pemasok mana yang paling menguntungkan, dan berbagai informasi penting lainnya yang membantu meningkatkan produktivitas bisnis Anda. Baca juga: Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dengan Menggunakan ERP Fitur-Fitur Utama dalam Sistem Manajemen Inventory Mengenal Sistem Manajemen Inventory & Manfaatnya bagi Bisnis Anda Perlu diingat bahwa tidak semua sistem manajemen inventory memiliki fitur-fitur yang sama. Beberapa di antaranya memungkinkan penggunanya untuk mengelola inventaris di banyak gudang dan sebagian hanya memungkinkan penggunanya untuk mengelola stok barang di satu lokasi. Terlepas dari penyedianya, berikut ini adalah beberapa fitur utama yang harus ada dalam sistem manajemen inventaris yang baik. Manajemen Stok Fitur ini membantu pengguna untuk memantau pergerakan stok dari satu lokasi ke lokasi lain. Ketika barang keluar dari gudang atau toko, maka fitur ini akan secara otomatis mengurangi jumlah stok yang dimiliki (inventory on hand). Manajemen Procurement Dengan fitur ini, pengguna dapat mengatur jumlah minimum stok dan menyalakan notifikasi yang akan memberi tahu jika persediaan sudah mencapai tingkat minimum yang sudah ditentukan. Pengguna kemudian dapat langsung melakukan pemesanan ulang secara otomatis ke supplier. Manajemen Supplier Fitur ini berfungsi menyimpan seluruh informasi lengkap terkait pemasok. Dengan fitur ini, pengguna dapat dengan mudah menemukan pemasok yang ingin dihubungi dan membandingkan penawaran dari satu pemasok dengan pemasok lainnya. Barcode Scanning Ini merupakan salah satu fitur yang paling dibutuhkan oleh banyak perusahaan, terutama yang bergerak di bidang ritel dan grosir. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat barcode secara otomatis sehingga mempercepat proses pelabelan. Sistem manajemen inventaris yang bagus menyediakan integrasi dengan barcode scanner. Shipment Tracking Dengan alat pelacakan pengiriman, penjual dapat dengan mudah melacak barang yang dikirim ke pelanggan. Beberapa sistem manajemen inventory bahkan mengizinkan pelanggan untuk mengonfirmasi penerimaan barang secara langsung di tempat melalui aplikasi seluler. Laporan Inventaris Software manajemen inventaris yang baik menyediakan alat pelaporan canggih yang menunjukkan data analitik lengkap tentang pergerakan stok, valuasi stok, jumlah stok, inventory turnover, dan masih banyak lagi. Dengan data yang akurat, maka pemangku kepentingan di perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Baca juga: Mengenal Apa Itu Sistem Barcode Kesimpulan Jadi, secara singkat, sistem manajemen inventory adalah sistem yang dirancang untuk membantu bisnis mengotomatiskan pengelolaan inventaris atau persediaan barang mereka, baik itu aset mereka sendiri maupun barang dagangan. Sistem manajemen inventory tidak hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga bisnis kecil dan menengah. Inventory management software berbasis Cloud biasanya menjadi opsi yang paling disukai oleh kalangan UKM, karena harganya yang lebih terjangkau, implementasinya yang lebih mudah, dan fleksibilitasnya yang lebih baik. HashMicro menyediakan perangkat lunak manajemen inventaris yang terintegrasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap bisnis yang unik. HashMicro juga menyediakan konsultasi gratis bagi Anda yang berencana mengimplementasikan sistem manajemen inventory pada bisnis Anda. Klik di sini untuk mendapatkan konsultasi gratis dari HashMicro. Dapatkan Konsultasi Software ERP GRATIS via WhatsApp More : cara mengelola inventory, sistem manajemen inventaris, sistem manajemen inventory, sistem manajemen persediaan, software manajemen inventaris, stock control adalah RELATED ARTICLES post-image Penjualan IT Inventory Kawasan Berikat Melonjak Naik di Awal Februari 2020 Victo Glend07/02/2020 941 0 post-image Apa Itu PPIC (Production Planning & Inventory Control)? Kanya Anindita23/04/2019 11098 0 Dapatkan Update Gratis dari Kami Bergabunglah dengan 150,332 subscribers kami yang telah menerima newsletters gratis mengenai tips, trik, dan strategi peningkatan efisiensi & efektivitas bisnis. Masukkan Email TENTANG KAMI BusinessTech by Hashmicro is where you will find the latest news aboupersediaan

Indonesisch

Letzte Aktualisierung: 2020-07-22
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Tetum

PEMBUATAN KUE KERING DENGAN TEPUNG UBI JALAR UNGU (IPOEMA BATATAS POIRET) TUGAS AKHIR Diajukan Dalam Rangka Studi Diploma III Untuk mencapai Gelar Ahli Madya Oleh Christiana Wisti A.P. 5451306004 JURUSAN TEKNOLOGI JASA DAN PRODUKSI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2011 2 HALAMAN PENGESAHAN Tugas Akhir ini dipertahankan dihadapan sidang penguji Tugas Akhir Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang pada : Hari : Selasa Tanggal : 19 April 2011 Pembimbing Dra. Rosidah, M. Si NIP. 196002221988032001 Penguji I Penguji II Dra. Dyah Nurani S, M. Kes Dra. Rosidah, M. Si NIP. 196007101988032002 NIP. 196002221988032001 Ketua Jurusan Ketua Program Studi Ir. Siti Fathonah, M. Kes Hj. Saptariana, S.Pd, M.Pd NIP. 196402131988032002 NIP. 197011121994032002 Mengetahui : Dekan Drs. Abdurahman, M.Pd NIP. 19600903198503100 ii 3 ABSTRAK Wisti, Andriana Putri Christiana. 2011. Pembuatan Kue Kering Dari Tepung Ubi Jalar Ungu. Tugas Akhir. Teknologi Jasa dan Produksi. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang. Ubi jalar ungu (Ipoema Batatas Poiret) adalah jenis ubi yang berpotensi diolah menjadi tepung disamping untuk memperpangjang umur simpanannya juga mudah dalam pemanfaatannya sebagai bahan dasar pembuatan kue. Salah satunya kue kering. Umumnya kue kering dibuat dari tepung terigu, bahkan sebagian besar kue kering bahan utamanya menggunakan tepung terigu, sehingga perlu dicari alternatif lain untuk mengurangi ketergantungan penggunaan tepung terigu. Seperti dengan ini penulis ingin mencoba menggunakan tepung ubi jalar ungu sebagai bahan utama dalam pembuatan kue kering. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap kue kering dari tepung ubi jalar ungu, dan ingin mengetahui kandungan serat yang terdapat pada kue kering dari tepung ubi jalar ungu. Berdasarkan uji panelis yang dilakukan 60 orang panelis tidak terlatih yang terdiri dari ibu-ibu dan golongan remaja putra dan putri dalam penilaian uji kesukaan kue kering dengan tepung ubi jalar ungu dan tepung terigu yang berbeda yaitu, A dengan kode sampel 457 dengan komposisi 100% tepung ubi jalar ungu, B dengan kode sampel 251 dengan komposisi 80% tepung ubi jalar ungu dan 20% tepung terigu, C dengan kode sampel 542 dengan komposisi 60% tepung ubi jalar ungu dan 40% tepung terigu. Dapat disimpulkan bahwa kesukaan masyarakat terhadap kue kering hasil percobaan yang diwakili 60 orang panelis yang paling disukai adalah kue kering C dengan kode sampel 542 dilihat dari tekstur, aroma dan rasa, sedangkan dari aspek warna, warna yang paling disukai adalah kue kering A dengan kode sampel 457. Sedangkan kandungan serat kue kering A dengan kode sampel 457 mengandung serat 14,15%, kue kering B kode sampel 251 mengandung serat 12,36%, kue kering C kode sampel 452 mengandung serat 14,78%. Saran yang diajukan, kue kering dari tepung ubi jalar ungu 60% tidak jauh berbeda dengan kue kering dari tepung terigu, maka dari itu kue kering ubi jalar ungu perlu disosialisasikan kepada masyarakat sebagai inovasi pemanfaatan ubi jalar ungu. Dan disukai masyarakat, harga jualnya lebih rendah. iii 4 MOTTO DAN PERSEMBAHAN Motto : v Dalam hidup ini banyak orang yang gagal karena tidak menyadari betapa mereka sudah mendekati ambang sukses disaat mereka menyerah (Thomas Alfa Edison). v Belajarlah dari kesalahan masa lalu untuk meraih masa depan yang lebih baik (penulis) Persembahan : J Bapak dan Ibuku tercinta sebagai wujud darma baktiku J Kakak, adik dan keluargaku tersayang J Kekasihku tercinta yang selalu setia menemaniku dalam suka dan duka J Sahabat dan teman-teman seperjuangan D3 iv 5 KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas limpahan rahmat yang telah diberikan, sehingga pnulis dapat menyelesikan Tugas Akhir dengan judul “Pembuatan Kue Kering Dengan Tepung Ubi Jalar Ungu.” Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 1. Bapak Drs. Abdurrahman, M.Pd, Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 2. Ibu Ir. Siti Fathonah, M.Kes, Ketua Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 3. Ibu Dra. Rosidah, M.Si, Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang membantu, mengarahkan, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu. 5. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik material maupun spiritual dalam penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini. v 6 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis. Penulis berharap semoga tugas akhir ini bermafaat bagi para pembaca. Semarang, Juni 2011 Penulis vi 7 DAFTAR ISI Halaman Judul..................................................................................... i Halaman Pengesahan…....................................................................... ii Abstrak................................................................................................ iii Motto dan Persembahan...................................................................... iv Kata Pengantar.................................................................................... v Daftar Isi……………………………………………………………. Vii BAB I PENDAHULUAN......................................................... 1 A. Latar Belakang......................................................... 3 B. Permasalahan……………………………………... 3 C. Tujuan dan Manfaat................................................. 4 D. Penegasan istilah………………………………….. 5 E. Sistematika Tugas Akhir………………………….. 6 BAB II ISI................................................................................... 8 A. Landasan Teori......................................................... 8 A.1. Tinjauan tentang kue kering............................ 8 A.2. Umbi jalar ungu (ipoema Batatas Poiret)........ 17 B. Proses Pembuatan Tepung ubi jalar ungu................ 22 B.1. Proses pembuatan kue kering dengan tepung ubi jalar ungu......................................... 23 B.2. Pengumpulan Data............................................. 28 - Penilaian Subyektif.......................................... 28 - Penilaian Obyektif........................................... 29 B.3. Analisis Data..................................................... 30 C. Hasil Pengamatan dan Pembahasan............................. 31 C.1. Hasil Pengamatan Percobaan.............................. 33 C.2. Pembahasan Hasil Percobaan.............................. 38 BAB III PENUTUP.......................................................................... 42 A. Kesimpulan.................................................................... 42 B. Saran.............................................................................. 42 vii 8 Daftar Pustaka........................................................................................... 43 Lampiran………………………………………………………………… 44 Formulir Uji Kesukaan………………………………………………….. 45 Lapiran 7………………………………………………………………… 55 Hasil Uji Laboratorium………………………………………………….. 57 viii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kue kering merupakan salah satu makanan ringan yang sangat digemari. Hampir semua masyarakat mengenal kue kering yang memiliki rasa manis dan asin (gurih), baik sebagai makanan pendamping minum teh atau kopi, dan biasanya dihidangkan pada saat hari raya. Misalnya Hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru dan lain-lain. Kue kering termasuk makanan kecil atau ringan dan tergolong kelompok pastry. Kue kering ada yang memiliki rasa manis dan rasa gurih atau asin (sugar pastry). Tepung yang digunakan untuk membuat kue kering pada umumnya adalah tepung terigu dan merupakan produk import. Untuk mengurangi ketergantungan pada produk import tersebut perlu dicari alternatif bahan lain sebagai pengganti tepung terigu, yang mudah didapat disekitar kita, dan potensial untuk dibuat tepung. Bahan pengganti tepung terigu ini harus mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, misalnya yang berasal dari umbi-umbian diantaranya umbi jalar, umbi kayu, dan talas. Jenis umbi-umbian tersebut pemanfaatannya belum begitu banyak masih sebatas diolah dari bahan segar, dengan digoreng, dikukus, digetuk dan dicriping. Ubi jalar (Ipoema Batatas Poiret) merupakan jenis tanaman palawija yang masih sekerabat dengan kentang. Ubi jalar mengandung beberapa 1 2 senyawa kimia yang baik bagi tubuh diantaranya adalah energi 71,7 (kj/100g), kalsium 29 (mg/100g), fosfor 51 (mg/100g) dan kalsium (mg/100g). Kandungan serat dan pektin didalam ubi baik untuk mencegah gangguan pencernaan seperti wasir, sembelit, dan juga kanker kolon kandungan serat yang terdapat pada ubi jalar ungu adalah 4,2 g, ubi jalar putih 4,0 g, dan ubi jalar kuning 4,2 g. Kandungan tertinggi yang terdapat pada ubi jalar adalah kandungan tepung pada umbinya. Berdasarkan jenisnya ubi jalar dibedakan menjadi 4 jenis yaitu ubi jalar putih, kuning, merah dan ungu. Komposisi zat gizinya hampir sama namun varietas ubi jalar ungu lebih kaya akan kandungan vitamin A. Kandungan betakaroten, vitamin E, dan vitamin C bermanfaat sebagai antioksidan, pencegah kanker dan beragam penyakit kardiovaskuler. Ubi jalar mengandung kandungan betakaroten yang tinggi dibandingkan dengan tepung terigu. Selain tinggi betakaroten ubi jalar juga tinggi kandunga karbohidrat, sehingga dapat diolah menjadi tepung yaitu tepung ubi jalar. Secara fisik tepung ubi jalar memiliki butiran yang halus seperti tepung terigu pada umumnya, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan produk kue dari tepung terigu, atau kue-kue kering lainnya. Berdasarkan pra eksperimen tersebut, penulis melakukan eksperimen dengan membuat kue kering dari tepung ubi jalar 100% hasilnya sudah baik hanya warna terlalu kecoklatan. Maka untuk mendapatkan kualitas warna 3 yang lebih baik penulis ingin mencoba membuat kue kering ubi jalar dengan presentase 100% tepung ubi jalar ungu, 80% tepung ubi jalar + 20% tepung terigu, dan 60% tepung ubi jalar ungu + 40% tepung terigu. Dan mengangkatnya dalam Tugas Akhir dengan judul “Kue Kering Dari Tepung Ubi Jalar Ungu”. B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang diatas, yang mejadi permasalahan penelitian ini adalah : 1. Bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap kue kering dengan tepung ubi jalar ungu. 2. Berapa kandungan serat kue kering ubi jalar ungu. C. Tujuan dan Manfaat Pembuatan Tugas Akhir 1. Pembuatan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan sebagai berikut : a. Ingin mengetahui bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap kue kering dari tepung ubi jalar ungu. b. Ingin mengetahui kandungan serat yang terdapat pada kue kering dari tepung ubi jalar ungu. 4 2. Manfaat Pembuatan Tugas Akhir Dalam pembuatan Tugas Akhir percobaan pembuatan kue kering dari tepung ubi jalar ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah : 1) Memberi masukan bagi masyarakat bahwa tepung ubi jalar ungu dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan kue kering. 2) Untuk memanfaatkan ubi jalar ungu yang melimpah pada masa panen serta meningkatkan nilai ekonomis pada ubi jalar. 3) Mengurangi ketergantungan tepung terigu sebagai bahan dasar pembuatan kue kering. 5 D. Penegasan Istilah Penegasan istilah dimaksudkan agar tidak terjadi pengertian yang menyimpang dari judul tersebut. Untuk itu penulis merasa perlu membuat batasan yang dapat memperjelas dan mempertegas pengertian yang dimaksudkan dalam judul adalah sebagai berikut: 1. Pembuatan Pembuatan adalah proses menjadikan bahan tertentu menjadi sesuatu yang baru akibat adanya perlakuan terhadap benda tersebut (KBBI, 2001) 2. Kue Kering Kue kering merupakan makanan kecil atau ringan yang dibuat dari bahan dasar tepung, lemak, telur dan gula, dengan proses pengovenan dan mamiliki tekstur kering dan rapuh. 3. Tepung Ubi Jalar Ungu Tepung ubi jalar ungu adalah merupakan hancuran ubi jalar ungu yang dihilangkan kadar airnya. Tepung ubi jalar ungu tersebut dapat secara langsung dari ubi jalar ungu yang dihancurkan dan dikeringkan, tetapi dapat pula dibuat dari gaplek ubi jalar ungu yang dihaluskan (digiling) dengan tingkat kehalusan 80 mesh (Lies Suprapti. 2003 : 17) 6 E. Sistematika Tugas Akhir Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian awal Tugas Akhir, bagian isi Tugas Akhir, dan bagian akhir Tugas Akhir. Dari masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut : 1. Bagian awal Tugas Akhir berisi: halaman judul, halaman pengesahan motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar lampiran, dan abstrak. Bagian awal ini beguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat. 2. Bagian isi Tugas Akhir ini terdiri dari 3 bab yaitu : Bab I : Pendahuluan Pendahuluan dimaksudkan untuk mengantarkan pembaca dalam memahami isi Tugas Akhir, pada bab I (pendahuluan) ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan Tugas Akhir dan manfaat, sistematika penulisan Tugas Akhir. Bab II : Isi Bagian isi dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan percobaan pemanfaatan tepung ubi jalar dalam pembuatan kue kering. Bagian ini merupakan landasan teori mengenai tinjauan umum tentang kue kering. Tinjauan tentang ubi jalar, tepung ubi jalar ungu. Proses pembuatan kue kering dari tepung ubi jalar 7 ungu, penilaian secara obyektif dan subyektif, dan hasil penilaian pengumpulan data serta pembahasan. Bab III: Penutup (kesimpulan dan saran) Bagian ini berisi rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari analisis data dan pembahasan. Saran berisi tentang perbaikan yang berkaitan dengan penelitian. 3. Bagian Akhir Bagian ini berisi daftar lampiran, daftar pustaka berisi tentang daftar buku dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian dan lampiran merupakan kelengkapan yang diperlukan. 8 BAB II LANDASAN TEORI Landasan teori digunakan sebagai acuan atau sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan eksperimen. Pada Bab II ini diuraikan tentang landasan teori. A. Landasan Teori Landasan teori terdiri dari tinjauan tentang kue kering, tinjauan tentang ubi. 1. Tinjaun tentang kue kering Kue kering adalah makanan kecil atau ringan yang dibuat dari bahan tepung terigu, lemak, telur,(gula) dengan proses pengovenan. Kue kering adalah salah satu produk pastry yang dikenal masyarakat, baik kue kering yang rasanya manis ataupun gurih (Avinger Edith,1999 : 60). Kue kering merupakan kue yang bisa dinikmati setiap saat baik dalam acara formal maupun informal, baik sebagai makanan selingan ataupun pada rangkaian akhir suatu menu yang dihidangkan (dessert) bentuknyapun bervariasi dan beranekaragam sehingga kue kering ini digemari anak-anak sampai orang dewasa. a. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kue kering Bahan bahan yang digunakan dalam pembuatan kue kering dibedakan dalam dua kelompok yaitu, bahan baku dan bahan 8 9 tambahan. Bahan baku dalam pembuatan kue kering adalah tepung, lemak, telur dan garam, sedangkan bahan tambahan yaitu keju. 1. Bahan Baku Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kue kering terdiri dari tepung terigu, lemak, dan telur. Bahan-bahan tersebut diuraikan dibawah ini : a). Tepung Tepung yang digunakan untuk membuat kue kering biasanya tepung terigu. Bahan dasar tepung terigu yang baik untuk pembuatan kue kering adalah tepung terigu jenis soft. Yang mempunyai kadar protein 7-19%. Fungsi tepung terigu adalah sebagai kerangka serta dapat memberikan tekstur kering, rapuh dan renyah pada kue kering (Sri Boga, 2003 : 16) b). Lemak Lemak (fat) adalah ester gliseril yang banyak mengandung komponen asam jenuh. Lemak pada suhu kamar berbentuk padat disebut lemak, dan lemak pada suhu kamar yang berbentuk cair disebut minyak, dengan komponen utamanya adalah asam lemak tak jenuh. 10 Ada dua macam lemak yang biasa digunakan yaitu mentega dan margarin. Mentega merupakan campuran air dan minyak yang mengandung lemak dengan komposisi susu kurang lebih 1-2% (Maesye Manaffe Sondakh, dkk. 1999 : 48) Bahan dasar margarine adalah tumbuh-tumbuhan, misalnya lemak dari biji bunga matahari, minyak dari wijen dan minyak dari kacang-kacangan. Kedua jenis lemak yaitu mentega dan margarine dapat digunakan dalam pembuatan adonan kue kering, karena memberi aroma yang khas dan rasa yang lebih gurih. Fungsi lemak dalam kue kering antara lain menambah warna, menambah lezat dan menambah gizi (Maesye Manaffe Sondakh, dkk. 1999 : 49) c). Telur Telur yang digunakan untuk membuat kue kering adalah telur yang berkualitas, artinya telur masih baru dan kuning telurnya masih utuh berada ditengah diantara putih telur. Dalam pembuatan kue kering telur yang digunakan adalah telur bagian kuning, selain dicampur dengan bahan adonan kuning telur juga untuk dioleskan pada permukaan kue dengan tujuan kue menjadi kuning mengkilat. Adapun fungsi telur yang lain dalam kue kering adalah menambah rasa, menambah gizi dan menghasilkan kue renyah dan empuk. 11 2. Bahan Tambahan Bahan tambahan yang dipergunakan dalam pembuatan kue kering adalah bahan-bahan yang digunakan untuk meningkatkan kelezatan dan menambah gizi. Resep dasar kue kering sebagai berikut: Tabel 1. Bahan pembuatan kue kering Bahan Ukuran Terigu Margarin Kuning Telur Gula halus 250 g 175 g 1 btr 125 g Sumber materi kuliah Pastry b. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan kue kering Peralatan yang digunakan dalam pembuatan kue kering adalah timbangan, kom adonan, sendok kayu, cetakan kue, loyang, oven dan kompor. - Timbangan Timbangan digunakan untuk mengetahui berat atau ukuran bahan. Timbangan yang baik adalah timbangan yang sudah ditera, karena dapat mengetahui berat atau ukuran secara tepat. 12 - Kom adonan Kom adonan digunakan sebagai tempat atau wadah adonan. - Sendok kayu Sendok kayu terbuat dari kayu, digunakan untuk mencampur adonan. - Cetakan kue Cetakan digunakan untuk mencetak kue kering - Loyang Loyang digunakan sebagai tempat kue kering yang sudah dicetak. - Oven dan Kompor Adalah alat untuk memasak kue kering. c. Proses pembuatan kue kering Pada dasarnya proses pembuatan kue kering terdiri dari empat tahap yaitu : tahap persiapan, tahap pembuatan adonan, tahap pencetakan, tahap pengovenan. 1). Tahap Persiapan Menyiapkan alat dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan kue kering. Bahan-bahan ditimbang sesuai dengan resep. 13 2). Tahap Pembuatan Adonan Semua bahan dicampur yaitu dengan cara mencampur telur, lemak, garam dan bahan tambahan (roombutter) yang diaduk dengan menggunakan sendok kayu atau dipotong-potong dengan menggunakan dua pisau sampai adonan berbentuk seperti butiran pasir, setelah itu masukkan kuning telur, iris-iris lagi sampai menjadi adonan yang sampai bisa dipulung. 3). Tahap Pencetakan Tahap pencetakan meliputi membentuk lembaran adonan, penipisan adonan serta penghalusan adonan. Lembaran harus halus dan rata, dan ketebalannyapun sama. Adonan kue kering dapat dibentuk dengan spuit atau cetakan kue kering yang dicetak pada

Indonesisch

PEMBUATAN KUE KERING DENGAN TEPUNG UBI JALAR UNGU (IPOEMA BATATAS POIRET) TUGAS AKHIR Diajukan Dalam Rangka Studi Diploma III Untuk mencapai Gelar Ahli Madya Oleh Christiana Wisti A.P. 5451306004 JURUSAN TEKNOLOGI JASA DAN PRODUKSI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2011 2 HALAMAN PENGESAHAN Tugas Akhir ini dipertahankan dihadapan sidang penguji Tugas Akhir Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang pada : Hari : Selasa Tanggal : 19 April 2011 Pembimbing Dra. Rosidah, M. Si NIP. 196002221988032001 Penguji I Penguji II Dra. Dyah Nurani S, M. Kes Dra. Rosidah, M. Si NIP. 196007101988032002 NIP. 196002221988032001 Ketua Jurusan Ketua Program Studi Ir. Siti Fathonah, M. Kes Hj. Saptariana, S.Pd, M.Pd NIP. 196402131988032002 NIP. 197011121994032002 Mengetahui : Dekan Drs. Abdurahman, M.Pd NIP. 19600903198503100 ii 3 ABSTRAK Wisti, Andriana Putri Christiana. 2011. Pembuatan Kue Kering Dari Tepung Ubi Jalar Ungu. Tugas Akhir. Teknologi Jasa dan Produksi. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang. Ubi jalar ungu (Ipoema Batatas Poiret) adalah jenis ubi yang berpotensi diolah menjadi tepung disamping untuk memperpangjang umur simpanannya juga mudah dalam pemanfaatannya sebagai bahan dasar pembuatan kue. Salah satunya kue kering. Umumnya kue kering dibuat dari tepung terigu, bahkan sebagian besar kue kering bahan utamanya menggunakan tepung terigu, sehingga perlu dicari alternatif lain untuk mengurangi ketergantungan penggunaan tepung terigu. Seperti dengan ini penulis ingin mencoba menggunakan tepung ubi jalar ungu sebagai bahan utama dalam pembuatan kue kering. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap kue kering dari tepung ubi jalar ungu, dan ingin mengetahui kandungan serat yang terdapat pada kue kering dari tepung ubi jalar ungu. Berdasarkan uji panelis yang dilakukan 60 orang panelis tidak terlatih yang terdiri dari ibu-ibu dan golongan remaja putra dan putri dalam penilaian uji kesukaan kue kering dengan tepung ubi jalar ungu dan tepung terigu yang berbeda yaitu, A dengan kode sampel 457 dengan komposisi 100% tepung ubi jalar ungu, B dengan kode sampel 251 dengan komposisi 80% tepung ubi jalar ungu dan 20% tepung terigu, C dengan kode sampel 542 dengan komposisi 60% tepung ubi jalar ungu dan 40% tepung terigu. Dapat disimpulkan bahwa kesukaan masyarakat terhadap kue kering hasil percobaan yang diwakili 60 orang panelis yang paling disukai adalah kue kering C dengan kode sampel 542 dilihat dari tekstur, aroma dan rasa, sedangkan dari aspek warna, warna yang paling disukai adalah kue kering A dengan kode sampel 457. Sedangkan kandungan serat kue kering A dengan kode sampel 457 mengandung serat 14,15%, kue kering B kode sampel 251 mengandung serat 12,36%, kue kering C kode sampel 452 mengandung serat 14,78%. Saran yang diajukan, kue kering dari tepung ubi jalar ungu 60% tidak jauh berbeda dengan kue kering dari tepung terigu, maka dari itu kue kering ubi jalar ungu perlu disosialisasikan kepada masyarakat sebagai inovasi pemanfaatan ubi jalar ungu. Dan disukai masyarakat, harga jualnya lebih rendah. iii 4 MOTTO DAN PERSEMBAHAN Motto : v Dalam hidup ini banyak orang yang gagal karena tidak menyadari betapa mereka sudah mendekati ambang sukses disaat mereka menyerah (Thomas Alfa Edison). v Belajarlah dari kesalahan masa lalu untuk meraih masa depan yang lebih baik (penulis) Persembahan : J Bapak dan Ibuku tercinta sebagai wujud darma baktiku J Kakak, adik dan keluargaku tersayang J Kekasihku tercinta yang selalu setia menemaniku dalam suka dan duka J Sahabat dan teman-teman seperjuangan D3 iv 5 KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas limpahan rahmat yang telah diberikan, sehingga pnulis dapat menyelesikan Tugas Akhir dengan judul “Pembuatan Kue Kering Dengan Tepung Ubi Jalar Ungu.” Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 1. Bapak Drs. Abdurrahman, M.Pd, Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 2. Ibu Ir. Siti Fathonah, M.Kes, Ketua Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 3. Ibu Dra. Rosidah, M.Si, Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang membantu, mengarahkan, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu. 5. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik material maupun spiritual dalam penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini. v 6 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis. Penulis berharap semoga tugas akhir ini bermafaat bagi para pembaca. Semarang, Juni 2011 Penulis vi 7 DAFTAR ISI Halaman Judul..................................................................................... i Halaman Pengesahan…....................................................................... ii Abstrak................................................................................................ iii Motto dan Persembahan...................................................................... iv Kata Pengantar.................................................................................... v Daftar Isi……………………………………………………………. Vii BAB I PENDAHULUAN......................................................... 1 A. Latar Belakang......................................................... 3 B. Permasalahan……………………………………... 3 C. Tujuan dan Manfaat................................................. 4 D. Penegasan istilah………………………………….. 5 E. Sistematika Tugas Akhir………………………….. 6 BAB II ISI................................................................................... 8 A. Landasan Teori......................................................... 8 A.1. Tinjauan tentang kue kering............................ 8 A.2. Umbi jalar ungu (ipoema Batatas Poiret)........ 17 B. Proses Pembuatan Tepung ubi jalar ungu................ 22 B.1. Proses pembuatan kue kering dengan tepung ubi jalar ungu......................................... 23 B.2. Pengumpulan Data............................................. 28 - Penilaian Subyektif.......................................... 28 - Penilaian Obyektif........................................... 29 B.3. Analisis Data..................................................... 30 C. Hasil Pengamatan dan Pembahasan............................. 31 C.1. Hasil Pengamatan Percobaan.............................. 33 C.2. Pembahasan Hasil Percobaan.............................. 38 BAB III PENUTUP.......................................................................... 42 A. Kesimpulan.................................................................... 42 B. Saran.............................................................................. 42 vii 8 Daftar Pustaka........................................................................................... 43 Lampiran………………………………………………………………… 44 Formulir Uji Kesukaan………………………………………………….. 45 Lapiran 7………………………………………………………………… 55 Hasil Uji Laboratorium………………………………………………….. 57 viii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kue kering merupakan salah satu makanan ringan yang sangat digemari. Hampir semua masyarakat mengenal kue kering yang memiliki rasa manis dan asin (gurih), baik sebagai makanan pendamping minum teh atau kopi, dan biasanya dihidangkan pada saat hari raya. Misalnya Hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru dan lain-lain. Kue kering termasuk makanan kecil atau ringan dan tergolong kelompok pastry. Kue kering ada yang memiliki rasa manis dan rasa gurih atau asin (sugar pastry). Tepung yang digunakan untuk membuat kue kering pada umumnya adalah tepung terigu dan merupakan produk import. Untuk mengurangi ketergantungan pada produk import tersebut perlu dicari alternatif bahan lain sebagai pengganti tepung terigu, yang mudah didapat disekitar kita, dan potensial untuk dibuat tepung. Bahan pengganti tepung terigu ini harus mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, misalnya yang berasal dari umbi-umbian diantaranya umbi jalar, umbi kayu, dan talas. Jenis umbi-umbian tersebut pemanfaatannya belum begitu banyak masih sebatas diolah dari bahan segar, dengan digoreng, dikukus, digetuk dan dicriping. Ubi jalar (Ipoema Batatas Poiret) merupakan jenis tanaman palawija yang masih sekerabat dengan kentang. Ubi jalar mengandung beberapa 1 2 senyawa kimia yang baik bagi tubuh diantaranya adalah energi 71,7 (kj/100g), kalsium 29 (mg/100g), fosfor 51 (mg/100g) dan kalsium (mg/100g). Kandungan serat dan pektin didalam ubi baik untuk mencegah gangguan pencernaan seperti wasir, sembelit, dan juga kanker kolon kandungan serat yang terdapat pada ubi jalar ungu adalah 4,2 g, ubi jalar putih 4,0 g, dan ubi jalar kuning 4,2 g. Kandungan tertinggi yang terdapat pada ubi jalar adalah kandungan tepung pada umbinya. Berdasarkan jenisnya ubi jalar dibedakan menjadi 4 jenis yaitu ubi jalar putih, kuning, merah dan ungu. Komposisi zat gizinya hampir sama namun varietas ubi jalar ungu lebih kaya akan kandungan vitamin A. Kandungan betakaroten, vitamin E, dan vitamin C bermanfaat sebagai antioksidan, pencegah kanker dan beragam penyakit kardiovaskuler. Ubi jalar mengandung kandungan betakaroten yang tinggi dibandingkan dengan tepung terigu. Selain tinggi betakaroten ubi jalar juga tinggi kandunga karbohidrat, sehingga dapat diolah menjadi tepung yaitu tepung ubi jalar. Secara fisik tepung ubi jalar memiliki butiran yang halus seperti tepung terigu pada umumnya, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan produk kue dari tepung terigu, atau kue-kue kering lainnya. Berdasarkan pra eksperimen tersebut, penulis melakukan eksperimen dengan membuat kue kering dari tepung ubi jalar 100% hasilnya sudah baik hanya warna terlalu kecoklatan. Maka untuk mendapatkan kualitas warna 3 yang lebih baik penulis ingin mencoba membuat kue kering ubi jalar dengan presentase 100% tepung ubi jalar ungu, 80% tepung ubi jalar + 20% tepung terigu, dan 60% tepung ubi jalar ungu + 40% tepung terigu. Dan mengangkatnya dalam Tugas Akhir dengan judul “Kue Kering Dari Tepung Ubi Jalar Ungu”. B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang diatas, yang mejadi permasalahan penelitian ini adalah : 1. Bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap kue kering dengan tepung ubi jalar ungu. 2. Berapa kandungan serat kue kering ubi jalar ungu. C. Tujuan dan Manfaat Pembuatan Tugas Akhir 1. Pembuatan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan sebagai berikut : a. Ingin mengetahui bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap kue kering dari tepung ubi jalar ungu. b. Ingin mengetahui kandungan serat yang terdapat pada kue kering dari tepung ubi jalar ungu. 4 2. Manfaat Pembuatan Tugas Akhir Dalam pembuatan Tugas Akhir percobaan pembuatan kue kering dari tepung ubi jalar ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah : 1) Memberi masukan bagi masyarakat bahwa tepung ubi jalar ungu dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan kue kering. 2) Untuk memanfaatkan ubi jalar ungu yang melimpah pada masa panen serta meningkatkan nilai ekonomis pada ubi jalar. 3) Mengurangi ketergantungan tepung terigu sebagai bahan dasar pembuatan kue kering. 5 D. Penegasan Istilah Penegasan istilah dimaksudkan agar tidak terjadi pengertian yang menyimpang dari judul tersebut. Untuk itu penulis merasa perlu membuat batasan yang dapat memperjelas dan mempertegas pengertian yang dimaksudkan dalam judul adalah sebagai berikut: 1. Pembuatan Pembuatan adalah proses menjadikan bahan tertentu menjadi sesuatu yang baru akibat adanya perlakuan terhadap benda tersebut (KBBI, 2001) 2. Kue Kering Kue kering merupakan makanan kecil atau ringan yang dibuat dari bahan dasar tepung, lemak, telur dan gula, dengan proses pengovenan dan mamiliki tekstur kering dan rapuh. 3. Tepung Ubi Jalar Ungu Tepung ubi jalar ungu adalah merupakan hancuran ubi jalar ungu yang dihilangkan kadar airnya. Tepung ubi jalar ungu tersebut dapat secara langsung dari ubi jalar ungu yang dihancurkan dan dikeringkan, tetapi dapat pula dibuat dari gaplek ubi jalar ungu yang dihaluskan (digiling) dengan tingkat kehalusan 80 mesh (Lies Suprapti. 2003 : 17) 6 E. Sistematika Tugas Akhir Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian awal Tugas Akhir, bagian isi Tugas Akhir, dan bagian akhir Tugas Akhir. Dari masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut : 1. Bagian awal Tugas Akhir berisi: halaman judul, halaman pengesahan motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar lampiran, dan abstrak. Bagian awal ini beguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat. 2. Bagian isi Tugas Akhir ini terdiri dari 3 bab yaitu : Bab I : Pendahuluan Pendahuluan dimaksudkan untuk mengantarkan pembaca dalam memahami isi Tugas Akhir, pada bab I (pendahuluan) ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan Tugas Akhir dan manfaat, sistematika penulisan Tugas Akhir. Bab II : Isi Bagian isi dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan percobaan pemanfaatan tepung ubi jalar dalam pembuatan kue kering. Bagian ini merupakan landasan teori mengenai tinjauan umum tentang kue kering. Tinjauan tentang ubi jalar, tepung ubi jalar ungu. Proses pembuatan kue kering dari tepung ubi jalar 7 ungu, penilaian secara obyektif dan subyektif, dan hasil penilaian pengumpulan data serta pembahasan. Bab III: Penutup (kesimpulan dan saran) Bagian ini berisi rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari analisis data dan pembahasan. Saran berisi tentang perbaikan yang berkaitan dengan penelitian. 3. Bagian Akhir Bagian ini berisi daftar lampiran, daftar pustaka berisi tentang daftar buku dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian dan lampiran merupakan kelengkapan yang diperlukan. 8 BAB II LANDASAN TEORI Landasan teori digunakan sebagai acuan atau sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan eksperimen. Pada Bab II ini diuraikan tentang landasan teori. A. Landasan Teori Landasan teori terdiri dari tinjauan tentang kue kering, tinjauan tentang ubi. 1. Tinjaun tentang kue kering Kue kering adalah makanan kecil atau ringan yang dibuat dari bahan tepung terigu, lemak, telur,(gula) dengan proses pengovenan. Kue kering adalah salah satu produk pastry yang dikenal masyarakat, baik kue kering yang rasanya manis ataupun gurih (Avinger Edith,1999 : 60). Kue kering merupakan kue yang bisa dinikmati setiap saat baik dalam acara formal maupun informal, baik sebagai makanan selingan ataupun pada rangkaian akhir suatu menu yang dihidangkan (dessert) bentuknyapun bervariasi dan beranekaragam sehingga kue kering ini digemari anak-anak sampai orang dewasa. a. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kue kering Bahan bahan yang digunakan dalam pembuatan kue kering dibedakan dalam dua kelompok yaitu, bahan baku dan bahan 8 9 tambahan. Bahan baku dalam pembuatan kue kering adalah tepung, lemak, telur dan garam, sedangkan bahan tambahan yaitu keju. 1. Bahan Baku Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kue kering terdiri dari tepung terigu, lemak, dan telur. Bahan-bahan tersebut diuraikan dibawah ini : a). Tepung Tepung yang digunakan untuk membuat kue kering biasanya tepung terigu. Bahan dasar tepung terigu yang baik untuk pembuatan kue kering adalah tepung terigu jenis soft. Yang mempunyai kadar protein 7-19%. Fungsi tepung terigu adalah sebagai kerangka serta dapat memberikan tekstur kering, rapuh dan renyah pada kue kering (Sri Boga, 2003 : 16) b). Lemak Lemak (fat) adalah ester gliseril yang banyak mengandung komponen asam jenuh. Lemak pada suhu kamar berbentuk padat disebut lemak, dan lemak pada suhu kamar yang berbentuk cair disebut minyak, dengan komponen utamanya adalah asam lemak tak jenuh. 10 Ada dua macam lemak yang biasa digunakan yaitu mentega dan margarin. Mentega merupakan campuran air dan minyak yang mengandung lemak dengan komposisi susu kurang lebih 1-2% (Maesye Manaffe Sondakh, dkk. 1999 : 48) Bahan dasar margarine adalah tumbuh-tumbuhan, misalnya lemak dari biji bunga matahari, minyak dari wijen dan minyak dari kacang-kacangan. Kedua jenis lemak yaitu mentega dan margarine dapat digunakan dalam pembuatan adonan kue kering, karena memberi aroma yang khas dan rasa yang lebih gurih. Fungsi lemak dalam kue kering antara lain menambah warna, menambah lezat dan menambah gizi (Maesye Manaffe Sondakh, dkk. 1999 : 49) c). Telur Telur yang digunakan untuk membuat kue kering adalah telur yang berkualitas, artinya telur masih baru dan kuning telurnya masih utuh berada ditengah diantara putih telur. Dalam pembuatan kue kering telur yang digunakan adalah telur bagian kuning, selain dicampur dengan bahan adonan kuning telur juga untuk dioleskan pada permukaan kue dengan tujuan kue menjadi kuning mengkilat. Adapun fungsi telur yang lain dalam kue kering adalah menambah rasa, menambah gizi dan menghasilkan kue renyah dan empuk. 11 2. Bahan Tambahan Bahan tambahan yang dipergunakan dalam pembuatan kue kering adalah bahan-bahan yang digunakan untuk meningkatkan kelezatan dan menambah gizi. Resep dasar kue kering sebagai berikut: Tabel 1. Bahan pembuatan kue kering Bahan Ukuran Terigu Margarin Kuning Telur Gula halus 250 g 175 g 1 btr 125 g Sumber materi kuliah Pastry b. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan kue kering Peralatan yang digunakan dalam pembuatan kue kering adalah timbangan, kom adonan, sendok kayu, cetakan kue, loyang, oven dan kompor. - Timbangan Timbangan digunakan untuk mengetahui berat atau ukuran bahan. Timbangan yang baik adalah timbangan yang sudah ditera, karena dapat mengetahui berat atau ukuran secara tepat. 12 - Kom adonan Kom adonan digunakan sebagai tempat atau wadah adonan. - Sendok kayu Sendok kayu terbuat dari kayu, digunakan untuk mencampur adonan. - Cetakan kue Cetakan digunakan untuk mencetak kue kering - Loyang Loyang digunakan sebagai tempat kue kering yang sudah dicetak. - Oven dan Kompor Adalah alat untuk memasak kue kering. c. Proses pembuatan kue kering Pada dasarnya proses pembuatan kue kering terdiri dari empat tahap yaitu : tahap persiapan, tahap pembuatan adonan, tahap pencetakan, tahap pengovenan. 1). Tahap Persiapan Menyiapkan alat dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan kue kering. Bahan-bahan ditimbang sesuai dengan resep. 13 2). Tahap Pembuatan Adonan Semua bahan dicampur yaitu dengan cara mencampur telur, lemak, garam dan bahan tambahan (roombutter) yang diaduk dengan menggunakan sendok kayu atau dipotong-potong dengan menggunakan dua pisau sampai adonan berbentuk seperti butiran pasir, setelah itu masukkan kuning telur, iris-iris lagi sampai menjadi adonan yang sampai bisa dipulung. 3). Tahap Pencetakan Tahap pencetakan meliputi membentuk lembaran adonan, penipisan adonan serta penghalusan adonan. Lembaran harus halus dan rata, dan ketebalannyapun sama. Adonan kue kering dapat dibentuk dengan spuit atau cetakan kue kering yang dicetak pada

Letzte Aktualisierung: 2020-07-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tetum

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pendugaan dan Penafsiran umur ini dapat dilihat menggunakan metode pengamatan pada pergantian dan keterasahan gigi seri, wawancara dengan pemillik ternak, recording, mengamati saat jatuhnya tali pusar, dan munculnya cincin tanduk serta melihat pertumbuhan bulu dan tingkah lakunya. Penampilan ternak saat hidup mencerminkan produksi dan kualitas karkasnya. Ketepatan penaksir dalam menaksir nilai ternak tergantung pada pengetahuan penaksir dan kemampuan menterjemahkan keadaan dari ternak itu. Keadaan ternak yang perlu mendapat perhatian pada saat menaksir pro-duktivitas ternak adalah umur dan berat, pengaruh kelamin, perdagingan, derajat kegemukan dan persentase karkas. Pada dasarnya penilaian ternak dilaksanakan berdasarkan atas apa yang terlihat dari segi penampilannya saja dan kadang-kadang terdapat hal-hal yang oleh peternak dianggap sangat penting, akan tetapi ahli genetika berpendapat bahwa hal tersebut sebenarnya tidak ada pengaruhnya terhada

Indonesisch

BAB IPENDAHULUANEvaluasi kinerja merupakan evaluasi formal terhadap prestasi karyawan. Evaluasi tersebut dapat dilakukan secara informal, misalnya manajer menegur kesalahan karyawan atau meguji karyawan apabila berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. Informasi informal seperti ini mempunyai keuntungan karena karyawan dapat memperoleh umpan balik dengan cepat, langsung setelah karyawan melakukan kesalahan atau berhasil menjalankan tugas.Evaluasi perstasi ini secara formal mempunyai beberapa fungsi. Pertama, evaluasi prestasi dapat digunakan untuk menilai efektivitas seleksi karyawan. Jika promosi, atau pelatihan terjemahan bahasa indonesia ke tetum

Letzte Aktualisierung: 2017-07-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Tetum

Anselmus merupakan seorang filosof dan teolog yang terkenal pada abad kesebelas. Ia juga merupakan seorang ahli Kristen yang mencoba memasukkan logika dalam pelayanan iman. Bagi Anselmus, iman selalu merupakan titik tolak pemikiran dari setiap isi ajarannya. Karena, iman itu tidak dapat disangkal oleh alasan-alasan rasional, seperti halnya untuk memahami iman Kristen, yang selalu dianggap sebuah aliran yang sering disangsikan kebenarannya. Anselmus juga seorang yang memiliki pendirian kuat untuk melawan aliran anti-filsafat di jamannya. Karena Ia meyakini filsafat mampu memberikan dasar-dasar yang terdalam mengenai hakikat manusia dan dunia.

Indonesisch

Anselmus merupakan seorang filosof dan teolog yang terkenal pada abad kesebelas. Ia juga merupakan seorang ahli Kristen yang mencoba memasukkan logika dalam pelayanan iman. Bagi Anselmus, iman selalu merupakan titik tolak pemikiran dari setiap isi ajarannya. Karena, iman itu tidak dapat disangkal oleh alasan-alasan rasional, seperti halnya untuk memahami iman Kristen, yang selalu dianggap sebuah aliran yang sering disangsikan kebenarannya. Anselmus juga seorang yang memiliki pendirian kuat untuk melawan aliran anti-filsafat di jamannya. Karena Ia meyakini filsafat mampu memberikan dasar-dasar yang terdalam mengenai hakikat manusia dan dunia.

Letzte Aktualisierung: 2017-06-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tetum

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pendugaan dan Penafsiran umur ini dapat dilihat menggunakan metode pengamatan pada pergantian dan keterasahan gigi seri, wawancara dengan pemillik ternak, recording, mengamati saat jatuhnya tali pusar, dan munculnya cincin tanduk serta melihat pertumbuhan bulu dan tingkah lakunya. Penampilan ternak saat hidup mencerminkan produksi dan kualitas karkasnya. Ketepatan penaksir dalam menaksir nilai ternak tergantung pada pengetahuan penaksir dan kemampuan menterjemahkan keadaan dari ternak itu. Keadaan ternak yang perlu mendapat perhatian pada saat menaksir pro-duktivitas ternak adalah umur dan berat, pengaruh kelamin, perdagingan, derajat kegemukan dan persentase karkas. Pada dasarnya penilaian ternak dilaksanakan berdasarkan atas apa yang terlihat dari segi penampilannya saja dan kadang-kadang terdapat hal-hal yang oleh peternak dianggap sangat penting, akan tetapi ahli genetika berpendapat bahwa hal tersebut sebenarnya tidak ada pengaruhnya terhadap potensi perkembang biakan atau produksi. Oleh karena itu, dalam penentuan seleksi ternak sebaiknya kedua cara penilaian digunakan. Pendugaan dan penggukuran pada ternak sapi sering diperlakukan,bahkan dalam menduga dan mengukur merupakan satu hal yang mutlak harus dikuasai seorang peternakan atau orang yang berkecimpung didunia peternakan. Untuk menilai ternak diantaranya harus mengenal bagian-bagian dari tubuh sapi serta konformasi tubuh yang ideal. Ternak yang dinilai harus sehat dan baik sesuai dengan jenis bangsanya, bagus ukuran tubuhnya, seluruh bagian tubuh harus berpadu dengan rata, harus feminin dan tidak kasar. Dengan demikian, maka kita dapat menentukan perbandingan antara kondisi sapi yang ideal dengan kondisi sapi yang akan kita nilai ( Armen, 2010). Penafsiran berat badan sangat penting dilakukan oleh para pemilik ternak untuk mengetahui bobot tubuh ternak. Jumlah zat makanan yang dibutuhkan untuk hidup pokok sapi didasarkan pada bobot badan. Bobot badan sapi maupun ternak lainnya akan dapat diketahui dengan tepat, apabila sapi itu ditimbang dengan menggunakan timbangan sapi. Namun, harganya cukup mahal sehingga besar kemungkinan tidak terdapat dipeternak. Oleh karena itu, diperlukan alat pengukur selain timbangan tersebut, meskipun hasilnya tidak setepat timbangan sapi. Body Condition Scoring (BCS) atau skor kondisi tubuhmerupakan metode yang digunakan untuk menilai tingkat kegemukan seekor ternak sapi potong. Evaluasi dengan BCS efektif untuk mengukur sejumlah energi metabolik yang disimpan sebagai lemak subkutan dan otot pada ternak .Body Condition Scoring (BCS) atau skor kondisi tubuhmerupakan metode yang digunakan untuk menilai tingkat kegemukan seekor ternak sapi potong (Gafar, 2007). BCS merupakan metode penilaian secara subjektif melalui teknik peanglihatan dan perabaan untukmenduga cadangan lemak tubuh. Evaluasi dengan BCS efektif untuk mengukur sejumlah energi metabolik yang disimpan sebagai lemak subkutan dan otot pada ternak.Body Condition Scoring (BCS) atau skor kondisi tubuhmerupakan metode yang digunakan untuk menilai tingkat kegemukan seekor ternak sapi potong. Dengan melihat skor kondisi maka dapat diketahui baik buruknya manajemen pemeliharaan yang telah dilakukan oleh peternak. Dengan melihat skor kondisi maka dapat diketahui baik buruknya manajemen pemeliharaan yang telah dilakukan oleh peternak. menyatakan BCS merupakan metode penilaian secara subjektif melalui teknik peanglihatan dan perabaan untukmenduga cadangan lemak tubuh. 1.2 Tujuan 1. Mahasiswa mengetahui ukuran-ukuran tubuh pada ternak melakukn pendugaan bobot untuk menilai seekor ternak secara eksterior (tampilan luar) 2. Mengetahui Body Condition Scoring /BCS pada ternak untuk menilai tingkat kegemukan dan Dengan melihat skor kondisi maka dapat diketahui baik buruknya manajemen pemeliharaan yang telah dilakukan oleh peternak. 1.4. Manfaat Penelitian 1. Penelitian ini akan bermanfaat kepada pembaca khususnya peternak sapibali, dengan penambahan mineral pada pakannya agar mendapatkan pertumbuhan yang maksimal

Indonesisch

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pendugaan dan Penafsiran umur ini dapat dilihat menggunakan metode pengamatan pada pergantian dan keterasahan gigi seri, wawancara dengan pemillik ternak, recording, mengamati saat jatuhnya tali pusar, dan munculnya cincin tanduk serta melihat pertumbuhan bulu dan tingkah lakunya. Penampilan ternak saat hidup mencerminkan produksi dan kualitas karkasnya. Ketepatan penaksir dalam menaksir nilai ternak tergantung pada pengetahuan penaksir dan kemampuan menterjemahkan keadaan dari ternak itu. Keadaan ternak yang perlu mendapat perhatian pada saat menaksir pro-duktivitas ternak adalah umur dan berat, pengaruh kelamin, perdagingan, derajat kegemukan dan persentase karkas. Pada dasarnya penilaian ternak dilaksanakan berdasarkan atas apa yang terlihat dari segi penampilannya saja dan kadang-kadang terdapat hal-hal yang oleh peternak dianggap sangat penting, akan tetapi ahli genetika berpendapat bahwa hal tersebut sebenarnya tidak ada pengaruhnya terhadap potensi perkembang biakan atau produksi. Oleh karena itu, dalam penentuan seleksi ternak sebaiknya kedua cara penilaian digunakan. Pendugaan dan penggukuran pada ternak sapi sering diperlakukan,bahkan dalam menduga dan mengukur merupakan satu hal yang mutlak harus dikuasai seorang peternakan atau orang yang berkecimpung didunia peternakan. Untuk menilai ternak diantaranya harus mengenal bagian-bagian dari tubuh sapi serta konformasi tubuh yang ideal. Ternak yang dinilai harus sehat dan baik sesuai dengan jenis bangsanya, bagus ukuran tubuhnya, seluruh bagian tubuh harus berpadu dengan rata, harus feminin dan tidak kasar. Dengan demikian, maka kita dapat menentukan perbandingan antara kondisi sapi yang ideal dengan kondisi sapi yang akan kita nilai ( Armen, 2010). Penafsiran berat badan sangat penting dilakukan oleh para pemilik ternak untuk mengetahui bobot tubuh ternak. Jumlah zat makanan yang dibutuhkan untuk hidup pokok sapi didasarkan pada bobot badan. Bobot badan sapi maupun ternak lainnya akan dapat diketahui dengan tepat, apabila sapi itu ditimbang dengan menggunakan timbangan sapi. Namun, harganya cukup mahal sehingga besar kemungkinan tidak terdapat dipeternak. Oleh karena itu, diperlukan alat pengukur selain timbangan tersebut, meskipun hasilnya tidak setepat timbangan sapi. Body Condition Scoring (BCS) atau skor kondisi tubuhmerupakan metode yang digunakan untuk menilai tingkat kegemukan seekor ternak sapi potong. Evaluasi dengan BCS efektif untuk mengukur sejumlah energi metabolik yang disimpan sebagai lemak subkutan dan otot pada ternak .Body Condition Scoring (BCS) atau skor kondisi tubuhmerupakan metode yang digunakan untuk menilai tingkat kegemukan seekor ternak sapi potong (Gafar, 2007). BCS merupakan metode penilaian secara subjektif melalui teknik peanglihatan dan perabaan untukmenduga cadangan lemak tubuh. Evaluasi dengan BCS efektif untuk mengukur sejumlah energi metabolik yang disimpan sebagai lemak subkutan dan otot pada ternak.Body Condition Scoring (BCS) atau skor kondisi tubuhmerupakan metode yang digunakan untuk menilai tingkat kegemukan seekor ternak sapi potong. Dengan melihat skor kondisi maka dapat diketahui baik buruknya manajemen pemeliharaan yang telah dilakukan oleh peternak. Dengan melihat skor kondisi maka dapat diketahui baik buruknya manajemen pemeliharaan yang telah dilakukan oleh peternak. menyatakan BCS merupakan metode penilaian secara subjektif melalui teknik peanglihatan dan perabaan untukmenduga cadangan lemak tubuh. 1.2 Tujuan 1. Mahasiswa mengetahui ukuran-ukuran tubuh pada ternak melakukn pendugaan bobot untuk menilai seekor ternak secara eksterior (tampilan luar) 2. Mengetahui Body Condition Scoring /BCS pada ternak untuk menilai tingkat kegemukan dan Dengan melihat skor kondisi maka dapat diketahui baik buruknya manajemen pemeliharaan yang telah dilakukan oleh peternak. 1.4. Manfaat Penelitian 1. Penelitian ini akan bermanfaat kepada pembaca khususnya peternak sapibali, dengan penambahan mineral pada pakannya agar mendapatkan pertumbuhan yang maksimal

Letzte Aktualisierung: 2017-04-22
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tetum

USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan dr. Dyah Samti Mayasari, Ph.D dari Tenaga Pengajar/Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) menjadi Lektor Tidak Tetap dalam bidang Kardiologi dan Kedokteran Vaskular terhitung mulai tanggal 1-7-2015 dan Penata (Gol. III/c) terhitung mulai tanggal 1-10-2015 Keterangan ringkas : a. diangkat Tenaga Pengajar dengan pangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) sejak 1-1-2013 b. ijazah Ph.D (S3) diberi angka kredit : 200 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 25 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 38 terdiri dari : - Bidang A : Pendidikan dan pengajaran = 16 (minimal 45% x 25 = 11,25 ) - Bidang B : Penelitian = 20 (minimal 35% x 25 = 8,75 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1 (maksimal 10% x 25 = 2,5 ) Jumlah Bidang A + B + C = 37 (minimal 90% x 25 = 22,5 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 1 (maksimal 10% x 25 = 2,5 ) Jumlah A + B + C + D = 38 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 27-4-2015 dan Rapat TPJAD tanggal f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata (Gol. III/c) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan dr. Dyah Samti Mayasari, Ph.D dari Tenaga Pengajar/Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) menjadi Lektor Tidak Tetap dalam bidang Kardiologi dan Kedokteran Vaskular terhitung mulai tanggal 1-7-2015 dan Penata (Gol. III/c) terhitung mulai tanggal 1-10-2015 Keterangan ringkas : a. diangkat Tenaga Pengajar dengan pangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) sejak 1-1-2013 b. ijazah Ph.D (S3) diberi angka kredit : 200 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 25 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 38 terdiri dari : - Bidang A : Pendidikan dan pengajaran = 16 (minimal 45% x 25 = 11,25 ) - Bidang B : Penelitian = 20 (minimal 35% x 25 = 8,75 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1 (maksimal 10% x 25 = 2,5 ) Jumlah Bidang A + B + C = 37 (minimal 90% x 25 = 22,5 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 1 (maksimal 10% x 25 = 2,5 ) Jumlah A + B + C + D = 38 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 27-4-2015 dan Rapat TPJAD tanggal f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata (Gol. III/c) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan Dr. Med. dr. Putrika Prastuti Ratna Gharini, Sp.JP dari Penata Muda (Gol. III/a) menjadi Lektor dalam bidang Kardiologi dan Kedokteran Vaskular terhitung mulai tanggal 1-11-2014 dan Penata (Gol. III/c) terhitung mulai tanggal 1-4-2015 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-3-1999 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda (Gol. III/a) sejak 1-8-2000 b. ijazah Doktor (S3) diberi angka kredit : 200 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 10 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 42,1 terdiri dari : - Bidang A : Pendidikan dan pengajaran = 18 (minimal 45% x 10 = 4,5 ) - Bidang B : Penelitian = 22,1 (minimal 35% x 10 = 3,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1 (maksimal 10% x 10 = 1 ) Jumlah Bidang A + B + C = 41,1 (minimal 90% x 10 = 9 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 1 (maksimal 10% x 10 = 1 ) Jumlah A + B + C + D = 42,1 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 15-9-2014 dan Rapat TPJAD tanggal f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata (Gol. III/c) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan dr. Anggoro Budi Hartopo, M.Sc, Sp.PD, Ph.D dari Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) menjadi Lektor dalam bidang Kardiologi dan Kedokteran Vaskular terhitung mulai tanggal 1-11-2014 dan Penata (Gol. III/c) terhitung mulai tanggal 1-4-2015 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-12-2010 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) sejak 1-3-2014 b. ijazah Ph.D (S3) diberi angka kredit : 200 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 10 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 90,7 terdiri dari : - Bidang A : Pendidikan dan pengajaran = 8 (minimal 45% x 10 = 4,5 ) - Bidang B : Penelitian = 80,7 (minimal 35% x 10 = 3,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1 (maksimal 10% x 10 = 1 ) Jumlah Bidang A + B + C = 89,7 (minimal 90% x 10 = 9 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 1 (maksimal 10% x 10 = 1 ) Jumlah A + B + C + D = 90,7 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 15-9-2014 dan Rapat TPJAD tanggal f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata (Gol. III/c) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan dr. Anggoro Budi Hartopo, M.Sc, Sp.PD, Ph.D dari Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) menjadi Lektor dalam bidang Kardiologi dan Kedokteran Vaskular terhitung mulai tanggal 1-11-2014 dan Penata (Gol. III/c) terhitung mulai tanggal 1-4-2015 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-12-2010 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) sejak 1-3-2014 b. ijazah Ph.D (S3) diberi angka kredit : 200 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 10 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 90,7 terdiri dari : - Bidang A : Pendidikan dan pengajaran = 8 (minimal 45% x 10 = 4,5 ) - Bidang B : Penelitian = 80,7 (minimal 35% x 10 = 3,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1 (maksimal 10% x 10 = 1 ) Jumlah Bidang A + B + C = 89,7 (minimal 90% x 10 = 9 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 1 (maksimal 10% x 10 = 1 ) Jumlah A + B + C + D = 90,7 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 15-9-2014 dan Rapat TPJAD tanggal f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata (Gol. III/c) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan dr. Vita Yanti Anggraeni, Ph.D dari Penata Muda Tk. I (gol. III/b) menjadi Lektor dalam bidang Kardiologi & Kedokteran Vaskuler terhitung mulai tanggal 1-1-2012 dan Penata (gol. III/c) terhitung mulai tanggal 1-4-2012 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-12-2008 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda Tk. I (gol. III/b) sejak 1-7-2010 b. ijazah Ph.D (S3) diberi angka kredit : 200 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 10 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 16,5 terdiri dari : Bidang A : - Pendidikan dan pengajaran = 4 (minimal 30% x 10 = 3 ) - Bidang B : Penelitian = 9 (minimal 25% x 10 = 2,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1,5 (maksimal 15% x 10 = 1,5 ) Jumlah A + B + C = 14,5 (minimal 80% x 10 = 8 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 2 (maksimal 20% x 10 = 2 ) Jumlah A + B + C + D = 16,5 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 7-11-2011 dan Rapat Komperjakat tanggal -12-2011 f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata (gol. III/c) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan Dr.rer.nat. dr. BJ. Istiti Kandarina dari Penata Muda (gol. III/a) menjadi Lektor dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat terhitung mulai tanggal 1-12-2009 dan Penata (gol. III/c) terhitung mulai tanggal 1-4-2010 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-3-1988 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda (gol. III/a) sejak 1-1-1991 b. ijazah Doktor (S3) diberi angka kredit : 200 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 10 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 19,4 terdiri dari : Bidang A : - Pendidikan dan pengajaran = 9 (minimal 30% x 10 = 3 ) - Bidang B : Penelitian = 6,9 (minimal 25% x 10 = 2,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1,5 (maksimal 15% x 10 = 1,5 ) Jumlah A + B + C = 17,4 (minimal 80% x 10 = 8 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 2 (maksimal 20% x 10 = 2 ) Jumlah A + B + C + D = 19,4 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 29-10-2009 dan Rapat Komperjakat tanggal -11-2009 f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata (gol. III/c) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan Dr.rer.nat. dr. BJ. Istiti Kandarina dari Penata Muda (gol. III/a) menjadi Lektor dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat terhitung mulai tanggal 1-12-2009 dan Penata (gol. III/c) terhitung mulai tanggal 1-4-2010 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-3-1988 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda (gol. III/a) sejak 1-1-1991 b. ijazah Doktor (S3) diberi angka kredit : 200 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 10 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 19,4 terdiri dari : Bidang A : - Pendidikan dan pengajaran = 9 (minimal 30% x 10 = 3 ) - Bidang B : Penelitian = 6,9 (minimal 25% x 10 = 2,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1,5 (maksimal 15% x 10 = 1,5 ) Jumlah A + B + C = 17,4 (minimal 80% x 10 = 8 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 2 (maksimal 20% x 10 = 2 ) Jumlah A + B + C + D = 19,4 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 29-10-2009 dan Rapat Komperjakat tanggal -11-2009 f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata (gol. III/c) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan Khudazi Aulawi, S.Kp, M.Kes dari Penata Muda (gol. III/a) menjadi Lektor (loncat jabatan) dalam bidang Ilmu Keperawatan terhitung mulai tanggal 1-10-2009 dan Penata Muda Tk. I (gol. III/b) terhitung mulai tanggal 1-10-2009 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-3-1989 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda (gol. III/a) sejak 1-7-1990 b. ijazah M.Kes diberi angka kredit : 150 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 200 – 150 = 50 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 120,4 terdiri dari : Bidang A : - Pendidikan dan pengajaran = 80 (minimal 30% x 50 = 15 ) - Bidang B : Penelitian = 23,4 (minimal 25% x 50 = 12,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 7 (maksimal 15% x 50 = 7,5 ) Jumlah A + B + C = 110,4 (minimal 80% x 50 = 40 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 10 (maksimal 20% x 50 = 10 ) Jumlah A + B + C + D = 120,4 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 4-6-2009 dan Rapat Komperjakat tanggal -9-2009 f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk. I (gol. III/b) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan Khudazi Aulawi, S.Kp, M.Kes dari Penata Muda (gol. III/a) menjadi Lektor (loncat jabatan) dalam bidang Ilmu Keperawatan terhitung mulai tanggal 1-10-2009 dan Penata Muda Tk. I (gol. III/b) terhitung mulai tanggal 1-10-2009 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-3-1989 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda (gol. III/a) sejak 1-7-1990 b. ijazah M.Kes diberi angka kredit : 150 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 200 – 150 = 50 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 120,4 terdiri dari : Bidang A : - Pendidikan dan pengajaran = 80 (minimal 30% x 50 = 15 ) - Bidang B : Penelitian = 23,4 (minimal 25% x 50 = 12,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 7 (maksimal 15% x 50 = 7,5 ) Jumlah A + B + C = 110,4 (minimal 80% x 50 = 40 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 10 (maksimal 20% x 50 = 10 ) Jumlah A + B + C + D = 120,4 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 4-6-2009 dan Rapat Komperjakat tanggal -9-2009 f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk. I (gol. III/b) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan dr. Riris Andono Ahmad dari Penata Muda (gol. III/a) menjadi Asisten Ahli dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat terhitung mulai tanggal 1-7-2009 dan Penata Muda Tk. I (gol. III/b) terhitung mulai tanggal 1-10-2009 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-1-2005 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda (gol. III/a) sejak 1-2-2006 b. ijazah dokter diberi angka kredit : 150 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 10 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 16,2 terdiri dari : Bidang A : - Pendidikan dan pengajaran = 8 (minimal 30% x 10 = 3 ) - Bidang B : Penelitian = 5,2 (minimal 25% x 10 = 2,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1 (maksimal 15% x 10 = 1,5 ) Jumlah A + B + C = 14,2 (minimal 80% x 10 = 8 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 2 (maksimal 20% x 10 = 2 ) Jumlah A + B + C + D = 16,2 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 2-4-2009 dan Rapat Komperjakat tanggal -7-2009 f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk. I (gol. III/b) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan dr. Riris Andono Ahmad dari Penata Muda (gol. III/a) menjadi Asisten Ahli dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat terhitung mulai tanggal 1-7-2009 dan Penata Muda Tk. I (gol. III/b) terhitung mulai tanggal 1-10-2009 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-1-2005 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda (gol. III/a) sejak 1-2-2006 b. ijazah dokter diberi angka kredit : 150 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 10 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 16,2 terdiri dari : Bidang A : - Pendidikan dan pengajaran = 8 (minimal 30% x 10 = 3 ) - Bidang B : Penelitian = 5,2 (minimal 25% x 10 = 2,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1 (maksimal 15% x 10 = 1,5 ) Jumlah A + B + C = 14,2 (minimal 80% x 10 = 8 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 2 (maksimal 20% x 10 = 2 ) Jumlah A + B + C + D = 16,2 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 2-4-2009 dan Rapat Komperjakat tanggal -7-2009 f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk. I (gol. III/b) P-1/KP

Indonesisch

tUSUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan dr. Dyah Samti Mayasari, Ph.D dari Tenaga Pengajar/Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) menjadi Lektor Tidak Tetap dalam bidang Kardiologi dan Kedokteran Vaskular terhitung mulai tanggal 1-7-2015 dan Penata (Gol. III/c) terhitung mulai tanggal 1-10-2015 Keterangan ringkas : a. diangkat Tenaga Pengajar dengan pangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) sejak 1-1-2013 b. ijazah Ph.D (S3) diberi angka kredit : 200 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 25 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 38 terdiri dari : - Bidang A : Pendidikan dan pengajaran = 16 (minimal 45% x 25 = 11,25 ) - Bidang B : Penelitian = 20 (minimal 35% x 25 = 8,75 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1 (maksimal 10% x 25 = 2,5 ) Jumlah Bidang A + B + C = 37 (minimal 90% x 25 = 22,5 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 1 (maksimal 10% x 25 = 2,5 ) Jumlah A + B + C + D = 38 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 27-4-2015 dan Rapat TPJAD tanggal f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata (Gol. III/c) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan dr. Dyah Samti Mayasari, Ph.D dari Tenaga Pengajar/Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) menjadi Lektor Tidak Tetap dalam bidang Kardiologi dan Kedokteran Vaskular terhitung mulai tanggal 1-7-2015 dan Penata (Gol. III/c) terhitung mulai tanggal 1-10-2015 Keterangan ringkas : a. diangkat Tenaga Pengajar dengan pangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) sejak 1-1-2013 b. ijazah Ph.D (S3) diberi angka kredit : 200 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 25 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 38 terdiri dari : - Bidang A : Pendidikan dan pengajaran = 16 (minimal 45% x 25 = 11,25 ) - Bidang B : Penelitian = 20 (minimal 35% x 25 = 8,75 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1 (maksimal 10% x 25 = 2,5 ) Jumlah Bidang A + B + C = 37 (minimal 90% x 25 = 22,5 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 1 (maksimal 10% x 25 = 2,5 ) Jumlah A + B + C + D = 38 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 27-4-2015 dan Rapat TPJAD tanggal f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata (Gol. III/c) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan Dr. Med. dr. Putrika Prastuti Ratna Gharini, Sp.JP dari Penata Muda (Gol. III/a) menjadi Lektor dalam bidang Kardiologi dan Kedokteran Vaskular terhitung mulai tanggal 1-11-2014 dan Penata (Gol. III/c) terhitung mulai tanggal 1-4-2015 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-3-1999 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda (Gol. III/a) sejak 1-8-2000 b. ijazah Doktor (S3) diberi angka kredit : 200 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 10 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 42,1 terdiri dari : - Bidang A : Pendidikan dan pengajaran = 18 (minimal 45% x 10 = 4,5 ) - Bidang B : Penelitian = 22,1 (minimal 35% x 10 = 3,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1 (maksimal 10% x 10 = 1 ) Jumlah Bidang A + B + C = 41,1 (minimal 90% x 10 = 9 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 1 (maksimal 10% x 10 = 1 ) Jumlah A + B + C + D = 42,1 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 15-9-2014 dan Rapat TPJAD tanggal f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata (Gol. III/c) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan dr. Anggoro Budi Hartopo, M.Sc, Sp.PD, Ph.D dari Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) menjadi Lektor dalam bidang Kardiologi dan Kedokteran Vaskular terhitung mulai tanggal 1-11-2014 dan Penata (Gol. III/c) terhitung mulai tanggal 1-4-2015 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-12-2010 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) sejak 1-3-2014 b. ijazah Ph.D (S3) diberi angka kredit : 200 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 10 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 90,7 terdiri dari : - Bidang A : Pendidikan dan pengajaran = 8 (minimal 45% x 10 = 4,5 ) - Bidang B : Penelitian = 80,7 (minimal 35% x 10 = 3,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1 (maksimal 10% x 10 = 1 ) Jumlah Bidang A + B + C = 89,7 (minimal 90% x 10 = 9 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 1 (maksimal 10% x 10 = 1 ) Jumlah A + B + C + D = 90,7 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 15-9-2014 dan Rapat TPJAD tanggal f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata (Gol. III/c) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan dr. Anggoro Budi Hartopo, M.Sc, Sp.PD, Ph.D dari Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) menjadi Lektor dalam bidang Kardiologi dan Kedokteran Vaskular terhitung mulai tanggal 1-11-2014 dan Penata (Gol. III/c) terhitung mulai tanggal 1-4-2015 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-12-2010 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) sejak 1-3-2014 b. ijazah Ph.D (S3) diberi angka kredit : 200 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 10 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 90,7 terdiri dari : - Bidang A : Pendidikan dan pengajaran = 8 (minimal 45% x 10 = 4,5 ) - Bidang B : Penelitian = 80,7 (minimal 35% x 10 = 3,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1 (maksimal 10% x 10 = 1 ) Jumlah Bidang A + B + C = 89,7 (minimal 90% x 10 = 9 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 1 (maksimal 10% x 10 = 1 ) Jumlah A + B + C + D = 90,7 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 15-9-2014 dan Rapat TPJAD tanggal f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata (Gol. III/c) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan dr. Vita Yanti Anggraeni, Ph.D dari Penata Muda Tk. I (gol. III/b) menjadi Lektor dalam bidang Kardiologi & Kedokteran Vaskuler terhitung mulai tanggal 1-1-2012 dan Penata (gol. III/c) terhitung mulai tanggal 1-4-2012 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-12-2008 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda Tk. I (gol. III/b) sejak 1-7-2010 b. ijazah Ph.D (S3) diberi angka kredit : 200 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 10 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 16,5 terdiri dari : Bidang A : - Pendidikan dan pengajaran = 4 (minimal 30% x 10 = 3 ) - Bidang B : Penelitian = 9 (minimal 25% x 10 = 2,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1,5 (maksimal 15% x 10 = 1,5 ) Jumlah A + B + C = 14,5 (minimal 80% x 10 = 8 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 2 (maksimal 20% x 10 = 2 ) Jumlah A + B + C + D = 16,5 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 7-11-2011 dan Rapat Komperjakat tanggal -12-2011 f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata (gol. III/c) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan Dr.rer.nat. dr. BJ. Istiti Kandarina dari Penata Muda (gol. III/a) menjadi Lektor dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat terhitung mulai tanggal 1-12-2009 dan Penata (gol. III/c) terhitung mulai tanggal 1-4-2010 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-3-1988 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda (gol. III/a) sejak 1-1-1991 b. ijazah Doktor (S3) diberi angka kredit : 200 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 10 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 19,4 terdiri dari : Bidang A : - Pendidikan dan pengajaran = 9 (minimal 30% x 10 = 3 ) - Bidang B : Penelitian = 6,9 (minimal 25% x 10 = 2,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1,5 (maksimal 15% x 10 = 1,5 ) Jumlah A + B + C = 17,4 (minimal 80% x 10 = 8 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 2 (maksimal 20% x 10 = 2 ) Jumlah A + B + C + D = 19,4 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 29-10-2009 dan Rapat Komperjakat tanggal -11-2009 f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata (gol. III/c) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan Dr.rer.nat. dr. BJ. Istiti Kandarina dari Penata Muda (gol. III/a) menjadi Lektor dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat terhitung mulai tanggal 1-12-2009 dan Penata (gol. III/c) terhitung mulai tanggal 1-4-2010 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-3-1988 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda (gol. III/a) sejak 1-1-1991 b. ijazah Doktor (S3) diberi angka kredit : 200 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 10 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 19,4 terdiri dari : Bidang A : - Pendidikan dan pengajaran = 9 (minimal 30% x 10 = 3 ) - Bidang B : Penelitian = 6,9 (minimal 25% x 10 = 2,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1,5 (maksimal 15% x 10 = 1,5 ) Jumlah A + B + C = 17,4 (minimal 80% x 10 = 8 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 2 (maksimal 20% x 10 = 2 ) Jumlah A + B + C + D = 19,4 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 29-10-2009 dan Rapat Komperjakat tanggal -11-2009 f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata (gol. III/c) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan Khudazi Aulawi, S.Kp, M.Kes dari Penata Muda (gol. III/a) menjadi Lektor (loncat jabatan) dalam bidang Ilmu Keperawatan terhitung mulai tanggal 1-10-2009 dan Penata Muda Tk. I (gol. III/b) terhitung mulai tanggal 1-10-2009 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-3-1989 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda (gol. III/a) sejak 1-7-1990 b. ijazah M.Kes diberi angka kredit : 150 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 200 – 150 = 50 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 120,4 terdiri dari : Bidang A : - Pendidikan dan pengajaran = 80 (minimal 30% x 50 = 15 ) - Bidang B : Penelitian = 23,4 (minimal 25% x 50 = 12,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 7 (maksimal 15% x 50 = 7,5 ) Jumlah A + B + C = 110,4 (minimal 80% x 50 = 40 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 10 (maksimal 20% x 50 = 10 ) Jumlah A + B + C + D = 120,4 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 4-6-2009 dan Rapat Komperjakat tanggal -9-2009 f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk. I (gol. III/b) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan Khudazi Aulawi, S.Kp, M.Kes dari Penata Muda (gol. III/a) menjadi Lektor (loncat jabatan) dalam bidang Ilmu Keperawatan terhitung mulai tanggal 1-10-2009 dan Penata Muda Tk. I (gol. III/b) terhitung mulai tanggal 1-10-2009 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-3-1989 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda (gol. III/a) sejak 1-7-1990 b. ijazah M.Kes diberi angka kredit : 150 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 200 – 150 = 50 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 120,4 terdiri dari : Bidang A : - Pendidikan dan pengajaran = 80 (minimal 30% x 50 = 15 ) - Bidang B : Penelitian = 23,4 (minimal 25% x 50 = 12,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 7 (maksimal 15% x 50 = 7,5 ) Jumlah A + B + C = 110,4 (minimal 80% x 50 = 40 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 10 (maksimal 20% x 50 = 10 ) Jumlah A + B + C + D = 120,4 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 4-6-2009 dan Rapat Komperjakat tanggal -9-2009 f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk. I (gol. III/b) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan dr. Riris Andono Ahmad dari Penata Muda (gol. III/a) menjadi Asisten Ahli dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat terhitung mulai tanggal 1-7-2009 dan Penata Muda Tk. I (gol. III/b) terhitung mulai tanggal 1-10-2009 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-1-2005 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda (gol. III/a) sejak 1-2-2006 b. ijazah dokter diberi angka kredit : 150 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 10 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 16,2 terdiri dari : Bidang A : - Pendidikan dan pengajaran = 8 (minimal 30% x 10 = 3 ) - Bidang B : Penelitian = 5,2 (minimal 25% x 10 = 2,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1 (maksimal 15% x 10 = 1,5 ) Jumlah A + B + C = 14,2 (minimal 80% x 10 = 8 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 2 (maksimal 20% x 10 = 2 ) Jumlah A + B + C + D = 16,2 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 2-4-2009 dan Rapat Komperjakat tanggal -7-2009 f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk. I (gol. III/b) P-1/KP USUL-USUL MUTASI TENAGA DOSEN PENGANGKATAN PERTAMA DENGAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Fakultas Kedokteran Usul pengangkatan dr. Riris Andono Ahmad dari Penata Muda (gol. III/a) menjadi Asisten Ahli dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat terhitung mulai tanggal 1-7-2009 dan Penata Muda Tk. I (gol. III/b) terhitung mulai tanggal 1-10-2009 Keterangan ringkas : a. diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1-1-2005 dan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda (gol. III/a) sejak 1-2-2006 b. ijazah dokter diberi angka kredit : 150 c. angka kredit minimal yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama sebesar : 10 d. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 16,2 terdiri dari : Bidang A : - Pendidikan dan pengajaran = 8 (minimal 30% x 10 = 3 ) - Bidang B : Penelitian = 5,2 (minimal 25% x 10 = 2,5 ) - Bidang C : Pengabdian kpd. Masyarakat = 1 (maksimal 15% x 10 = 1,5 ) Jumlah A + B + C = 14,2 (minimal 80% x 10 = 8 ) - Bidang D : Unsur Penunjang = 2 (maksimal 20% x 10 = 2 ) Jumlah A + B + C + D = 16,2 e. telah disetujui Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 2-4-2009 dan Rapat Komperjakat tanggal -7-2009 f. telah memenuhi syarat umum kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk. I (gol. III/b) P-1/KP Last Update:2016-07-22 Subject: all Quality: Excellent terjemahan bahasa turky menjadi bahasa indonesia kinerja pemasaran Last Update: 2016-07-15 Subject: General Usage Frequency: 1 Quality: Excellent Reference: Anonymous terjemahan bahasa turky menjadi bahasa indonesia Policia Maritima iha responsabilidade hodi kontrola kosteira tasi Timor-Leste tomak ne’ebe ho luan iha mais ou menus 19.000 NM ( Noutcal Mill) komesa husi tasi ibun to’o iha distánsia 12 NM (UNTAET 2002) tuir lei Unclos. Unidade Policia Maritima iha responsabilidade tuir Konstituisaun ne’ebe iha ona, tuir artigu ne’ebe esklarese tiha ona, tuir aktividade ne’ebe kontra lei nebe halo iha kosteira tasi Timor-Leste, Policia Maritima halo serviso hamutuk ho instituisan ne’ebe relevante hanesan F-FDTL Componente Naval (Marinir angkatan laut), Harbour Master, Departamento Alfandegas, Karantina, Departamento Pescas, Departamento Imigrasaun, Distrital, no Departamento Investigasi Nasional. Last Update: 2016-07-02 Subject: General Usage Frequency: 1 Quality: Not sure Reference: Anonymous terjemahan bahasa turky menjadi bahasa indonesia LISTA KONTRIBUISAUN Last Update: 2016-06-21 Subject: General Usage Frequency: 1 Quality: Excellent Reference: Anonymous terjemahan bahasa turky menjadi bahasa indonesia TERIMAH KASIH Last Update: 2016-06-12 Subject: General Usage Frequency: 1 Quality: Excellent Reference: Anonymous terjemahan bahasa turky menjadi bahasa indonesia saya belajar bahasa indonesia Last Update: 2016-06-01 Subject: General Usage Frequency: 1 Quality: Excellent Reference: Anonymous terjemahan bahasa turky menjadi bahasa indonesia hau ba uma ona Last Update: 2016-05-25 Subject: General Usage Frequency: 1 Quality: Good in specific context Reference: Anonymous terjemahan bahasa turky menjadi bahasa indonesia berdasarkan beberapa definisi di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa insentif sebagai perangsang karyawan minat bekerja Last Update: 2016-05-14 Subject: General Usage Frequency: 1 Quality: Excellent Reference: Anonymous terjemahan bahasa turky menjadi bahasa indonesia pegangan menuju keputusan yang baik dan benar Last Update: 2016-05-07 Subject: General Usage Frequency: 1 Quality: Good in specific context Reference: Anonymous terjemahan bahasa turky menjadi bahasa indonesia kerahiman Last Update: 2016-03-28 Subject: General Usage Frequency: 1 Quality: Translation with error Reference: Anonymous terjemahan bahasa turky menjadi bahasa indonesia hau nia naran Last Update: 2016-03-03 Subject: General Usage Frequency: 1 Quality: Translation with error Reference: Anonymous terjemahan bahasa turky menjadi bahasa indonesia Latar belakang Last Update: 2015-10-26 Subject: General Usage Frequency: 1 Quality: Good in specific context Reference: Anonymous terjemahan bahasa turky menjadi bahasa indonesia Manfaat dari komunikasi dan pelayanan jasa dlm prnerbangan Last Update: 2015-10-23 Subject: General Usage Frequency: 1 Quality: Translation with error Reference: Anonymous terjemahan bahasa turky menjadi bahasa indonesia database Last Update: 2015-08-25 Subject: General Usage Frequency: 1 Quality: Excellent Reference: Anonymous terjemahan bahasa tetum menjadi bahasa indonesia Saya makan Last Update: 2015-09-10 Subject: General Usage Frequency: 1 Quality: Excellent Reference: Anonymous bahasa indonesia tetun Last Update: 2016-03-11 Subject: General Usage Frequency: 1 Quality: Excellent Reference: Anonymous Indonesia Indonézia Last Update: 2014-12-17 Usage Frequency: 1 Quality: Translation with error Reference: Wikipedia indonesia Eskola Colégio São Miguel Arcanjo (CSMA)- Dili Timor Leste estabelese iha tinan 2002 husi Armindo Crisna caetano, Antigu Alunu DOM BOSCO, CSMA tutur nia misaun, visaun, no funsaun hodi implementa iha Fundasaun São Miguel (FSM) nia okos.A. NIVEL ENSINOENSINO PRE-PRIMARIA 2002ENSINO PRIMARIA 2004ENSINO PRE-SEKUNDARIU 2006ENSINO SEKUNDARIU (ETV) 2008Objektivus principal CSMA : mak hanorin. eduka, forma no transforma ema atu sai kristaun diak no sidadaun honestu. Liu liu valoriza valor moris nian mak iha matenek (good knowledge) iha etika no moral ( good value) no iha abilidade (good ability) Last Update: 2015-11-04 Subject: General Usage Frequency: 1 Quality: Good in specific context Reference: Anonymous Warning: Contains invisible HTML formatting Bahasa Tetun Lia-tetun Last Update: 2015-05-29 Usage Frequency: 7 Quality: Good in specific context Reference: Wikipedia - 0 - FILSAFAT ILMU DAN LOGIKA Oleh I GUSTI BAGUS RAI UTAMA, MA UNIVERSITAS DHYANA PURA BADUNG EDISI 2013 - 1 - DAFTAR ISI CHAPTER 1. ............................................................................................................... 4 PROSES LAHIRNYA ILMU........................................................................................... 4 1.1. Manusia Mencari Kebenaran ................................................................... 4 1.2 . Terjadinya Proses Sekularisasi Alam ....................................................... 4 1.3. Berbagai Cara Mencari Kebenaran ......................................................... 4 1.4. Dasar-Dasar Pengetahuan ........................................................................ 6 1.5. Sumber Pengetahuan ..............................................

Letzte Aktualisierung: 2016-07-22
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Tetum

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Permasalahan Sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi RDTL Pasal 1 Ayat (1) yang menegaskan bahwa Negara Timor-Leste adalah Negara hukum. Hal itu menunjukan betapa pentingnya fungsi lembaga peradilan di Timor-Leste. Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara hukum dapat diukur dari perlakukan hukum dan sistem peradilan yang baik dengan tidak memihak pada pengadilannya dalam menjalankan fungsi peradilan. Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman. Dalam Negara Hukum Negara Republik Demokratika Timor-Leste yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 2002, keadilan, ketertiban, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tentram dan tertib seperti yang diamanatkan dalam prinsip Negara hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan hukum demi terciptanya suasana berkehidupan yang aman, tertib, dan tentram. Maka dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Regulasi Untaet nomor 11Tahun 2000 bagian 1 ketentuan umum tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atas sengketa dibidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Tinggi. Peradilan Tinggi adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan Negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Peradilan Tinggi yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu. Maka sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman. Karena Pengadilan Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Konstitusi RDTL Pasal 124 ayat 1 dan 2 yang berbunyi tentang Makamah Agung adalah lembaga yudikatif tertinggi dalam hirarki pengadilan, penjamin keseragaman penggunaan undang-undang dan memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah nasional. Merupakan wewenang Mahkamah Agung, menyelenggarakan peradilan terhadap materi-materi yang bersifat yuridis-konstitusional dan elektoral. VISI DAN MISI PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG Pengadilan mahkamah agung saat ini beleum mendifinisikan visi dan misinya secara jelas karena belum adanya undan-undang yang mengantur tentang hal tersebut Karena, Visi Terwujudnya peradilan yang mandiri dan berwibawa, menuju negara hukum yang adil Untuk mencapai peradilan yang baik adil dan makmur berdasarkan: Undang-undanag dasar pasal 124 ayat 1 mengenai Makamah Agung dalam penjamin keseragaman penggunaan undang-undang dan memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah nasional. Misi Misi dari pada pengadilan mahkamah agung sebagai berikut: a) Memberikan pelayanan hukum sebaik baiknya dengan, cepat dan akurat terhadap masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukum. b) Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, jujur, bersih dan berwibawa, akses layanan hukum dan peradilan, aparat peradilan yang bermartabat, berintegritas, dapat dipercaya dan transparan. c) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar, peradilan yang efisien, efektif, dan berkualitas. Pengadilan mahkamah agung menjalankan misinya berdasarkan: a) Konstitusi RDTL pasal 124 ayat 2 tentang Makamah Agung, menyelenggarakan peradilan terhadap materimateri yang bersifat yuridis-konstitusional dan elektoral. b) Hukum acara pidana pasal 12 tentang kewenangan mahkamah agung. c) Undang-undang No. 34/2012 tentang dukungan terhadap pekerjaan di pengadilan. 1.2. Rumusan Masalah 1. Bagaimana proses mengadili dan memutuskan perkara di Pengadilan? 2. Bagaimana hambatan dan dorongan yang di alami para peserta magang, selama magang berlangsung? 3. Bagaimana sistem peradilan di Timor-Leste saat ini? 1.3.Tujuan Dan Manfaat Magang Di Pengadilan Tinggi Dalam magang mahasiswa yang diharapkan agar mampu menerapkan ilmu yang di dapat dibangku kuliah dalam dunia kerja dan mendapatkan ilmu serta pengalaman baru dalam dunia kerja, umum, dan khususnya pada bidang hukum. Selain itu, pelaksanaan magang di Pengadilan Tinggi maupun di Pengadilan Distrik Dili bertujuan antara lain : 1. Untuk mengetahui proses perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Distrik Dili maupun Pengadilan Tinggi (banding) sesuai kejahatan-kejahatan yang ada. 2. Untuk mengetahui sejaumana hambatan-hambatan serta dorongan yang selama peserta magang hadapi di Pengadilan Tinggi. 3. Untuk mengetahui sistem peradilan di Timor-Leste saat ini. 1.4. Manfaat magang di Pengadilan Tinggi. Magang mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa/i Untuk merealisasikan ilmu yang dibelajar dibangku kuliah, Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang system kerja dalam dunia hukum, Melatih rasa tanggung jawab dan mentalitas mahasiswa dalam bekerja, Sebagai pembanding antara Ilmu yang dimiliki Mahasiswa dengan kebutuhan dalam dunia kerja, Memperdalam pengetahuan khususnya di bidang hukum yang diterapkan dalam dunia peradilan. Maka adapun manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan magang ini antara lain: 1. Mahasiswa/i dapat mengetahui tentang proses penyelesaian perkara dalam persidangan di Pengadilan. 2. Mahasiswa/i dapat mengetahui hambatan-hambatan dalam pengadilan serta mendapatkan dorongan dari para staf dalam pendagilan mengenai materi maupun dorongan secara praktek persidangan di pengadilan. 3. Mahasiswa/i dapat mengetahui berbagai macam sistem peradilan di Timor-Leste saat ini. BAB II KERANKA TEORITIS 2.1. Dalam bab ini penulis akan menganbil beberapa teori berdasarkan hasil magan di pengadilan mahkamah agung sebagai beriku: Menurut undang-undang No.34/2012 tentang Sejarah berdirinya pengadilan di Timor-Leste menurut Regulasi Untaet No. 11/2000 tentang susunan pengadilan di Timor-Leste, pada saat itu berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste, pada saat itu juga berdirilah pengadilan di Timor-Leste. Pengadilan merupakan lembaga keadilam yang berperan mengenai hak dan kewajiban setiap orang untuk menujukan arah yang benar dan adil. Rawls (2006) mengenai keadilan, meskipun lebih menunjukan suatu kondisi yang bersifat hipotetik, imperatif etis yang dapat dipetik dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang adil, bahwa setiap orang harus diasumsikan sama di depan hukum. Kesamaan di depan hukum harus berangkat dari asumsi hipotetik tersebut. Ini berarti bahwa demi keadilan dapaat di patokan dari segi factor-faktor yang bersifat komplementer seperti ekonomi, sosial, ras, etnis, jender, politik, dan lainnya sebagainya harus disangkal. Ketika faktor-faktor tersebut yang di patokan sesuai dengan hukum tersebut yang disangkal maka akan Nampak bahwa semua manusia sama, sederajat, dan setara. Menurut Hart (2010), prinsip umum keadilan dalam kaitannya dengan hukum menuntut bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Kaidah pokok yang berkaitan dengan prinsip tersebut di atas adalah “perlakukan hal-hal serupa dengan cara yang serupa”; kendatipun kita perlu menambahkan padanya‘dan perlakukanlah hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda’. BAB III PENBAHASAN 3.1 Proses mengadili dan memutuskan perkara di pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga kedaulatan Negara yang berperang untuk mengatasi semua perkara yang di ajukan berdasarkan undang-undan yang belaku pada khususnya maupun konstitusi pada umumya. Dalam Konstitusi RDTL pasal 118 ayat 1 yang berbunyi tentang Fungsi Yurisdisional Pengadilan adalah badan kedaulatan dengan wewenang untuk menjalankan hukum, atas nama rakyat. Makamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir yang diterapkan dalam konstitusi RDTL Pasal 124 ayat 1 dan 2 tentang Mahkamah Agung; Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif tertinggi dalam hirarki pengadilan, penjamin keseragaman penggunaan undang-undang dan memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah nasional. Merupakan wewenang Mahkamah Agung, menyelenggarakan peradilan terhadap materi-materi yang bersifat yuridis-konstitusional dan elektoral. Mahkamah Agung merupakan pengadilan yang tingkat terakhir untuk memutuskan suatu perkara yang baik dengan prinsip Independensi Peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan-termasuk Mahkamah Agung terbebar dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat atau atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Pengadilan Mahkamah Agung hanya menerima perakara yang di ajukan sebagai bandin terhadap keputusan pengadilan tingkat distrital yang di ajukan kepada pengadilan Mahkmah Agung utunk malakukan peninjaua kembali terhadap keputusan tersebuat. Proses peneriman perkara di pengadilan ini melalui beberapa tahap yang sebagainya, masuknya prekara harus melalui departemen sentral untuk di daftar pada buku daftar masuk kemudian di distribusi ke pihak proses perkara untuk dicek sebelum merankup kesinpulan dan di ajukan ke sekretaris judicial untuk di beri tandatanggan, kemudia di distribusikan ke hakim presiden untuk melakukan undia para hakin mana yang akan menangani perkara atau kasus tersebut. Setelah melakukan undian harus di kenbalikan ke sekretaris judicial untuk mendaftarkan nama hakim yang akan menangani perkara berdasarkan hasil undian yang telah dilakukan oleh hakim presiden. Setelah mendaftarkan nama hakim yang ada di distribusikan ke pada hakim tersebu untuk melakukan proses selanjutnya, dalam peninjauan kembali keputusan tersebut ada yang juga di sidang ulang maupun hanya melakukan cek pada sebua fakta yang ada dengan analisis dan langsung dapat diputuskan. Perkara banding yang di dapat di lakukan sidang ulang merupakan perkara yang dokumenya kurang jelas baik barang bukti maupun argumentasi yang di sanpaikan oleh saksi kurang jelas maka hakim akan memangil kebali saksi untuk melakkukan sidang ulang untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas lagi. Sedankan bagi yang tidak membutukna sidang ulang bila semua domumenya di yatakan jelas maka hakim hanya membandingkan barang bukti yang talah dilanpirkan pada perkara tersebut untuk memutuskan lansung. Putusan ini bisa di lakukan dengan menahan atau menperkuat keputusan pengadilang tingkat pertama maupun bisah ditambah atau dikurangi berdasarkan hasil analisis pada semua barang bukti yang di lanpirkan para perkara tersebut. Bila ada perkara yang di sidang ulang maka harus membuat suatu surat pangilan untuk memagil pihak yang akan di sidang, dan surat ini akan di antar oleh staf pengadilang yang di kenal dengan panitra, surat ini harus di antarkan kepada pihak pelaku, korban, jaksa maupun pengacara yang mendanpingi agar berpartisipasi langsunya proses sidang berikutnya pada hari yang telash di tentukan. Demikian juga pada perkara yang tidak membutuhkan sidang ulang bila diputuska banding melalui istudi barang bukti, setelah memutuskan para panitra harus mengantarkan surat penberitahuan kepada pihak bersankutan agar adanya pengetahuan dari mereka, dan setelah di putuskan penyadilan memberikan peluan untuk mengajukan lagi rekomendasi kepada pengadilan bila keputusan ini tidak memuaskan mereka dalam janka waktu lima belas hari berdasarkan hukum acara pidana atau kodigu prosesu pena pasal 300 ayat (1). Demikian juga di pengadilan distrik atau pengadilan tingkat pertama yang telah di jabarkan dalam Pengadilan distric sebagai pengadilan tingkat pertama, berdasarkan regulasi Untaet No. 11/2000 yang diuraikam dalam pasal 6 tentang Yurisdiksi Pengadilan Distrik, maupun Serta konstitusi RDTL pasal 123 ayat 1 huruf b tentang pengadian tingkat partama. 3.1. Hambatan dan dorongan yang di alami para peserta magang, selama magang di Pengadilan Tinggi. Hambatan yang dialami atau di hadapi para peserta magan di pengadilan yaitu: 1. Para peserta kadan kalah selalu menhadapi masalah seperti pada saat peserta di harus bertemu hakim untuk mengetahui wewenan daripada hakim sesuai jadwal yang diterapkan tetapi selalu gagal. 2. Para peserta diwajibkan untuk mengetahui segalah sesuatu tentang wewenan pengadilan dan tahu segalah hal-hal mengenai perkara dalam persidangan namun tetapi ada perkara-perkara serta rahasia pengadilan yang tidak diharuskan untuk peserta mengetahuinya. 3. Pengadilan pun menegaskan kepada peserta untuk mengikuti semua aturan yang berlaku namun serinkali para kami peserta selalu melakukan aktifitas kami tidak sesuai aturan yang berlaku. Adapun dorongan bagi para peserta yaitu: 1. Para staf dalam pengadilan selalu memberikan bimbingan sesuai jadwal peserta yang ada. 2. Para staf juga memberikan motifasi mengenai materi yang bertentangan dengan persidangan dalam perkara. 3. Para staf juga menevakuasi kami peserta ke pengadilan distrik untuk mengikuti persidangan yang berlangsun di pengadilan Distrik Dili mengena perkara-perkara pidana maupun perkara-perkara perdata yang sedang terjadi. 3.3. sistem peradilan saat ini di Timor-Leste. Sistem peradilan di Timor Lorosae sekarang hanya peradilan umum. Regulasi UNTAET No. 11/2000 pasal 4 menyebutkan bahwa Badan Peradilan di Timor Leste terdiri atas Pengadilan Distrik dan Pengadilan Banding. Pengadilan Distrik adalah pengadilan tingkat pertama yang dengan wewenang mengadili semua perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah yurisdiksinya. Di seluruh Timor Lorosae ada empat pengadilin distrik, yaitu: 1. Pengadilan Distrik Baucau beryurisdiksi atas Distrik Baucau, Lautem, Viqueque, dan Manatuto 2. Pengadilan Distrik Suai dengan yurisdiksi atas Distrik Covalima, Bobonaro, Ainaro, dan Manufahi. 3. Pengadilan Distrik Oe-Cusse dengan yurisdiksi atas Distrik Oe-Cusse. 4. Pengadilan Distrik Dili dengan yurisdiksi atas Distrik Dili, Liquiça, Ermera, dan Aileu. Pengadilan Distrik Dili juga punya wewenang khusus mengadili apa yang disebut “kejahatan berat” (serious crime). Yang tergolong “kejahatan berat” adalah: genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, kejahatan seksual/perkosaan dan penyiksaan, yang terjadi pada awal Januari 1999 sampai dengan 25 Oktober 1999. Untuk mengadili “kejahatan berat” ini dibentuk panel hakim kejahatan berat, yang terdiri dari satu orang Timor Lorosae dan dua orang pakar internasional. Pengadilan Banding adalah pengadilan tingkat terakhir yang berkedudukan di Dili. Pengadilan Banding berwenang memeriksa kasus naik banding atas keputusan Pengadilan Distrik serta hal lain sebagaimana ditetapkan dalam regulasi UNTAET lainnya. Dalam institusi pengadilan, baik pengadilan distrik maupun pengadilan banding, selain ada hakim ada pula panitera dan juru sita dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Panitera tugasnya antara lain menerima berkas perkara yang masuk ke pengadilan, mengarsipkan, menyimpan barang bukti serta menjamin keamannya, juga membuat notulen selama proses pengadilan. Sementara juru sita bertugas menjalankan keputusan pengadilan tentang penyitaan barang bukti. Secara garis besar, dalam memproses sebuah kasus pidana, pihak-pihak yang terlibat antara lain: 1. Polisi 2. Jaksa 3. Tersangka/terdakwa (dengan pengacaranya) 4. Hakim investigasi 5. Hakim panel (zaman Indonesia: majelis hakim) Sebagai contoh kalau terjadi suatu kasus pidana dan tersangkanya tertangkap tangan, maka polisi bisa secara langsung melakukan penangkapan untuk kemudian menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU selanjutnya mengajukan permohonan kepada hakim investigasi guna mengeluarkan surat perintah penangkapan. Jika JPU menilai bahwa kasus tersebut perlu dilanjutkan, dalam arti cukup bukti, JPU bisa mengajukan permohonan kepada hakim investigasi untuk mengeluarkan surat perintah penahanan. Tetapi dalam kasus pidana yang berdasarkan pengaduan atau laporan, polisi sebelum melakukan penangkapan tersangka harus meminta surat perintah penangkapan dari hakim investigasi. Jika semua proses sudah dilalui dan bukti sudah lengkap, JPU bisa mengajukan surat dakwaan kepada pengadilan yang berkompetensi guna mengadili kasus tersebut. Selama proses, dari tahap investigasi sampai sidang pengadilan tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara. Namun tidak ditutup kemungkinan tersangka atau terdakwa membela dirinya sendiri tanpa pengacara. Sedangkan dalam hukum acara perdata, selain perkara gugatan (ada sengketa yang perlu diselesaikan dan diputus oleh hakim) ada juga perkara-perkara yang disebut permohonan yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Jadi dalam permohonan tidak ada sengketa, tetapi ada pihak pemohon yang menghadap ke pengadilan untuk mendapat suatu penetapan. Di sini hakim hanya memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga Tata Usaha Negara. Sebagai contoh seluruh ahli waris seseorang yang sudah meninggal secara bersama-sama menghadap ke pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum berdasarkan ketentuan undang-undang. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Timor Lorosae, anggota ANMEFTIL (Asosiasaun Nasional Makaer Fukun Timor Lorosae, Persatuan Nasional Sarjana Hukum Timor Lorosae). BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas maka kami penulis dapat menimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pengadilan merupakan lembaga kedaulatan Negara yang berperang untuk mengaTimor-Lorosae semua perkara yang di ajukan berdasarkan undang-undan yang belaku pada khususnya maupun konstitusi pada umumya. Ia Konstitusi RDTL pasal 118 ayat 1 yang berbunyi tentang Fungsi Yurisdisional Pengadilan adalah badan kedaulatan dengan wewenang untuk menjalankan hukum, atas nama rakyat. 2. Makameh agun merupakan pengadilan yang tingkat terahir untuk memutuskan suatu perkara yang baik dengan prinsip Independensi Peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi 3. Sistem peradilan di Timor Lorosae sekarang hanya peradilan umum. Regulasi UNTAET No. 11/2000 pasal 4 menyebutkan bahwa Badan Peradilan di Timor Leste terdiri atas Pengadilan Distrik dan Pengadilan Banding. 4. Pengadilan Distrik adalah pengadilan tingkat pertama yang dengan wewenang mengadili semua perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah yurisdiksinya. Pengadilan Distrik Dili juga punya wewenang khusus mengadili apa yang disebut “kejahatan berat” (serious crime). Yang tergolong “kejahatan berat” adalah: genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, kejahatan seksual/perkosaan dan penyiksaan, yang terjadi pada awal Januari 1999 sampai dengan 25 Oktober 1999. Untuk mengadili “kejahatan berat” ini dibentuk panel hakim kejahatan berat, yang terdiri dari satu orang Timor Lorosae dan dua orang pakar internasional. Sedangkan, 5. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat kedua yang dengan wewenannya mengadili semua perkara bading, baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah yurisdiksinya. Pengadilan Banding adalah pengadilan tingkat terakhir yang berkedudukan di Dili. Pengadilan Banding berwenang memeriksa kasus naik banding atas keputusan Pengadilan Distrik serta hal lain sebagaimana ditetapkan dalam regulasi UNTAET lainnya. Di seluruh Timor-Leste juga ada empat pengadilin distrik, yaitu: 1. Pengadilan Distrik Baucau beryurisdiksi atas Distrik Baucau, Lautem, Viqueque, dan Manatuto 2. Pengadilan Distrik Suai dengan yurisdiksi atas Distrik Covalima, Bobonaro, Ainaro, dan Ma

Indonesisch

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Permasalahan Sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi RDTL Pasal 1 Ayat (1) yang menegaskan bahwa Negara Timor-Leste adalah Negara hukum. Hal itu menunjukan betapa pentingnya fungsi lembaga peradilan di Timor-Leste. Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara hukum dapat diukur dari perlakukan hukum dan sistem peradilan yang baik dengan tidak memihak pada pengadilannya dalam menjalankan fungsi peradilan. Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman. Dalam Negara Hukum Negara Republik Demokratika Timor-Leste yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 2002, keadilan, ketertiban, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tentram dan tertib seperti yang diamanatkan dalam prinsip Negara hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan hukum demi terciptanya suasana berkehidupan yang aman, tertib, dan tentram. Maka dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Regulasi Untaet nomor 11Tahun 2000 bagian 1 ketentuan umum tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atas sengketa dibidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Tinggi. Peradilan Tinggi adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan Negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Peradilan Tinggi yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu. Maka sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman. Karena Pengadilan Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Konstitusi RDTL Pasal 124 ayat 1 dan 2 yang berbunyi tentang Makamah Agung adalah lembaga yudikatif tertinggi dalam hirarki pengadilan, penjamin keseragaman penggunaan undang-undang dan memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah nasional. Merupakan wewenang Mahkamah Agung, menyelenggarakan peradilan terhadap materi-materi yang bersifat yuridis-konstitusional dan elektoral. VISI DAN MISI PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG Pengadilan mahkamah agung saat ini beleum mendifinisikan visi dan misinya secara jelas karena belum adanya undan-undang yang mengantur tentang hal tersebut Karena, Visi Terwujudnya peradilan yang mandiri dan berwibawa, menuju negara hukum yang adil Untuk mencapai peradilan yang baik adil dan makmur berdasarkan: Undang-undanag dasar pasal 124 ayat 1 mengenai Makamah Agung dalam penjamin keseragaman penggunaan undang-undang dan memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah nasional. Misi Misi dari pada pengadilan mahkamah agung sebagai berikut: a) Memberikan pelayanan hukum sebaik baiknya dengan, cepat dan akurat terhadap masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukum. b) Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, jujur, bersih dan berwibawa, akses layanan hukum dan peradilan, aparat peradilan yang bermartabat, berintegritas, dapat dipercaya dan transparan. c) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar, peradilan yang efisien, efektif, dan berkualitas. Pengadilan mahkamah agung menjalankan misinya berdasarkan: a) Konstitusi RDTL pasal 124 ayat 2 tentang Makamah Agung, menyelenggarakan peradilan terhadap materimateri yang bersifat yuridis-konstitusional dan elektoral. b) Hukum acara pidana pasal 12 tentang kewenangan mahkamah agung. c) Undang-undang No. 34/2012 tentang dukungan terhadap pekerjaan di pengadilan. 1.2. Rumusan Masalah 1. Bagaimana proses mengadili dan memutuskan perkara di Pengadilan? 2. Bagaimana hambatan dan dorongan yang di alami para peserta magang, selama magang berlangsung? 3. Bagaimana sistem peradilan di Timor-Leste saat ini? 1.3.Tujuan Dan Manfaat Magang Di Pengadilan Tinggi Dalam magang mahasiswa yang diharapkan agar mampu menerapkan ilmu yang di dapat dibangku kuliah dalam dunia kerja dan mendapatkan ilmu serta pengalaman baru dalam dunia kerja, umum, dan khususnya pada bidang hukum. Selain itu, pelaksanaan magang di Pengadilan Tinggi maupun di Pengadilan Distrik Dili bertujuan antara lain : 1. Untuk mengetahui proses perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Distrik Dili maupun Pengadilan Tinggi (banding) sesuai kejahatan-kejahatan yang ada. 2. Untuk mengetahui sejaumana hambatan-hambatan serta dorongan yang selama peserta magang hadapi di Pengadilan Tinggi. 3. Untuk mengetahui sistem peradilan di Timor-Leste saat ini. 1.4. Manfaat magang di Pengadilan Tinggi. Magang mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa/i Untuk merealisasikan ilmu yang dibelajar dibangku kuliah, Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang system kerja dalam dunia hukum, Melatih rasa tanggung jawab dan mentalitas mahasiswa dalam bekerja, Sebagai pembanding antara Ilmu yang dimiliki Mahasiswa dengan kebutuhan dalam dunia kerja, Memperdalam pengetahuan khususnya di bidang hukum yang diterapkan dalam dunia peradilan. Maka adapun manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan magang ini antara lain: 1. Mahasiswa/i dapat mengetahui tentang proses penyelesaian perkara dalam persidangan di Pengadilan. 2. Mahasiswa/i dapat mengetahui hambatan-hambatan dalam pengadilan serta mendapatkan dorongan dari para staf dalam pendagilan mengenai materi maupun dorongan secara praktek persidangan di pengadilan. 3. Mahasiswa/i dapat mengetahui berbagai macam sistem peradilan di Timor-Leste saat ini. BAB II KERANKA TEORITIS 2.1. Dalam bab ini penulis akan menganbil beberapa teori berdasarkan hasil magan di pengadilan mahkamah agung sebagai beriku: Menurut undang-undang No.34/2012 tentang Sejarah berdirinya pengadilan di Timor-Leste menurut Regulasi Untaet No. 11/2000 tentang susunan pengadilan di Timor-Leste, pada saat itu berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste, pada saat itu juga berdirilah pengadilan di Timor-Leste. Pengadilan merupakan lembaga keadilam yang berperan mengenai hak dan kewajiban setiap orang untuk menujukan arah yang benar dan adil. Rawls (2006) mengenai keadilan, meskipun lebih menunjukan suatu kondisi yang bersifat hipotetik, imperatif etis yang dapat dipetik dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang adil, bahwa setiap orang harus diasumsikan sama di depan hukum. Kesamaan di depan hukum harus berangkat dari asumsi hipotetik tersebut. Ini berarti bahwa demi keadilan dapaat di patokan dari segi factor-faktor yang bersifat komplementer seperti ekonomi, sosial, ras, etnis, jender, politik, dan lainnya sebagainya harus disangkal. Ketika faktor-faktor tersebut yang di patokan sesuai dengan hukum tersebut yang disangkal maka akan Nampak bahwa semua manusia sama, sederajat, dan setara. Menurut Hart (2010), prinsip umum keadilan dalam kaitannya dengan hukum menuntut bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Kaidah pokok yang berkaitan dengan prinsip tersebut di atas adalah “perlakukan hal-hal serupa dengan cara yang serupa”; kendatipun kita perlu menambahkan padanya‘dan perlakukanlah hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda’. BAB III PENBAHASAN 3.1 Proses mengadili dan memutuskan perkara di pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga kedaulatan Negara yang berperang untuk mengatasi semua perkara yang di ajukan berdasarkan undang-undan yang belaku pada khususnya maupun konstitusi pada umumya. Dalam Konstitusi RDTL pasal 118 ayat 1 yang berbunyi tentang Fungsi Yurisdisional Pengadilan adalah badan kedaulatan dengan wewenang untuk menjalankan hukum, atas nama rakyat. Makamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir yang diterapkan dalam konstitusi RDTL Pasal 124 ayat 1 dan 2 tentang Mahkamah Agung; Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif tertinggi dalam hirarki pengadilan, penjamin keseragaman penggunaan undang-undang dan memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah nasional. Merupakan wewenang Mahkamah Agung, menyelenggarakan peradilan terhadap materi-materi yang bersifat yuridis-konstitusional dan elektoral. Mahkamah Agung merupakan pengadilan yang tingkat terakhir untuk memutuskan suatu perkara yang baik dengan prinsip Independensi Peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan-termasuk Mahkamah Agung terbebar dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat atau atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Pengadilan Mahkamah Agung hanya menerima perakara yang di ajukan sebagai bandin terhadap keputusan pengadilan tingkat distrital yang di ajukan kepada pengadilan Mahkmah Agung utunk malakukan peninjaua kembali terhadap keputusan tersebuat. Proses peneriman perkara di pengadilan ini melalui beberapa tahap yang sebagainya, masuknya prekara harus melalui departemen sentral untuk di daftar pada buku daftar masuk kemudian di distribusi ke pihak proses perkara untuk dicek sebelum merankup kesinpulan dan di ajukan ke sekretaris judicial untuk di beri tandatanggan, kemudia di distribusikan ke hakim presiden untuk melakukan undia para hakin mana yang akan menangani perkara atau kasus tersebut. Setelah melakukan undian harus di kenbalikan ke sekretaris judicial untuk mendaftarkan nama hakim yang akan menangani perkara berdasarkan hasil undian yang telah dilakukan oleh hakim presiden. Setelah mendaftarkan nama hakim yang ada di distribusikan ke pada hakim tersebu untuk melakukan proses selanjutnya, dalam peninjauan kembali keputusan tersebut ada yang juga di sidang ulang maupun hanya melakukan cek pada sebua fakta yang ada dengan analisis dan langsung dapat diputuskan. Perkara banding yang di dapat di lakukan sidang ulang merupakan perkara yang dokumenya kurang jelas baik barang bukti maupun argumentasi yang di sanpaikan oleh saksi kurang jelas maka hakim akan memangil kebali saksi untuk melakkukan sidang ulang untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas lagi. Sedankan bagi yang tidak membutukna sidang ulang bila semua domumenya di yatakan jelas maka hakim hanya membandingkan barang bukti yang talah dilanpirkan pada perkara tersebut untuk memutuskan lansung. Putusan ini bisa di lakukan dengan menahan atau menperkuat keputusan pengadilang tingkat pertama maupun bisah ditambah atau dikurangi berdasarkan hasil analisis pada semua barang bukti yang di lanpirkan para perkara tersebut. Bila ada perkara yang di sidang ulang maka harus membuat suatu surat pangilan untuk memagil pihak yang akan di sidang, dan surat ini akan di antar oleh staf pengadilang yang di kenal dengan panitra, surat ini harus di antarkan kepada pihak pelaku, korban, jaksa maupun pengacara yang mendanpingi agar berpartisipasi langsunya proses sidang berikutnya pada hari yang telash di tentukan. Demikian juga pada perkara yang tidak membutuhkan sidang ulang bila diputuska banding melalui istudi barang bukti, setelah memutuskan para panitra harus mengantarkan surat penberitahuan kepada pihak bersankutan agar adanya pengetahuan dari mereka, dan setelah di putuskan penyadilan memberikan peluan untuk mengajukan lagi rekomendasi kepada pengadilan bila keputusan ini tidak memuaskan mereka dalam janka waktu lima belas hari berdasarkan hukum acara pidana atau kodigu prosesu pena pasal 300 ayat (1). Demikian juga di pengadilan distrik atau pengadilan tingkat pertama yang telah di jabarkan dalam Pengadilan distric sebagai pengadilan tingkat pertama, berdasarkan regulasi Untaet No. 11/2000 yang diuraikam dalam pasal 6 tentang Yurisdiksi Pengadilan Distrik, maupun Serta konstitusi RDTL pasal 123 ayat 1 huruf b tentang pengadian tingkat partama. 3.1. Hambatan dan dorongan yang di alami para peserta magang, selama magang di Pengadilan Tinggi. Hambatan yang dialami atau di hadapi para peserta magan di pengadilan yaitu: 1. Para peserta kadan kalah selalu menhadapi masalah seperti pada saat peserta di harus bertemu hakim untuk mengetahui wewenan daripada hakim sesuai jadwal yang diterapkan tetapi selalu gagal. 2. Para peserta diwajibkan untuk mengetahui segalah sesuatu tentang wewenan pengadilan dan tahu segalah hal-hal mengenai perkara dalam persidangan namun tetapi ada perkara-perkara serta rahasia pengadilan yang tidak diharuskan untuk peserta mengetahuinya. 3. Pengadilan pun menegaskan kepada peserta untuk mengikuti semua aturan yang berlaku namun serinkali para kami peserta selalu melakukan aktifitas kami tidak sesuai aturan yang berlaku. Adapun dorongan bagi para peserta yaitu: 1. Para staf dalam pengadilan selalu memberikan bimbingan sesuai jadwal peserta yang ada. 2. Para staf juga memberikan motifasi mengenai materi yang bertentangan dengan persidangan dalam perkara. 3. Para staf juga menevakuasi kami peserta ke pengadilan distrik untuk mengikuti persidangan yang berlangsun di pengadilan Distrik Dili mengena perkara-perkara pidana maupun perkara-perkara perdata yang sedang terjadi. 3.3. sistem peradilan saat ini di Timor-Leste. Sistem peradilan di Timor Lorosae sekarang hanya peradilan umum. Regulasi UNTAET No. 11/2000 pasal 4 menyebutkan bahwa Badan Peradilan di Timor Leste terdiri atas Pengadilan Distrik dan Pengadilan Banding. Pengadilan Distrik adalah pengadilan tingkat pertama yang dengan wewenang mengadili semua perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah yurisdiksinya. Di seluruh Timor Lorosae ada empat pengadilin distrik, yaitu: 1. Pengadilan Distrik Baucau beryurisdiksi atas Distrik Baucau, Lautem, Viqueque, dan Manatuto 2. Pengadilan Distrik Suai dengan yurisdiksi atas Distrik Covalima, Bobonaro, Ainaro, dan Manufahi. 3. Pengadilan Distrik Oe-Cusse dengan yurisdiksi atas Distrik Oe-Cusse. 4. Pengadilan Distrik Dili dengan yurisdiksi atas Distrik Dili, Liquiça, Ermera, dan Aileu. Pengadilan Distrik Dili juga punya wewenang khusus mengadili apa yang disebut “kejahatan berat” (serious crime). Yang tergolong “kejahatan berat” adalah: genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, kejahatan seksual/perkosaan dan penyiksaan, yang terjadi pada awal Januari 1999 sampai dengan 25 Oktober 1999. Untuk mengadili “kejahatan berat” ini dibentuk panel hakim kejahatan berat, yang terdiri dari satu orang Timor Lorosae dan dua orang pakar internasional. Pengadilan Banding adalah pengadilan tingkat terakhir yang berkedudukan di Dili. Pengadilan Banding berwenang memeriksa kasus naik banding atas keputusan Pengadilan Distrik serta hal lain sebagaimana ditetapkan dalam regulasi UNTAET lainnya. Dalam institusi pengadilan, baik pengadilan distrik maupun pengadilan banding, selain ada hakim ada pula panitera dan juru sita dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Panitera tugasnya antara lain menerima berkas perkara yang masuk ke pengadilan, mengarsipkan, menyimpan barang bukti serta menjamin keamannya, juga membuat notulen selama proses pengadilan. Sementara juru sita bertugas menjalankan keputusan pengadilan tentang penyitaan barang bukti. Secara garis besar, dalam memproses sebuah kasus pidana, pihak-pihak yang terlibat antara lain: 1. Polisi 2. Jaksa 3. Tersangka/terdakwa (dengan pengacaranya) 4. Hakim investigasi 5. Hakim panel (zaman Indonesia: majelis hakim) Sebagai contoh kalau terjadi suatu kasus pidana dan tersangkanya tertangkap tangan, maka polisi bisa secara langsung melakukan penangkapan untuk kemudian menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU selanjutnya mengajukan permohonan kepada hakim investigasi guna mengeluarkan surat perintah penangkapan. Jika JPU menilai bahwa kasus tersebut perlu dilanjutkan, dalam arti cukup bukti, JPU bisa mengajukan permohonan kepada hakim investigasi untuk mengeluarkan surat perintah penahanan. Tetapi dalam kasus pidana yang berdasarkan pengaduan atau laporan, polisi sebelum melakukan penangkapan tersangka harus meminta surat perintah penangkapan dari hakim investigasi. Jika semua proses sudah dilalui dan bukti sudah lengkap, JPU bisa mengajukan surat dakwaan kepada pengadilan yang berkompetensi guna mengadili kasus tersebut. Selama proses, dari tahap investigasi sampai sidang pengadilan tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara. Namun tidak ditutup kemungkinan tersangka atau terdakwa membela dirinya sendiri tanpa pengacara. Sedangkan dalam hukum acara perdata, selain perkara gugatan (ada sengketa yang perlu diselesaikan dan diputus oleh hakim) ada juga perkara-perkara yang disebut permohonan yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Jadi dalam permohonan tidak ada sengketa, tetapi ada pihak pemohon yang menghadap ke pengadilan untuk mendapat suatu penetapan. Di sini hakim hanya memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga Tata Usaha Negara. Sebagai contoh seluruh ahli waris seseorang yang sudah meninggal secara bersama-sama menghadap ke pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum berdasarkan ketentuan undang-undang. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Timor Lorosae, anggota ANMEFTIL (Asosiasaun Nasional Makaer Fukun Timor Lorosae, Persatuan Nasional Sarjana Hukum Timor Lorosae). BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas maka kami penulis dapat menimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pengadilan merupakan lembaga kedaulatan Negara yang berperang untuk mengaTimor-Lorosae semua perkara yang di ajukan berdasarkan undang-undan yang belaku pada khususnya maupun konstitusi pada umumya. Ia Konstitusi RDTL pasal 118 ayat 1 yang berbunyi tentang Fungsi Yurisdisional Pengadilan adalah badan kedaulatan dengan wewenang untuk menjalankan hukum, atas nama rakyat. 2. Makameh agun merupakan pengadilan yang tingkat terahir untuk memutuskan suatu perkara yang baik dengan prinsip Independensi Peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi 3. Sistem peradilan di Timor Lorosae sekarang hanya peradilan umum. Regulasi UNTAET No. 11/2000 pasal 4 menyebutkan bahwa Badan Peradilan di Timor Leste terdiri atas Pengadilan Distrik dan Pengadilan Banding. 4. Pengadilan Distrik adalah pengadilan tingkat pertama yang dengan wewenang mengadili semua perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah yurisdiksinya. Pengadilan Distrik Dili juga punya wewenang khusus mengadili apa yang disebut “kejahatan berat” (serious crime). Yang tergolong “kejahatan berat” adalah: genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, kejahatan seksual/perkosaan dan penyiksaan, yang terjadi pada awal Januari 1999 sampai dengan 25 Oktober 1999. Untuk mengadili “kejahatan berat” ini dibentuk panel hakim kejahatan berat, yang terdiri dari satu orang Timor Lorosae dan dua orang pakar internasional. Sedangkan, 5. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat kedua yang dengan wewenannya mengadili semua perkara bading, baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah yurisdiksinya. Pengadilan Banding adalah pengadilan tingkat terakhir yang berkedudukan di Dili. Pengadilan Banding berwenang memeriksa kasus naik banding atas keputusan Pengadilan Distrik serta hal lain sebagaimana ditetapkan dalam regulasi UNTAET lainnya. Di seluruh Timor-Leste juga ada empat pengadilin distrik, yaitu: 1. Pengadilan Distrik Baucau beryurisdiksi atas Distrik

Letzte Aktualisierung: 2016-05-31
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:



Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK