Demander à Google

Vous avez cherché: dipandang (Indonésien - Tétoum)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Indonésien

Tétoum

Infos

Indonésien

Lanjut ke konten Ridha Eka Rahayu Dakwah – Bisnis – Karya Jasa Service Handphone Jasa Bimbingan Belajar Grosir Kosmetik Contact About Me BerandaTeori-Teori Hukum Administrasi Negara Teori-Teori Hukum Administrasi Negara Maret 31, 2016 ridhaekarahayu Catatan Kuliah MAKALAH Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Kuliah Hukum Administrasi Negara yang Diampu Oleh Bubun Bunyamin, S.H, M.H Disusun Oleh: Ade Wijaya Apipuddin Ghina Gifarina Malawat Hani Nursyifa Ridha Eka Rahayu Riska Amalia AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH PERADILAN ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI B A N D U N G 2016 DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN 3 Latar Belakang 3 Report this ad BAB 2 PEMBAHASAN 4 Pengertian dan Definisi Hukum Administrasi Negara 4 Sumber Hukum Administrasi Negara 5 Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara 6 Teori-Teori Hukum Administrasi Negara 7 BAB 3 PENUTUP 11 Kesimpulan 11 DAFTAR PUSTAKA 12 BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi, yaitu pertama, hukum administrasi umum (allgemeem deel), Yakni berkenaan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi, tidak terikat pada bidang-bidang tertentu, kedua hukum administrasi khusus (bijzonder deel), yakni hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang, hukum kesehatan dan sebagainya. Sekilas Tentang Negara Hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep Negara hukum dianggap sebagai konsep universal. Secara embrionik, gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh plato. Ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi yaitu Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan –tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi bahwa konstitusi meupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Report this ad BAB 2 PEMBAHASAN Pengertian dan Definisi Hukum Administrasi Negara Beberapa definisi sebagai berikut: Oppen Hein mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.” H.P. Beltefroid mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.” Logemann mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.” De La Bascecoir Anan mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi/ bereaksi dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga Negara dengan pemerintah.” J. Van Apeldoorn mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu.” Utrecht mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus. Jadi ada tiga ciri-ciri Hukum Administarsi Negara: Menguji hubungan hukum istimewa Adanya para pejabat pemerintahah Melaksanakan tugas-tugas istimewa Prajudi Atmosudirdjo mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.” Bachsan Mustofa mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintaha dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badanbadan kehakiman. Report this ad Dari pengertian-pengertian di atas jelaslah bahwa bidang hukum administrasi Negara sangatlah luas, banyak segi dan macam ragamnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Administarsi Negara adalah Hukum mengenai Pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara. Sumber Hukum Administrasi Negara Sumber hukum, dapat dibagi atas dua yaitu: Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil. Sumber Hukum Materiil yaitu factor-faktor yang membantu isi dari hukum itu, ini dapat ditinjau dari segi sejarah, filsafat, agama, sosiologi, dll. Sedangkan Sumber Hukum Formil, yaitu sumber hukum yang dilihat dari cara terbentuknya hukum, ada beberapa bentuk hukum yaitu undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, traktat. Menurut Algra sebagaimana dikutip oleh Sudikno (1986: 63), membagi sumber hukum menjadi dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber Hukum Materiil, ialah tempat dimana hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis. Contoh: Seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulna hukum. Sedangkan bagi seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Sumber Hukum Formal, ialah tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal. 2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara Di negeri Belanda ada dua istilah mengenai hukum ini yaitu bestuurrecht dan administratief recht, dengan kata dasar ‘administratie’ dan ‘bastuur’.terhadap dua istilah ini para sarjana Indonesia berbeda pendapat dalam menerjemahkannya. Administrase ini ada yang menerjemahkan dengan tata usah, tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, tata usaha Negara, dan ada yang menerjemahkan dengan administrasi saja, sedangkan bastuur diterjemahkan secara seragam dengan pemerintahan. Perbedaan penerjemahan tersebut mengakibatkan perbedaan penamaan terhadap hukum ini, yakni seperti Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata usaha Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Hukum Administrasi Negara Indonesia, dan Hukum administrasi, tanpa atribut Negara, sebagaimana yang dianut Hadjon, dengan alasan bahwa pada kata administrasi itu sudah mengandung konotasi Negara/ pemerintahan. Sebenarnya kedua kata ini dalam penggungaanya memiliki makna sama, karena pemerintah itu sendiri merupakan terjemahan dari kata administrasi. Meski demikian ada akan dikemukakan secara terpisah mengenai istilah administrasi Negara dan istilah pemerintah/pemerintahan berdasarkan kamus dan yang berkembang dikalangan para sarjana. Administrasi merujuk pada pengertian yang ketiga, yakni kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa administrasi Negara mempunyai tiga arti, yaitu; Sebagai salah satu fungsi pemerintah; Sebagai aparatur dan aparat dari pada pemerintah; Sebagai proses pemerintah yang memerlukan kerja sama tertentu. Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas itu mencangkup semua alat kelengkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif,legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. 3. Teori-Teori Hukum Administrasi Negara Lebih lanjut Victor M. Situmorang (1989:27-37) menyebutkan ada beberapa teori dari lapangan administrasi negara, yang tentunya sangat tergantung pada perkembangan dari suatu sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan, dan ini sangat menentukan lapangan atau kekuasaan Hukum Administrasi Negara. Teori Ekapraja (Ekatantra) Teori ini ada dalam negara yang berbentuk sistem pemerintahan monarki absolut, dimana seluruh kekuasaan negara berada di tangan satu orang yaitu raja. Raja dalam sistem pemerintahan yang monarki absolut memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan (legislatif), menjalankan (eksekutif) dan mempertahankan dalam arti mengawasi (yudikatif). Dalam negara yang berbentuk monarki absolut ini Hukum Administrasi negara berbentuk instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan oleh aparat negara (sistem pemerintahan yang sentralisasi dan konsentrasi). Lapangan pekerjaan administrasi negara atau hukum administrasi negara hanya terbatas pada mempertahankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh raja, dalam arti alat administrasi negara hanya merupakan “machtsapparat” (alat kekuatan) belaka. Oleh sebab itu dalam negara yang demikian terdapat hanya satu macam kekuasaan saja yakni kekuasaan raja, sehingga pemerintahannya sering disebut pemerintahan Eka Praja (Danuredjo, 1961:25). Teori Dwipraja (Dwitantra) Seorang Sarjana dari Amerika Serikat yaitu Frank J. Goodnow membagi seluruh kekuasaan pemerintahan dalam dichotomy, yaitu: a) Policy making, yaitu penentu tugas dan haluan, dan b) Task Executing, yaitu pelaksana tugas dan haluan negara. Sementara itu A.M. Donner juga membedakan dua kekuasaan pemerintahan, yaitu: 1) kekuasaan yang menentukan tugas (taakstelling) dari alat-alat pemerintah atau kekuasaan yang menentukan politik negara, dan 2) Kekuasaan yang menyelenggarakan tugas yang telah ditentukan atau merealisasikan politik negara yang telah ditentukan sebelumnya (verwezenlijkking van de taak). Teori yang membagi fungsi pemerintahan dalam dua fungsi seperti tersebut di atas disebut dengan Teori Dwipraja. Teori Tripraja (Trias Politica) John Locke dalam bukunya “Two Treatises on Civil Government”, membagi tiga kekuasaan dalam negara yang berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain, yaitu: Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundangan Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya juga kekuasaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan, yaitu kekuasaan pengadilan (yudikatif). Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat alliansi dan sebagainya atau misalnya kekuasaan untuk mengadakan hubungan antara alat-alat negara baik intern maupun ekstern. Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin, jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi oleh tiga orang atau badan yang terpisah, sehingga diharapkan akan terwujudnya jaminan bagi kemerdekaan setiap individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Sistem pemerintahan dimana kekuasaan yang ada dalam suatu negara dipisahkan menjadi tiga kekuasaan tersebut di atas dikenal dengan teori Tripraja. Teori Catur Praja Berdasarkan teori residu dari Van Vollenhoven dalam bukunya “Omtrek Van Het Administratief Recht”, membagi kekuasaan/fungsi pemerintah menjadi empat yang dikenal dengan teori catur praja yaitu: Fungsi memerintah (bestuur) Dalam negara yang modern fungsi bestuur yaitu mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksaan undang-undang saja. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik. Fungsi polisi (politie) Merupakan fungsi untuk melaksanakan pengawasan secara preventif yaikni memaksa penduduk suatu wilayah untuk mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif), agar tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara. Fungsi mengadili (justitie) Adalah fungsi pengawasan yang represif sifatnya yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret, supaya perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya. Fungsi mengatur (regelaar) Yaitu suatu tugas perundangan untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti material. Adapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidaklah undang-undang dalam arti formil (yang dibuat oleh presiden dan DPR), melainkan undang-undang dalam arti material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian penduduk wilayah dari suatu negara. Teori Panca Praja Dr. JR. Stellinga dalam bukunya yang berjudul “Grondtreken Van Het Nederlands Administratiegerecht”, membagi fungsi pemerintahan menjadi lima fungsi yaitu: 1) Fungsi perundang-undangan (wetgeving), 2) Fungsi pemerintahan (Bestuur), 3) Fungsi Kepolisian (Politie), 4) Fungsi Peradilan (Rechtspraak), 5) Fungsi Kewarganegaraan (Burgers). Lemaire juga membagi fungsi pemerintahan menjadi lima, yaitu: 1) Bestuurszorg (kekuasaan menyelenggarakan kesejahteraan umum), 2) Bestuur (kekuasaan pemerintahan dalam arti sempit), 3) politie (Kekuasaan polisi), 4) Justitie (kekuasaan mengadili), dan 5) reglaar (kekuasaan mengatur). Teori Sad Praja Teori Sad Praja ini dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi 6 kekuasaan, yaitu: Kekuasaan Pemerintah Kekuasaan Perundangan Kekuasaan Pengadilan Kekuasaan Keuangan kekuasaan Hubungan luar negeri Kekuasaan Pertahanan dan keamanan umum BAB 3 PENUTUP Kesimpulan Indonesia adalah Negara hukum Negara yang memprioritaskan berbagai hukum yang berlaku dijaman modern guna terciptanya suatu hukum yang dapat ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat,dan diantara hukum-hukum yang ada dalam hukum administrasi Negara meliputi: Hukum Tata Negara, Hukum tata pemerintah, Hukum tata usaha pemerintah, Hukum tata usaha Negara, Hukum tata usaha pemerintah Indonesia, dan lain sebagainya. Tujuan dari Negara hukum adalah agar terciptanya keamanan, yang dapat memberikan ketentraman bagi setiap warga Negaranya. Hukum administrasi Negara merupakan bagian-bagian dari hukum publik, hukum administrasi Negara dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan dari hukum publik), yang berkenaan dengan pemerintahan umum untuk menemukan definisi yang baik mengenai istilah hukum administrasi Negara, agar dapat terlaksananya hukum harus mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga Negara atau hubungan antar organ pemerintah.Oleh karena itu, sebenarnya semua Negara modern mengenal Hukum Administrasi Negara hanya saja Hukum Administrasi Negara itu berbeda-beda antara satu Negara dengan yang lainnya, yang disebabkan oleh perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi penguasa, perbedaan sistem politik, perbedaan bentuk Negara dan bentuk pemerintahan. Pemerintah dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit, pemerintah dalam arti luas adalah mencangkup semua alat kelengkapan Negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislative, yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan dalam pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah cabang kekuasaan eksekutif. Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa bidang hukum administrasi Negara itu sangat luas sehingga tidak dapt ditentukan secara tegas ruang lingkupnya, disamping itu khusus bagi Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, terdapat pula hukum administrasi daerah, yaitu peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi daerah atau pemerintah daerah. DAFTAR PUSTAKA Ridwan HR, 2004. Hukum Administrasi Negara. Jakarta http://makalahdanskripsi.blogspot.co.id/2009/01/hukum-administrasi-negara.html https://raharjo.wordpress.com/2008/05/29/latihan-hari-ini/ http://hukum-on.blogspot.co.id/2013/01/Definisi-Hukum-Administrasi-Negara.html http://andruhk.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-hukum-administrasi-negara_15.html Iklan Laporkan iklan ini Share this: TwitterFacebook Terkait Notulen Hukum Administrasi Negara dalam "Catatan Kuliah" Politik Hukum Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Peradilan Agama dalam "Catatan Kuliah" Ilmu Hukum sebagai Ilmu Kaidah, Ilmu Kenyataan, dan Ilmu Pengertian dalam "Catatan Kuliah" Navigasi pos Bidadariku, Izinkan Aku Menjadi Suaramu Notulen Hukum Administrasi Negara Tinggalkan Balasan Kategori Kategori Kalender Maret 2016 S S R K J S M   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   « Feb   Apr » Profil Ridha ridhaekarahayu Ridha Eka Rahayu, Founder MAFAZA Store, pengelola usaha yang bergerak di bidang barang dan jasa berupa service handphone, jasa bimbingan belajar, dan grosir kosmetik. Tampilkan Profil Lengkap → My Post Perantara Kehadiran Anak September 4, 2020 Pentingnya Orang Tua Menanamkan 5 Karakter Sejak Dini September 4, 2020 Faidah Hadits 8: Sayangilah Manusia Agustus 22, 2020 Anak Tantrum? Apa yang Perlu Dilakukan? Agustus 14, 2020 Tugas Orang Tua itu Menyiapkan Anak Bisa Mandiri dan Tidak Tergantung Pada Orang Tuanya Agustus 7, 2020 Berkunjung ke Rumah Bude Agustus 2, 2020 Ajari Anak Tentang Adab Bertamu Juli 25, 2020 Perjalanan Bersama Mas Untung Juli 20, 2020 Ketika Konsistensi Orangtua dipertanyakan Anak Juli 19, 2020 Perjalanan Bersama Triana Juli 19, 2020 Alloh Sesuai Prasangka Hamba-Nya Himmahku adalah menjadi pengusaha dan penulis besar. Pada Tahun 2025, 7 dari 10 pengusaha dan penulis sukses ketika ditanya siapa gurunya, mereka akan menjawab: RIDHA EKA RAHAYU Statistik Blog 367.326 hits Iklan Laporkan iklan ini Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. Privasi & Cookie: Situs ini menggunakan cookie. Dengan melanjutkan menggunakan situs web ini, Anda setuju dengan penggunaan mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut, termasuk cara mengontrol cookie, lihat di sini: Kebijakan Cookie Ikuti Report this ad

Tétoum

Lanjut ke konten Ridha Eka Rahayu Dakwah – Bisnis – Karya Jasa Service Handphone Jasa Bimbingan Belajar Grosir Kosmetik Contact About Me BerandaTeori-Teori Hukum Administrasi Negara Teori-Teori Hukum Administrasi Negara Maret 31, 2016 ridhaekarahayu Catatan Kuliah MAKALAH Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Kuliah Hukum Administrasi Negara yang Diampu Oleh Bubun Bunyamin, S.H, M.H Disusun Oleh: Ade Wijaya Apipuddin Ghina Gifarina Malawat Hani Nursyifa Ridha Eka Rahayu Riska Amalia AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH PERADILAN ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI B A N D U N G 2016 DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN 3 Latar Belakang 3 Report this ad BAB 2 PEMBAHASAN 4 Pengertian dan Definisi Hukum Administrasi Negara 4 Sumber Hukum Administrasi Negara 5 Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara 6 Teori-Teori Hukum Administrasi Negara 7 BAB 3 PENUTUP 11 Kesimpulan 11 DAFTAR PUSTAKA 12 BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi, yaitu pertama, hukum administrasi umum (allgemeem deel), Yakni berkenaan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi, tidak terikat pada bidang-bidang tertentu, kedua hukum administrasi khusus (bijzonder deel), yakni hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang, hukum kesehatan dan sebagainya. Sekilas Tentang Negara Hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep Negara hukum dianggap sebagai konsep universal. Secara embrionik, gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh plato. Ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi yaitu Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan –tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi bahwa konstitusi meupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Report this ad BAB 2 PEMBAHASAN Pengertian dan Definisi Hukum Administrasi Negara Beberapa definisi sebagai berikut: Oppen Hein mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.” H.P. Beltefroid mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.” Logemann mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.” De La Bascecoir Anan mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi/ bereaksi dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga Negara dengan pemerintah.” J. Van Apeldoorn mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu.” Utrecht mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus. Jadi ada tiga ciri-ciri Hukum Administarsi Negara: Menguji hubungan hukum istimewa Adanya para pejabat pemerintahah Melaksanakan tugas-tugas istimewa Prajudi Atmosudirdjo mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.” Bachsan Mustofa mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintaha dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badanbadan kehakiman. Report this ad Dari pengertian-pengertian di atas jelaslah bahwa bidang hukum administrasi Negara sangatlah luas, banyak segi dan macam ragamnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Administarsi Negara adalah Hukum mengenai Pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara. Sumber Hukum Administrasi Negara Sumber hukum, dapat dibagi atas dua yaitu: Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil. Sumber Hukum Materiil yaitu factor-faktor yang membantu isi dari hukum itu, ini dapat ditinjau dari segi sejarah, filsafat, agama, sosiologi, dll. Sedangkan Sumber Hukum Formil, yaitu sumber hukum yang dilihat dari cara terbentuknya hukum, ada beberapa bentuk hukum yaitu undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, traktat. Menurut Algra sebagaimana dikutip oleh Sudikno (1986: 63), membagi sumber hukum menjadi dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber Hukum Materiil, ialah tempat dimana hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis. Contoh: Seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulna hukum. Sedangkan bagi seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Sumber Hukum Formal, ialah tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal. 2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara Di negeri Belanda ada dua istilah mengenai hukum ini yaitu bestuurrecht dan administratief recht, dengan kata dasar ‘administratie’ dan ‘bastuur’.terhadap dua istilah ini para sarjana Indonesia berbeda pendapat dalam menerjemahkannya. Administrase ini ada yang menerjemahkan dengan tata usah, tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, tata usaha Negara, dan ada yang menerjemahkan dengan administrasi saja, sedangkan bastuur diterjemahkan secara seragam dengan pemerintahan. Perbedaan penerjemahan tersebut mengakibatkan perbedaan penamaan terhadap hukum ini, yakni seperti Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata usaha Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Hukum Administrasi Negara Indonesia, dan Hukum administrasi, tanpa atribut Negara, sebagaimana yang dianut Hadjon, dengan alasan bahwa pada kata administrasi itu sudah mengandung konotasi Negara/ pemerintahan. Sebenarnya kedua kata ini dalam penggungaanya memiliki makna sama, karena pemerintah itu sendiri merupakan terjemahan dari kata administrasi. Meski demikian ada akan dikemukakan secara terpisah mengenai istilah administrasi Negara dan istilah pemerintah/pemerintahan berdasarkan kamus dan yang berkembang dikalangan para sarjana. Administrasi merujuk pada pengertian yang ketiga, yakni kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa administrasi Negara mempunyai tiga arti, yaitu; Sebagai salah satu fungsi pemerintah; Sebagai aparatur dan aparat dari pada pemerintah; Sebagai proses pemerintah yang memerlukan kerja sama tertentu. Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas itu mencangkup semua alat kelengkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif,legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. 3. Teori-Teori Hukum Administrasi Negara Lebih lanjut Victor M. Situmorang (1989:27-37) menyebutkan ada beberapa teori dari lapangan administrasi negara, yang tentunya sangat tergantung pada perkembangan dari suatu sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan, dan ini sangat menentukan lapangan atau kekuasaan Hukum Administrasi Negara. Teori Ekapraja (Ekatantra) Teori ini ada dalam negara yang berbentuk sistem pemerintahan monarki absolut, dimana seluruh kekuasaan negara berada di tangan satu orang yaitu raja. Raja dalam sistem pemerintahan yang monarki absolut memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan (legislatif), menjalankan (eksekutif) dan mempertahankan dalam arti mengawasi (yudikatif). Dalam negara yang berbentuk monarki absolut ini Hukum Administrasi negara berbentuk instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan oleh aparat negara (sistem pemerintahan yang sentralisasi dan konsentrasi). Lapangan pekerjaan administrasi negara atau hukum administrasi negara hanya terbatas pada mempertahankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh raja, dalam arti alat administrasi negara hanya merupakan “machtsapparat” (alat kekuatan) belaka. Oleh sebab itu dalam negara yang demikian terdapat hanya satu macam kekuasaan saja yakni kekuasaan raja, sehingga pemerintahannya sering disebut pemerintahan Eka Praja (Danuredjo, 1961:25). Teori Dwipraja (Dwitantra) Seorang Sarjana dari Amerika Serikat yaitu Frank J. Goodnow membagi seluruh kekuasaan pemerintahan dalam dichotomy, yaitu: a) Policy making, yaitu penentu tugas dan haluan, dan b) Task Executing, yaitu pelaksana tugas dan haluan negara. Sementara itu A.M. Donner juga membedakan dua kekuasaan pemerintahan, yaitu: 1) kekuasaan yang menentukan tugas (taakstelling) dari alat-alat pemerintah atau kekuasaan yang menentukan politik negara, dan 2) Kekuasaan yang menyelenggarakan tugas yang telah ditentukan atau merealisasikan politik negara yang telah ditentukan sebelumnya (verwezenlijkking van de taak). Teori yang membagi fungsi pemerintahan dalam dua fungsi seperti tersebut di atas disebut dengan Teori Dwipraja. Teori Tripraja (Trias Politica) John Locke dalam bukunya “Two Treatises on Civil Government”, membagi tiga kekuasaan dalam negara yang berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain, yaitu: Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundangan Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya juga kekuasaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan, yaitu kekuasaan pengadilan (yudikatif). Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat alliansi dan sebagainya atau misalnya kekuasaan untuk mengadakan hubungan antara alat-alat negara baik intern maupun ekstern. Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin, jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi oleh tiga orang atau badan yang terpisah, sehingga diharapkan akan terwujudnya jaminan bagi kemerdekaan setiap individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Sistem pemerintahan dimana kekuasaan yang ada dalam suatu negara dipisahkan menjadi tiga kekuasaan tersebut di atas dikenal dengan teori Tripraja. Teori Catur Praja Berdasarkan teori residu dari Van Vollenhoven dalam bukunya “Omtrek Van Het Administratief Recht”, membagi kekuasaan/fungsi pemerintah menjadi empat yang dikenal dengan teori catur praja yaitu: Fungsi memerintah (bestuur) Dalam negara yang modern fungsi bestuur yaitu mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksaan undang-undang saja. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik. Fungsi polisi (politie) Merupakan fungsi untuk melaksanakan pengawasan secara preventif yaikni memaksa penduduk suatu wilayah untuk mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif), agar tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara. Fungsi mengadili (justitie) Adalah fungsi pengawasan yang represif sifatnya yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret, supaya perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya. Fungsi mengatur (regelaar) Yaitu suatu tugas perundangan untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti material. Adapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidaklah undang-undang dalam arti formil (yang dibuat oleh presiden dan DPR), melainkan undang-undang dalam arti material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian penduduk wilayah dari suatu negara. Teori Panca Praja Dr. JR. Stellinga dalam bukunya yang berjudul “Grondtreken Van Het Nederlands Administratiegerecht”, membagi fungsi pemerintahan menjadi lima fungsi yaitu: 1) Fungsi perundang-undangan (wetgeving), 2) Fungsi pemerintahan (Bestuur), 3) Fungsi Kepolisian (Politie), 4) Fungsi Peradilan (Rechtspraak), 5) Fungsi Kewarganegaraan (Burgers). Lemaire juga membagi fungsi pemerintahan menjadi lima, yaitu: 1) Bestuurszorg (kekuasaan menyelenggarakan kesejahteraan umum), 2) Bestuur (kekuasaan pemerintahan dalam arti sempit), 3) politie (Kekuasaan polisi), 4) Justitie (kekuasaan mengadili), dan 5) reglaar (kekuasaan mengatur). Teori Sad Praja Teori Sad Praja ini dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi 6 kekuasaan, yaitu: Kekuasaan Pemerintah Kekuasaan Perundangan Kekuasaan Pengadilan Kekuasaan Keuangan kekuasaan Hubungan luar negeri Kekuasaan Pertahanan dan keamanan umum BAB 3 PENUTUP Kesimpulan Indonesia adalah Negara hukum Negara yang memprioritaskan berbagai hukum yang berlaku dijaman modern guna terciptanya suatu hukum yang dapat ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat,dan diantara hukum-hukum yang ada dalam hukum administrasi Negara meliputi: Hukum Tata Negara, Hukum tata pemerintah, Hukum tata usaha pemerintah, Hukum tata usaha Negara, Hukum tata usaha pemerintah Indonesia, dan lain sebagainya. Tujuan dari Negara hukum adalah agar terciptanya keamanan, yang dapat memberikan ketentraman bagi setiap warga Negaranya. Hukum administrasi Negara merupakan bagian-bagian dari hukum publik, hukum administrasi Negara dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan dari hukum publik), yang berkenaan dengan pemerintahan umum untuk menemukan definisi yang baik mengenai istilah hukum administrasi Negara, agar dapat terlaksananya hukum harus mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga Negara atau hubungan antar organ pemerintah.Oleh karena itu, sebenarnya semua Negara modern mengenal Hukum Administrasi Negara hanya saja Hukum Administrasi Negara itu berbeda-beda antara satu Negara dengan yang lainnya, yang disebabkan oleh perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi penguasa, perbedaan sistem politik, perbedaan bentuk Negara dan bentuk pemerintahan. Pemerintah dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit, pemerintah dalam arti luas adalah mencangkup semua alat kelengkapan Negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislative, yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan dalam pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah cabang kekuasaan eksekutif. Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa bidang hukum administrasi Negara itu sangat luas sehingga tidak dapt ditentukan secara tegas ruang lingkupnya, disamping itu khusus bagi Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, terdapat pula hukum administrasi daerah, yaitu peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi daerah atau pemerintah daerah. DAFTAR PUSTAKA Ridwan HR, 2004. Hukum Administrasi Negara. Jakarta http://makalahdanskripsi.blogspot.co.id/2009/01/hukum-administrasi-negara.html https://raharjo.wordpress.com/2008/05/29/latihan-hari-ini/ http://hukum-on.blogspot.co.id/2013/01/Definisi-Hukum-Administrasi-Negara.html http://andruhk.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-hukum-administrasi-negara_15.html Iklan Laporkan iklan ini Share this: TwitterFacebook Terkait Notulen Hukum Administrasi Negara dalam "Catatan Kuliah" Politik Hukum Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Peradilan Agama dalam "Catatan Kuliah" Ilmu Hukum sebagai Ilmu Kaidah, Ilmu Kenyataan, dan Ilmu Pengertian dalam "Catatan Kuliah" Navigasi pos Bidadariku, Izinkan Aku Menjadi Suaramu Notulen Hukum Administrasi Negara Tinggalkan Balasan Kategori Kategori Kalender Maret 2016 S S R K J S M   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   « Feb   Apr » Profil Ridha ridhaekarahayu Ridha Eka Rahayu, Founder MAFAZA Store, pengelola usaha yang bergerak di bidang barang dan jasa berupa service handphone, jasa bimbingan belajar, dan grosir kosmetik. Tampilkan Profil Lengkap → My Post Perantara Kehadiran Anak September 4, 2020 Pentingnya Orang Tua Menanamkan 5 Karakter Sejak Dini September 4, 2020 Faidah Hadits 8: Sayangilah Manusia Agustus 22, 2020 Anak Tantrum? Apa yang Perlu Dilakukan? Agustus 14, 2020 Tugas Orang Tua itu Menyiapkan Anak Bisa Mandiri dan Tidak Tergantung Pada Orang Tuanya Agustus 7, 2020 Berkunjung ke Rumah Bude Agustus 2, 2020 Ajari Anak Tentang Adab Bertamu Juli 25, 2020 Perjalanan Bersama Mas Untung Juli 20, 2020 Ketika Konsistensi Orangtua dipertanyakan Anak Juli 19, 2020 Perjalanan Bersama Triana Juli 19, 2020 Alloh Sesuai Prasangka Hamba-Nya Himmahku adalah menjadi pengusaha dan penulis besar. Pada Tahun 2025, 7 dari 10 pengusaha dan penulis sukses ketika ditanya siapa gurunya, mereka akan menjawab: RIDHA EKA RAHAYU Statistik Blog 367.326 hits Iklan Laporkan iklan ini Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. Privasi & Cookie: Situs ini menggunakan cookie. Dengan melanjutkan menggunakan situs web ini, Anda setuju dengan penggunaan mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut, termasuk cara mengontrol cookie, lihat di sini: Kebijakan Cookie Ikuti Report this ad

Dernière mise à jour : 2020-09-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Indonésien

Lanjut ke konten Ridha Eka Rahayu Dakwah – Bisnis – Karya Jasa Service Handphone Jasa Bimbingan Belajar Grosir Kosmetik Contact About Me BerandaTeori-Teori Hukum Administrasi Negara Teori-Teori Hukum Administrasi Negara Maret 31, 2016 ridhaekarahayu Catatan Kuliah MAKALAH Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Kuliah Hukum Administrasi Negara yang Diampu Oleh Bubun Bunyamin, S.H, M.H Disusun Oleh: Ade Wijaya Apipuddin Ghina Gifarina Malawat Hani Nursyifa Ridha Eka Rahayu Riska Amalia AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH PERADILAN ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI B A N D U N G 2016 DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN 3 Latar Belakang 3 Report this ad BAB 2 PEMBAHASAN 4 Pengertian dan Definisi Hukum Administrasi Negara 4 Sumber Hukum Administrasi Negara 5 Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara 6 Teori-Teori Hukum Administrasi Negara 7 BAB 3 PENUTUP 11 Kesimpulan 11 DAFTAR PUSTAKA 12 BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi, yaitu pertama, hukum administrasi umum (allgemeem deel), Yakni berkenaan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi, tidak terikat pada bidang-bidang tertentu, kedua hukum administrasi khusus (bijzonder deel), yakni hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang, hukum kesehatan dan sebagainya. Sekilas Tentang Negara Hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep Negara hukum dianggap sebagai konsep universal. Secara embrionik, gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh plato. Ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi yaitu Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan –tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi bahwa konstitusi meupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Report this ad BAB 2 PEMBAHASAN Pengertian dan Definisi Hukum Administrasi Negara Beberapa definisi sebagai berikut: Oppen Hein mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.” H.P. Beltefroid mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.” Logemann mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.” De La Bascecoir Anan mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi/ bereaksi dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga Negara dengan pemerintah.” J. Van Apeldoorn mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu.” Utrecht mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus. Jadi ada tiga ciri-ciri Hukum Administarsi Negara: Menguji hubungan hukum istimewa Adanya para pejabat pemerintahah Melaksanakan tugas-tugas istimewa Prajudi Atmosudirdjo mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.” Bachsan Mustofa mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintaha dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badanbadan kehakiman. Report this ad Dari pengertian-pengertian di atas jelaslah bahwa bidang hukum administrasi Negara sangatlah luas, banyak segi dan macam ragamnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Administarsi Negara adalah Hukum mengenai Pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara. Sumber Hukum Administrasi Negara Sumber hukum, dapat dibagi atas dua yaitu: Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil. Sumber Hukum Materiil yaitu factor-faktor yang membantu isi dari hukum itu, ini dapat ditinjau dari segi sejarah, filsafat, agama, sosiologi, dll. Sedangkan Sumber Hukum Formil, yaitu sumber hukum yang dilihat dari cara terbentuknya hukum, ada beberapa bentuk hukum yaitu undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, traktat. Menurut Algra sebagaimana dikutip oleh Sudikno (1986: 63), membagi sumber hukum menjadi dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber Hukum Materiil, ialah tempat dimana hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis. Contoh: Seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulna hukum. Sedangkan bagi seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Sumber Hukum Formal, ialah tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal. 2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara Di negeri Belanda ada dua istilah mengenai hukum ini yaitu bestuurrecht dan administratief recht, dengan kata dasar ‘administratie’ dan ‘bastuur’.terhadap dua istilah ini para sarjana Indonesia berbeda pendapat dalam menerjemahkannya. Administrase ini ada yang menerjemahkan dengan tata usah, tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, tata usaha Negara, dan ada yang menerjemahkan dengan administrasi saja, sedangkan bastuur diterjemahkan secara seragam dengan pemerintahan. Perbedaan penerjemahan tersebut mengakibatkan perbedaan penamaan terhadap hukum ini, yakni seperti Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata usaha Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Hukum Administrasi Negara Indonesia, dan Hukum administrasi, tanpa atribut Negara, sebagaimana yang dianut Hadjon, dengan alasan bahwa pada kata administrasi itu sudah mengandung konotasi Negara/ pemerintahan. Sebenarnya kedua kata ini dalam penggungaanya memiliki makna sama, karena pemerintah itu sendiri merupakan terjemahan dari kata administrasi. Meski demikian ada akan dikemukakan secara terpisah mengenai istilah administrasi Negara dan istilah pemerintah/pemerintahan berdasarkan kamus dan yang berkembang dikalangan para sarjana. Administrasi merujuk pada pengertian yang ketiga, yakni kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa administrasi Negara mempunyai tiga arti, yaitu; Sebagai salah satu fungsi pemerintah; Sebagai aparatur dan aparat dari pada pemerintah; Sebagai proses pemerintah yang memerlukan kerja sama tertentu. Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas itu mencangkup semua alat kelengkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif,legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. 3. Teori-Teori Hukum Administrasi Negara Lebih lanjut Victor M. Situmorang (1989:27-37) menyebutkan ada beberapa teori dari lapangan administrasi negara, yang tentunya sangat tergantung pada perkembangan dari suatu sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan, dan ini sangat menentukan lapangan atau kekuasaan Hukum Administrasi Negara. Teori Ekapraja (Ekatantra) Teori ini ada dalam negara yang berbentuk sistem pemerintahan monarki absolut, dimana seluruh kekuasaan negara berada di tangan satu orang yaitu raja. Raja dalam sistem pemerintahan yang monarki absolut memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan (legislatif), menjalankan (eksekutif) dan mempertahankan dalam arti mengawasi (yudikatif). Dalam negara yang berbentuk monarki absolut ini Hukum Administrasi negara berbentuk instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan oleh aparat negara (sistem pemerintahan yang sentralisasi dan konsentrasi). Lapangan pekerjaan administrasi negara atau hukum administrasi negara hanya terbatas pada mempertahankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh raja, dalam arti alat administrasi negara hanya merupakan “machtsapparat” (alat kekuatan) belaka. Oleh sebab itu dalam negara yang demikian terdapat hanya satu macam kekuasaan saja yakni kekuasaan raja, sehingga pemerintahannya sering disebut pemerintahan Eka Praja (Danuredjo, 1961:25). Teori Dwipraja (Dwitantra) Seorang Sarjana dari Amerika Serikat yaitu Frank J. Goodnow membagi seluruh kekuasaan pemerintahan dalam dichotomy, yaitu: a) Policy making, yaitu penentu tugas dan haluan, dan b) Task Executing, yaitu pelaksana tugas dan haluan negara. Sementara itu A.M. Donner juga membedakan dua kekuasaan pemerintahan, yaitu: 1) kekuasaan yang menentukan tugas (taakstelling) dari alat-alat pemerintah atau kekuasaan yang menentukan politik negara, dan 2) Kekuasaan yang menyelenggarakan tugas yang telah ditentukan atau merealisasikan politik negara yang telah ditentukan sebelumnya (verwezenlijkking van de taak). Teori yang membagi fungsi pemerintahan dalam dua fungsi seperti tersebut di atas disebut dengan Teori Dwipraja. Teori Tripraja (Trias Politica) John Locke dalam bukunya “Two Treatises on Civil Government”, membagi tiga kekuasaan dalam negara yang berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain, yaitu: Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundangan Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya juga kekuasaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan, yaitu kekuasaan pengadilan (yudikatif). Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat alliansi dan sebagainya atau misalnya kekuasaan untuk mengadakan hubungan antara alat-alat negara baik intern maupun ekstern. Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin, jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi oleh tiga orang atau badan yang terpisah, sehingga diharapkan akan terwujudnya jaminan bagi kemerdekaan setiap individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Sistem pemerintahan dimana kekuasaan yang ada dalam suatu negara dipisahkan menjadi tiga kekuasaan tersebut di atas dikenal dengan teori Tripraja. Teori Catur Praja Berdasarkan teori residu dari Van Vollenhoven dalam bukunya “Omtrek Van Het Administratief Recht”, membagi kekuasaan/fungsi pemerintah menjadi empat yang dikenal dengan teori catur praja yaitu: Fungsi memerintah (bestuur) Dalam negara yang modern fungsi bestuur yaitu mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksaan undang-undang saja. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik. Fungsi polisi (politie) Merupakan fungsi untuk melaksanakan pengawasan secara preventif yaikni memaksa penduduk suatu wilayah untuk mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif), agar tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara. Fungsi mengadili (justitie) Adalah fungsi pengawasan yang represif sifatnya yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret, supaya perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya. Fungsi mengatur (regelaar) Yaitu suatu tugas perundangan untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti material. Adapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidaklah undang-undang dalam arti formil (yang dibuat oleh presiden dan DPR), melainkan undang-undang dalam arti material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian penduduk wilayah dari suatu negara. Teori Panca Praja Dr. JR. Stellinga dalam bukunya yang berjudul “Grondtreken Van Het Nederlands Administratiegerecht”, membagi fungsi pemerintahan menjadi lima fungsi yaitu: 1) Fungsi perundang-undangan (wetgeving), 2) Fungsi pemerintahan (Bestuur), 3) Fungsi Kepolisian (Politie), 4) Fungsi Peradilan (Rechtspraak), 5) Fungsi Kewarganegaraan (Burgers). Lemaire juga membagi fungsi pemerintahan menjadi lima, yaitu: 1) Bestuurszorg (kekuasaan menyelenggarakan kesejahteraan umum), 2) Bestuur (kekuasaan pemerintahan dalam arti sempit), 3) politie (Kekuasaan polisi), 4) Justitie (kekuasaan mengadili), dan 5) reglaar (kekuasaan mengatur). Teori Sad Praja Teori Sad Praja ini dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi 6 kekuasaan, yaitu: Kekuasaan Pemerintah Kekuasaan Perundangan Kekuasaan Pengadilan Kekuasaan Keuangan kekuasaan Hubungan luar negeri Kekuasaan Pertahanan dan keamanan umum BAB 3 PENUTUP Kesimpulan Indonesia adalah Negara hukum Negara yang memprioritaskan berbagai hukum yang berlaku dijaman modern guna terciptanya suatu hukum yang dapat ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat,dan diantara hukum-hukum yang ada dalam hukum administrasi Negara meliputi: Hukum Tata Negara, Hukum tata pemerintah, Hukum tata usaha pemerintah, Hukum tata usaha Negara, Hukum tata usaha pemerintah Indonesia, dan lain sebagainya. Tujuan dari Negara hukum adalah agar terciptanya keamanan, yang dapat memberikan ketentraman bagi setiap warga Negaranya. Hukum administrasi Negara merupakan bagian-bagian dari hukum publik, hukum administrasi Negara dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan dari hukum publik), yang berkenaan dengan pemerintahan umum untuk menemukan definisi yang baik mengenai istilah hukum administrasi Negara, agar dapat terlaksananya hukum harus mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga Negara atau hubungan antar organ pemerintah.Oleh karena itu, sebenarnya semua Negara modern mengenal Hukum Administrasi Negara hanya saja Hukum Administrasi Negara itu berbeda-beda antara satu Negara dengan yang lainnya, yang disebabkan oleh perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi penguasa, perbedaan sistem politik, perbedaan bentuk Negara dan bentuk pemerintahan. Pemerintah dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit, pemerintah dalam arti luas adalah mencangkup semua alat kelengkapan Negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislative, yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan dalam pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah cabang kekuasaan eksekutif. Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa bidang hukum administrasi Negara itu sangat luas sehingga tidak dapt ditentukan secara tegas ruang lingkupnya, disamping itu khusus bagi Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, terdapat pula hukum administrasi daerah, yaitu peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi daerah atau pemerintah daerah. DAFTAR PUSTAKA Ridwan HR, 2004. Hukum Administrasi Negara. Jakarta http://makalahdanskripsi.blogspot.co.id/2009/01/hukum-administrasi-negara.html https://raharjo.wordpress.com/2008/05/29/latihan-hari-ini/ http://hukum-on.blogspot.co.id/2013/01/Definisi-Hukum-Administrasi-Negara.html http://andruhk.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-hukum-administrasi-negara_15.html Iklan Laporkan iklan ini Share this: TwitterFacebook Terkait Notulen Hukum Administrasi Negara dalam "Catatan Kuliah" Politik Hukum Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Peradilan Agama dalam "Catatan Kuliah" Ilmu Hukum sebagai Ilmu Kaidah, Ilmu Kenyataan, dan Ilmu Pengertian dalam "Catatan Kuliah" Navigasi pos Bidadariku, Izinkan Aku Menjadi Suaramu Notulen Hukum Administrasi Negara Tinggalkan Balasan Kategori Kategori Kalender Maret 2016 S S R K J S M   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   « Feb   Apr » Profil Ridha ridhaekarahayu Ridha Eka Rahayu, Founder MAFAZA Store, pengelola usaha yang bergerak di bidang barang dan jasa berupa service handphone, jasa bimbingan belajar, dan grosir kosmetik. Tampilkan Profil Lengkap → My Post Perantara Kehadiran Anak September 4, 2020 Pentingnya Orang Tua Menanamkan 5 Karakter Sejak Dini September 4, 2020 Faidah Hadits 8: Sayangilah Manusia Agustus 22, 2020 Anak Tantrum? Apa yang Perlu Dilakukan? Agustus 14, 2020 Tugas Orang Tua itu Menyiapkan Anak Bisa Mandiri dan Tidak Tergantung Pada Orang Tuanya Agustus 7, 2020 Berkunjung ke Rumah Bude Agustus 2, 2020 Ajari Anak Tentang Adab Bertamu Juli 25, 2020 Perjalanan Bersama Mas Untung Juli 20, 2020 Ketika Konsistensi Orangtua dipertanyakan Anak Juli 19, 2020 Perjalanan Bersama Triana Juli 19, 2020 Alloh Sesuai Prasangka Hamba-Nya Himmahku adalah menjadi pengusaha dan penulis besar. Pada Tahun 2025, 7 dari 10 pengusaha dan penulis sukses ketika ditanya siapa gurunya, mereka akan menjawab: RIDHA EKA RAHAYU Statistik Blog 367.326 hits Iklan Laporkan iklan ini Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. Privasi & Cookie: Situs ini menggunakan cookie. Dengan melanjutkan menggunakan situs web ini, Anda setuju dengan penggunaan mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut, termasuk cara mengontrol cookie, lihat di sini: Kebijakan Cookie Ikuti Report this ad

Tétoum

Dernière mise à jour : 2020-09-06
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Indonésien

Selama ini administrasi hanya dipandang sebagai kegiatan tulis menulis belaka. Pandangan orang demikian ini tentu bukan tidak beralasan Secara fisik kegiatan administrasi memang banyak didominasi dalam kegiatan tulis menulis, baik menggunakan tangan, alat tulis, mesin ketik atau komputer. Padahal banyak teori yang mengatakan kegiatan  administrasi lebih dari pada itu. Kegiatan administrasi atau tulis-menulis atau lebih dikenal dengan ketatausahaan di sebuah lembaga mempunyai out put yang sangat penting, sehingga tidak bisa dipandang kurang penting fungsinya. Menurut Soewarno Handayaningrat (1996:2), dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen” , administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan Manajemen diartikan sebagai  pelaksana dan pengambilan keputusan dari administrasi. B.  Rumusan Masalah 1.   Apakah pengertian Administrasi dan Manajemen ? 2.   Apakah Perbedaan dan Persamaan Administrasi dan Manajemen menurut para ahli ? C.  Tujuan       1.   Untuk mengetahui pengertian Administrasi dan Manajemen.       2.   Untuk mengetahui Perbedaan dan Persamaan Administrasi dan Manajemen menurut para ahli.

Tétoum

Dernière mise à jour : 2020-08-14
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Indonésien

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Limbah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak karena berakibat langsung terhadap kehidupan mahluk hidup yang ada di bumi ini. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan beberapa kota lainnya, limbah masih menjadi permasalahan yang seakan tidak ada solusinya. Khusus untuk kota Banda Aceh sendiri yang pernah dilanda Tsunami, penanganan limbah membutuhkan dana yang sangat besar, perombakan sistem dan keseriusan serta kesadaran semua pihak terutama warga dan pemerintahnya. Dalam menangani limbah perkotaan, salah satu yang menjadi permasalahan akut adalah limbah plastik, walaupun jumlahnya hanya 14 %. Plastik merupakan suatu bahan polimer yang sangat susah terdekomposisi oleh mikroorganisme pengurai. Limbah plastik dipandang sebagai masalah yang lebih serius dibandingkan dengan limbah organik karena sifat-sifat khusus yang dimilikinya, yaitu tidak bisa terurai secara alami (non biodegradable), sama sekali tidak menyerap air dan juga tidak dapat berkarat. Karena sifatnya tersebut limbah plastik bisa menimbulkan banyak efek negatif terhadap alam seperti pembentukan film/kantongan yang dapat menyumbat aliran air di parit, selokan, sungai ataupun tempat terbuka yang dapat mengakibatkan genangan air dan tidak jarang bisa menimbulkan banjir. Apabila limbah plastik terdapat didalam tanah maka seluruh unsur hara yang ada dibawah cakupannya akan hilang sehingga dapat merusak stabilitas ekositem tempat tersebut. Lain halnya dengan limbah organik yang kuantitasnya jauh lebih besar tapi bisa terurai di alam dengan sendirinya (Wirjosentono B, 1998). Ditinjau dari segi ekonomis dan aplikasinya plastik dapat digolongkan dalam 2 golongan utama yaitu plastik komoditi dan plastik teknik. Plastik komoditi dicirikan dengan memiliki volume yang tinggi dan harga yang relatif murah. Plastik jenis ini biasanya digunakan sebagai lapisan pengemas, isolasi kawat dan kabel, bahan baku untuk mainan dan lain sebagainya. Sedangkan plastik teknik cenderung lebih mahal dan memiliki sifat mekanik yang unggul serta memiliki daya tahan yang baik. Plastik jenis ini bersaing dengan logam, keramik dan gelas dalam berbagai jenis aplikasi. Polyester merupakan plastik teknik yang utama yang mencapai 99 % dari plastik teknik yang beredar di pasaran yang dipakai dalam bidang transportasi (mobil, sepeda motor dan pesawat), konstruksi (perumahan, instalasi pipa, perangkat keras), bahan listrik dan elektronik, mesin-mesin industri dan barang-barang konsumsi rumah tangga (Stevans, 2001). Salah satu penanganan limbah plastik adalah dengan proses daur ulang, walaupun hasilnya belum sebaik hasil olahan plastik segar, ini disebabkan oleh kerusakan dan oksidasi pada rantai molekul plastik selama pembuangan dan adanya pengaruh cuaca serta pengotoran campuran plastik lainnya. Sedangkan proses daur ulang limbah plastik yang berbentuk kantongan/film belum banyak dilakukan karena susah dalam hal pengumpulan(Wirjosentono B, 2000). Senada dengan itu, dari kegiatan pemanenan dan industri pengolahan kayu dihasilkan limbah kayu berupa potongan-potongan kayu bulat (log), sebetan, serbuk gergajian (saw dust), potongan venir dan lain-lain. Karena industri tersebut masih belum efektif dan efisien dalam hal peralatan dan manajemen, rendemen yang dihasilkan belum optimal sehinga limbah yang dihasilkan mencapai 50 % dari total kayu bulat mentah yang dipanen. Limbah tersebut biasanya hanya dibuang percuma atau hanya sekedar dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak yang mana bisa menimbulkan masalah pencemaran udara dari asap yang dibentuknya. Dari data

Tétoum

Dernière mise à jour : 2020-08-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Indonésien

Sesuai dengan amanat undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Kepemimpinan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dimiliki karena kepemimpinan sebagai penggerak roda pemerintahan, yang dilakukan dengan meyakinkan bawahannya agar bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan

Tétoum

Dernière mise à jour : 2020-05-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Indonésien

terjemMarxisme–Leninisme ideologi politik yang dimiliki Partai Komunis Uni Soviet dan Komintern,[1] dan para pendukungnya menganggap ideologi ini berakar dari Marxisme dan Leninisme. Istilah ini dimunculkan oleh Josef Stalin[2] dan beredar luas di Uni Soviet setelah bukunya yang ditulis pada tahun 1938 Sejarah VKP(b). Kursus Singkat,[3] yang menjadi buku pelajaran resmi. Tujuan dari Marxisme–Leninisme adalah pengembangan negara ke dalam apa yang dianggap sebagai negara sosialis melalui kepemimpinan pelopor revolusioner terdiri dari revolusioner "profesional", yang merupakan kelompok-kelompok kecil terpenting dari para kelas pekerja yang datang ke kesadaran sosialis sebagai akibat dari dialektika perjuangan kelas. Negara sosialis, yang menurut Marxisme–Leninisme merupakan "kediktatoran proletariat", terutama atau secara eksklusif diatur oleh partai pelopor revolusioner melalui proses sentralisme demokrasi, yang digambarkan Lenin sebagai "keragaman dalam diskusi, kesatuan dalam aksi".[4] Melalui kebijakan ini, partai komunis (atau yang setara) adalah lembaga politik tertinggi dalam kekuatan negara dan organisasi utama kemasyarakatan. Marxisme–Leninisme melihat adanya persaingan antara pihak, sebagai langkah yang tidak efektif dari demokrasi sejati dan agak menegaskan bahwa, dalam sebuah masyarakat sosialis, pluralisme hanya mengukur perpecahan dan disfungsi dalam masyarakat.[5] Komunis dan Marxis lain memiliki kencederungan lain dan pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa negara Marxis-Leninis tidak membangun sosialisme melainkan kapitalisme negara.[6] Kediktatoran proletariat, menurut Marxisme, merupakan aturan mayoritas (demokrasi) bukan dari satu pihak, sampai-sampai salah satu pendiri Marxisme Friedrich Engels menggambarkan "bentuk khusus" sebagai republik demokratis.[7] Selain itu, menurut Engels, milik negara dengan sendirinya adalah milik pribadi dari alam kapitalis[8] kecuali kaum proletar memiliki kendali kekuasaan politik, dalam hal ini memiliki barang umum.[9]ahan bahasa indonesia menjadi tetun dili

Tétoum

Marxisme–Leninisme ideologi politik yang dimiliki Partai Komunis Uni Soviet dan Komintern,[1] dan para pendukungnya menganggap ideologi ini berakar dari Marxisme dan Leninisme. Istilah ini dimunculkan oleh Josef Stalin[2] dan beredar luas di Uni Soviet setelah bukunya yang ditulis pada tahun 1938 Sejarah VKP(b). Kursus Singkat,[3] yang menjadi buku pelajaran resmi. Tujuan dari Marxisme–Leninisme adalah pengembangan negara ke dalam apa yang dianggap sebagai negara sosialis melalui kepemimpinan pelopor revolusioner terdiri dari revolusioner "profesional", yang merupakan kelompok-kelompok kecil terpenting dari para kelas pekerja yang datang ke kesadaran sosialis sebagai akibat dari dialektika perjuangan kelas. Negara sosialis, yang menurut Marxisme–Leninisme merupakan "kediktatoran proletariat", terutama atau secara eksklusif diatur oleh partai pelopor revolusioner melalui proses sentralisme demokrasi, yang digambarkan Lenin sebagai "keragaman dalam diskusi, kesatuan dalam aksi".[4] Melalui kebijakan ini, partai komunis (atau yang setara) adalah lembaga politik tertinggi dalam kekuatan negara dan organisasi utama kemasyarakatan. Marxisme–Leninisme melihat adanya persaingan antara pihak, sebagai langkah yang tidak efektif dari demokrasi sejati dan agak menegaskan bahwa, dalam sebuah masyarakat sosialis, pluralisme hanya mengukur perpecahan dan disfungsi dalam masyarakat.[5] Komunis dan Marxis lain memiliki kencederungan lain dan pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa negara Marxis-Leninis tidak membangun sosialisme melainkan kapitalisme negara.[6] Kediktatoran proletariat, menurut Marxisme, merupakan aturan mayoritas (demokrasi) bukan dari satu pihak, sampai-sampai salah satu pendiri Marxisme Friedrich Engels menggambarkan "bentuk khusus" sebagai republik demokratis.[7] Selain itu, menurut Engels, milik negara dengan sendirinya adalah milik pribadi dari alam kapitalis[8] kecuali kaum proletar memiliki kendali kekuasaan politik, dalam hal ini memiliki barang umum.[9]

Dernière mise à jour : 2017-04-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Indonésien

- 0 - FILSAFAT ILMU DAN LOGIKA Oleh I GUSTI BAGUS RAI UTAMA, MA UNIVERSITAS DHYANA PURA BADUNG EDISI 2013 - 1 - DAFTAR ISI CHAPTER 1. ............................................................................................................... 4 PROSES LAHIRNYA ILMU........................................................................................... 4 1.1. Manusia Mencari Kebenaran ................................................................... 4 1.2 . Terjadinya Proses Sekularisasi Alam ....................................................... 4 1.3. Berbagai Cara Mencari Kebenaran ......................................................... 4 1.4. Dasar-Dasar Pengetahuan ........................................................................ 6 1.5. Sumber Pengetahuan ............................................................................... 6 1.6. Kriteria Kebenaran .................................................................................... 7 1.7. Ontologi (apa yang dikaji) .......................................................................... 7 1.8 Epistimologi (Cara mendapatkan kebenaran) ............................................ 8 1.9. Beberapa Pengertian Dasar ..................................................................... 8 1.10. Kerangka Ilmiah ....................................................................................... 10 1.11. Sarana Berpikir Ilmiah ............................................................................ 11 1.12. Aksiologi (nilai Guna Ilmu) ........................................................................ 11 CHAPTER 2. ............................................................................................................. 13 SEJARAH PERKEMBANGAN FILSAFAT ILMU ........................................................... 13 2.1 Pendahuluan ................................................................................................. 13 2.2 Perkembangan Filsafat Ilmu ......................................................................... 13 2.4 Filsafat Ilmu Zaman Kuno ............................................................................. 14 2.5 Filsafat Ilmu Era Renaisance ......................................................................... 15 2.6 Filsafat Ilmu Era Positivisme ......................................................................... 18 CHAPTER 3. ............................................................................................................. 22 SARANA BERPIKIR ILMIAH ...................................................................................... 22 3.1 Pendahuluan ................................................................................................. 22 3.2 Pembagian Berpikir ....................................................................................... 23 3.3 Sarana Berpikir Ilmiah ................................................................................... 24 3.4 Fungsi Sarana Berpikir Ilmiah ....................................................................... 25 CHAPTER 4. ............................................................................................................. 29 ILMU DAN NILAI ...................................................................................................... 29 4.1 Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Filsafat Ilmu ................................................ 29 - 2 - 4.2 Ilmu dan Nilai ................................................................................................ 30 4.3 Kajian Filsafat ................................................................................................ 30 CHAPTER 5. ............................................................................................................. 32 ILMU, TEKNOLOGI, DAN KEBUDAYAN .................................................................... 32 5.1 Pendahuluan ................................................................................................. 32 5.2 Pembahasan Hubungan Ilmu, Teknologi, dan Kebudayaan ......................... 32 Hubungan Ilmu, Teknologi, dan Kebudayaan ..................................................... 35 5.3 Posisi Pendidikan dalam Perubahan Sosial (Kebudayaan) ........................... 38 5.4 Penutup ......................................................................................................... 40 CHAPTER 6. ............................................................................................................. 42 FILSAFAT ILMU (HUBUNGAN IPTEK, AGAMA, BUDAYA ......................................... 42 6.1 Latar Belakang............................................................................................... 42 6.2 Pentingnya Agama bagi Manusia.................................................................. 46 6.3 Pentingnya Peran Manusia Terhadap Agama............................................... 47 6.4 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ................................................................. 48 6.5 Kebudayaan .................................................................................................. 50 6.6 Hubungan Agama, Ilmu, Teknologi, dan Kebudayaan .................................. 57 6.7 Pembahasan Agama Dan Manusia ............................................................... 61 6.8 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ................................................................. 62 6.9 Definisi dan Batasan Kebudayaan................................................................. 63 6.10 Peran manusia Terhadap Kebudayaan ....................................................... 65 6.11. Hubungan Agama, Ilmu, Teknologi, dan Kebudayaan ............................... 66 6.12 Kesimpulan Hubungan Agama, Ilmu, Teknologi, Dan Kebudayaan............ 67 CHAPTER 7. ............................................................................................................. 68 BERFIKIR ILMIAH ..................................................................................................... 68 7.1 Bahasa ........................................................................................................... 68 7.2 Logika ............................................................................................................ 69 7.3 Kesalahan-Kesalahan Berfikir....................................................................... 70 CHAPTER 8. ............................................................................................................. 72 FILSAFAT DAN ILMU ............................................................................................... 72 8.1 Definisi .......................................................................................................... 72 - 3 - 8.2 Prinsif Logiko-Hipotetiko-Verikatif ............................................................... 74 CHAPTER 9. ............................................................................................................. 75 FILSAFAT DAN PERADABAN MANUSIA ................................................................... 75 9.1 Arti Sejarah Filsafat ....................................................................................... 75 9.1.1 Filsafat zaman purba .................................................................................. 75 9.1.6 Filasafat India ............................................................................................. 77 9.2 Filsafat Manusia ............................................................................................ 78 CHAPTER 10. ........................................................................................................... 82 RANCANGAN SEBUAH ILMU ................................................................................... 82 10.1 Rasionale ..................................................................................................... 82 10.2 Terminologi ................................................................................................. 82 10.3 Kajian Tentang Ilmu Pariwisata sebagai sebuah Ilmu yang Mandiri .......... 84 10.4 Obyek Material dan Formal Ilmu Pariwisata .............................................. 86 CHAPTER 11. ........................................................................................................... 89 PENELITIAN DAN ILMU ........................................................................................... 89 11.1 Pengertian yang salah tentang Penelitian .................................................. 89 11.2 Pengertian yang benar tentang Penelitian dan Karakteristik Proses Penelitian ............................................................................................................ 91 11.3 Macam Tujuan Penelitian ........................................................................... 92 11.4 Hubungan Penelitian dengan Perancangan ............................................... 94 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... 95 - 4 - CHAPTER 1. PROSES LAHIRNYA ILMU 1.1. Manusia Mencari Kebenaran Manusia mencari kebenaran dengan menggunakan akal sehat (common sense) dan dengan ilmu pengetahuan. Letak perbedaan yang mendasar antara keduanya ialah berkisar pada kata “sistematik” dan “terkendali”. Ada lima hal pokok yang membedakan antara ilmu dan akal sehat. Yang pertama, ilmu pengetahuan dikembangkan melalui struktur-stuktur teori, dan diuji konsistensi internalnya. Dalam mengembangkan strukturnya, hal itu dilakukan dengan tes ataupun pengujian secara empiris/faktual. Sedang penggunaan akal sehat biasanya tidak. Yang kedua, dalam ilmu pengetahuan, teori dan hipotesis selalu diuji secara empiris/faktual. Halnya dengan orang yang bukan ilmuwan dengan cara “selektif”. Yang ketiga, adanya pengertian kendali (kontrol) yang dalam penelitian ilmiah dapat mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Yang keempat, ilmu pengetahuan menekankan adanya hubungan antara fenomena secara sadar dan sistematis. Pola penghubungnya tidak dilakukan secara asalasalan. Yang kelima, perbedaan terletak pada cara memberi penjelasan yang berlainan dalam mengamati suatu fenomena. Dalam menerangkan hubungan antar fenomena, ilmuwan melakukan dengan hati-hati dan menghindari penafsiran yang bersifat metafisis. Proposisi yang dihasilkan selalu terbuka untuk pengamatan dan pengujian secara ilmiah. 1.2 . Terjadinya Proses Sekularisasi Alam Pada mulanya manusia menganggap alam suatu yang sakral, sehingga antara subyek dan obyek tidak ada batasan. Dalam perkembangannya sebagaimana telah disinggung diatas terjadi pergeseran konsep hukum (alam). Hukum didefinisikan sebagai kaitan-kaitan yang tetap dan harus ada diantara gejalagejala. Kaitan-kaitan yang teratur didalam alam sejak dulu diinterpretasikan ke dalam hukum-hukum normative. Disini pengertian tersebut dikaitkan dengan Tuhan atau para dewa sebagai pencipta hukum yang harus ditaati. Menuju abad ke-16 manusia mulai meninggalkan pengertian hukum normative tersebut. Sebagai gantinya muncullah pengertian hukum sesuai dengan hukum alam. Pengertian tersebut berimplikasi bahwa terdapat tatanan di alam dan tatanan tersebut dapat disimpulkan melalui penelitian empiris. Para ilmuwan saat itu berpendapat bahwa Tuhan sebagai pencipta hukum alam secara berangsur-angsur memperoleh sifat abstrak dan impersonal. Alam telah kehilangan kesakralannya sebagai ganti muncullah gambaran dunia yang sesuai dengan ilmu pengetahuan alam bagi manusia modern dengan kemampuan ilmiah manusia mulai membuka rahasia-rahasia alam. 1.3. Berbagai Cara Mencari Kebenaran Dalam sejarah manusia, usaha-usaha untuk mencari kebenaran telah dilakukan dengan berbagai cara seperti : - 5 - 1.3.1 Secara kebetulan Ada cerita yang kebenarannya sukar dilacak mengenai kasus penemuan obat malaria yang terjadi secara kebetulan. Ketika seorang Indian yang sakit dan minum air dikolam dan akhirnya mendapatkan kesembuhan. Dan itu terjadi berulang kali pada beberapa orang. Akhirnya diketahui bahwa disekitar kolam tersebut tumbuh sejenis pohon yang kulitnya bisa dijadikan sebagai obat malaria yang kemudian berjatuhan di kolam tersebut. Penemuan pohon yang kelak dikemudian hari dikenal sebagai pohon kina tersebut adalah terjadi secara kebetulan saja. 1.3.2. Trial And Error Cara lain untuk mendapatkan kebenaran ialah dengan menggunakan metode “trial and error” yang artinya coba-coba. Metode ini bersifat untunguntungan. Salah satu contoh ialah model percobaan “problem box” oleh Thorndike. Percobaan tersebut adalah seperti berikut: seekor kucing yang kelaparan dimasukkan kedalam “problem box”—suatu ruangan yang hanya dapat dibuka apabila kucing berhasil menarik ujung tali dengan membuka pintu. Karena rasa lapar dan melihat makanan di luar maka kucing berusaha keluar dari kotak tersebut dengan berbagai cara. Akhirnya dengan tidak sengaja si kucing berhasil menyentuh simpul tali yang membuat pintu jadi terbuka dan dia berhasil keluar. Percobaan tersebut mendasarkan pada hal yang belum pasti yaitu kemampuan kucing tersebut untuk membuka pintu kotak masalah. 1.3.3 Melalui Otoritas Kebenaran bisa didapat melalui otoritas seseorang yang memegang kekuasaan, seperti seorang raja atau pejabat pemerintah yang setiap keputusan dan kebijaksanaannya dianggap benar oleh bawahannya. Dalam filsafat Jawa dikenal dengan istilah ‘Sabda pendita ratu” artinya ucapan raja atau pendeta selalu benar dan tidak boleh dibantah lagi. 1.3.4. Berpikir Kritis/Berdasarkan Pengalaman Metode lain ialah berpikir kritis dan berdasarkan pengalaman. Contoh dari metode ini ialah berpikir secara deduktif dan induktif. Secara deduktif artinya berpikir dari yang umum ke khusus; sedang induktif dari yang khusus ke yang umum. Metode deduktif sudah dipakai selama ratusan tahun semenjak jamannya Aristoteles. 1.3.5. Melalui Penyelidikan Ilmiah Menurut Francis Bacon Kebenaran baru bisa didapat dengan menggunakan penyelidikan ilmiah, berpikir kritis dan induktif. Catatan : Selanjutnya Bacon merumuskan ilmu adalah kekuasaan. Dalam rangka melaksanakan kekuasaan, manusia selanjutnya terlebih dahulu harus memperoleh pengetahuan mengenai alam dengan cara menghubungkan metoda yang khas, sebab pengamatan dengan indera saja, akan menghasilkan hal yang tidak dapat dipercaya. Pengamatan menurut Bacon, dicampuri dengan gambaran-gambaran palsu (idola): Gambaran-gambaran palsu (idola) - 6 - harus dihilangkan, dan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta secara telilti, maka didapat pengetahuan tentang alam yang dapat dipercaya. Sekalipun demikian pengamatan harus dilakukan secara sistematis, artinya dilakukan dalam keadaan yang dapat dikendalikan dan diuji secara eksperimantal sehingga tersusunlah dalil-dalil umum. Metode berpikir induktif yang dicetuskan oleh F. Bacon selanjutnya dilengkapi dengan pengertian adanya pentingnya asumsi teoritis dalam melakukan pengamatan serta dengan menggabungkan peranan matematika semakin memacu tumbuhnya ilmu pengetahuan modern yang menghasilkan penemuan-penemuan baru, seperti pada tahun 1609 Galileo menemukan hukum-hukum tentang planet, tahun 1618 Snelius menemukan pemecahan cahaya dan penemuan-penemuan penting lainnya oleh Boyle dengan hukum gasnya, Hygens dengan teori gelombang cahaya, Harvey dengan penemuan peredaran darah, Leuwenhock menemukan spermatozoide, dan lain-lain. 1.4. Dasar-Dasar Pengetahuan Dalam bagian ini akan dibicarakan dasar-dasar pengetahuan yang menjadi ujung tombak berpikir ilmiah. Dasar-dasar pengetahuan itu ialah sebagai berikut : 1.4.1. Penalaran Yang dimaksud dengan penalaran ialah Kegiatan berpikir menurut pola tertentu, menurut logika tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan penegtahuan. Berpikir logis mempunyai konotasi jamak, bersifat analitis. Aliran yang menggunakan penalaran sebagai sumber kebenaran ini disebut aliran rasionalisme dan yang menganggap fakta dapat tertangkap melalui pengalaman sebagai kebenaran disebut aliran empirisme. 1.4.2. Logika (Cara Penarikan Kesimpulan) Ciri kedua ialah logika atau cara penarikan kesimpulan. Yang dimaksud dengan logika sebagaimana didefinisikan oleh William S.S ialah “pengkajian untuk berpikir secara sahih (valid). Dalam logika ada dua macam yaitu logika induktif dan deduktif. Contoh menggunakan logika ini ialah model berpikir dengan silogisma, seperti contoh dibawah ini : Silogisma  Premis mayor : semua manusia akhirnya mati  Premis minor : Amir manusia  Kesimpulan : Amir akhirnya akan mati 1.5. Sumber Pengetahuan Sumber pengetahuan dalam dunia ini berawal dari sikap manusia yang meragukan setiap gejala yang ada di alam semesta ini. Manusia tidak mau menerima saja hal-hal yang ada termasuk nasib dirinya sendiri. Rene Descarte pernah berkata “DE OMNIBUS DUBITANDUM” yang mempunyai arti bahwa segala sesuatu harus diragukan. Persoalan mengenai kriteria untuk menetapkan kebenaran itu sulit dipercaya. Dari berbagai aliran maka muncullah pula berbagai kriteria kebenaran. - 7 - 1.6. Kriteria Kebenaran Salah satu kriteria kebenaran adalah adanya konsistensi dengan pernyataan terdahulu yang dianggap benar. Sebagai contoh ialah kasus penjumlahan angka-angka tersebut dibawah ini 3 + 5 = 8 4 + 4 = 8 6 + 2 = 8 Semua orang akan menganggap benar bahwa 3 + 5 = 8, maka pernyataan berikutnya bahwa 4 + 4 = 8 juga benar, karena konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Beberapa kriteria kebenaran diantaranya ialah 1.6.1. Teori Koherensi (Konsisten) Yang dimaksud dengan teori koherensi ialah bahwa suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren dan konsisten dengan pernyataanpernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contohnya ialah matematika yang bentuk penyusunannya, pembuktiannya berdasarkan teori koheren. 1.6.2.Teori Korespondensi (Pernyataan sesuai kenyataan) Teori korespondensi dipelopori oleh Bertrand Russel. Dalam teori ini suatu pernyataan dianggap benar apabila materi pengetahuan yang dikandung berkorespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Contohnya ialah apabila ada seorang yang mengatakan bahwa ibukota Inggris adalah London, maka pernyataan itu benar. Sedang apabila dia mengatakan bahwa ibukota Inggris adalah Jakarta, maka pernyataan itu salah; karena secara kenyataan ibukota Inggris adalah London bukan Jakarta. 1.6.3. Teori Pragmatis (Kegunaan di lapangan) Tokoh utama dalam teori ini ialah Charles S Pierce. Teori pragmatis mengatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan criteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Kriteria kebenaran didasarkan atas kegunaan teori tersebut. Disamping itu aliran ini percaya bahwa suatu teori tidak akan abadi, dalam jangka waktu tertentu itu dapat diubah dengan mengadakan revisi. 1.7. Ontologi (apa yang dikaji) Ontologi ialah hakikat apa yang dikaji atau ilmunya itu sendiri. Seorang filosof yang bernama Democritus menerangkan prinsip-prinsip materialisme mengatakan sebagai berikut : Hanya berdasarkan kebiasaan saja maka manis itu manis, panas itu panas, dingin itu dingin, warna itu warna. Artinya, objek penginderaan sering kita anggap nyata, padahal tidak demikian. Hanya atom dan kehampaan itulah yang bersifat nyata. Jadi istilah “manis, panas dan dingin” itu hanyalah merupakan terminology yang kita berikan kepada gejala yang ditangkap dengan pancaindera. - 8 - Ilmu merupakan pengetahuan yang mencoba menafsirkan alam semesta ini seperti adanya, oleh karena itu manusia dalam menggali ilmu tidak dapat terlepas dari gejala-gejala yang berada didalamnya. Dan sifat ilmu pengetahuan yang berfungsi membantu manusia dalam mememecahkan masalah tidak perlu memiliki kemutlakan seperti agama yang memberikan pedoman terhadap hal-hal yang paling hakiki dari kehidupan ini. Sekalipun demikian sampai tahap tertentu ilmu perlu memiliki keabsahan dalam melakukan generalisasi. Sebagai contoh, bagaimana kita mendefinisikan manusia, maka berbagai penegertianpun akan muncul pula. Contoh : Si

Tétoum

tetun dili

Dernière mise à jour : 2016-06-08
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :



Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK