검색어: badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) (인도네시아어 - 영어)

badan perencanaan pembangunan daerah yogyakarta (bappeda)
regional development planning body (bappeda)

perencanaan bangunan
building plan

badan perencanaan pembangunan daerah atau lebih dikenal dengan bappeda adalah salah satu instasi pemerintah yang mengawasi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. salah satu tugas pokok dari bappeda adalah berperan aktif dalam menjalankan tugas wewenang sebagai salah satu lembaga non departemen langsung dibawah kooordinasi walikota pengawasan intenalnya ada pada inspektorat. pemangunan di setiap daerah berbeda beda, berangkat dari tugas mata kuliah ilmu wilayah sebagai seorang mahasiswa kit
the regional development planning agency or better known as bappeda is one of the government institutions that supervises in the field of regional development planning. one of the main tasks of bappeda is to play an active role in carrying out the duties of authority as one of the non-departmental institutions directly under the coordination of the mayor, the internal supervision is in the inspectorate. recruitment in each region is different, departing from the assignment of regional science courses as a kit student

c/setelah mempelajari dan mencermati gambar data teknis perencanaan bangunan tersebut serta perencanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran
c/after studying and observing the technical data drawings of the building planning as well as the planning of installation of fire protection installation

hasil penelitian menemukan bahwasannya terjadi ketidak selarasan antara normative dan pelaksanaan, pemerintahan desa simpangan tidak memiliki dokumen tertulis dalam bentuk berita acara musyawarah dusun, musyawarah desa, daftar hadir peserta, tidak dapat ditunjukan oleh pemerintah desa simpangan, yang berkaitan dengan tahapan perencanaan pembangunan fisik, pemberdayaan, pengaturan, dan pendistribusian.
the results of the study found that there was a mismatch between normative and implementation, the village government of the simpangan village did not have written documents in the form of minutes of hamlet deliberations, village meetings, attendance lists of participants, which could not be shown by the village government of simpangan, which was related to the stages of physical development planning, empowerment. , arrangement, and distribution.