You searched for: peraturan perundang, undangan (Indonesiska - Engelska)

mekanisme lainnya sesuai peraturan perundang undangan.
other mechanisms in accordance with statutory regulations.

setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan nilai sebagai berikut :
after fulfilling all the criteria in accordance with the laws and regulations with the following values:

bagi mengekalkan keagungan tempat ini, pihak perpustakaan telah menetapkan beberapa peraturan dan undang-undangan yang perlu diikuti oleh para pengguna.
the library is one of the most important places for researchers, students, lecturers and so on. the library is one of the places open to all users.

2. untuk mengetahui kesesuaian sanksi yang diberi pemerintah untuk meminimalisir pelanggaran kode etik polisi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perundang undangan.
2. to determine the suitability of the sanctions given by the government to minimize violations of the police code of ethics in carrying out their duties in accordance with the legislation.

manusia 2. akibat hukum apabila polisi melakukan tembak ditempat tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. pertanggung jawabaan terhadap penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri, menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan, berdasarkan hukum disiplin kepolisian undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia termasuk sebagai angka
2. legal consequences if the police shoot in place is not in accordance with the laws and regulations. responsibility for the misuse of firearms by police officers, according to the law, responsibility is a consequence of the consequences of a person's freedom about his actions related to ethics or morals in doing an act, based on the police discipline law number 2 of 2002 concerning the police of the republic of indonesia including as a number

penelitian ini menggunakan jenis library research dengan metode yuridis normatif. sumber data primer berupa peraturan perundangan tentang hukum mahar di indonesia dan malaysia, sumber sekunder didapat dari beragam tulisan dan buku yang relevan dengan fokus kajian.
this research uses type of library research with normative juridical method. primary data sources in the form of legal regulations on dowry law in indonesia and malaysia, secondary sources were obtained from various writings and books relevant to the focus of the study.

pro kontra omnimbus law baru – baru ini indonesia telah dihebohkan dengan adanya pengesahan uu omnibus law cipta kerja yang dilaksanakan dalam rapat paripurna dpr pada senin, 5 oktober 2020. omnimbus law sendiri adalah sebuah konsep yang menggabungkan secara resmi (amandemen) beberapa peraturan perundang – undangan menjadi satu bentuk undang – undang baru.
pros cons of omnimbus law recently, indonesia has been shocked by the ratification of the omnibus law on work creation which was held at the dpr plenary meeting on monday, october 5, 2020. omnimbus law itself is a concept that formally combines (amendments) several laws and regulations. into a new form of law.

undang-undang
legislation